Makan Siang Gratis dapat Anggaran Rp 71 T,Ditangani Kementerian Baru di Kabinet Prabowo-Gibran?

TRIBUNKALTIM.CO - Program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran sudah dipastikan mendapat anggaran Rp 71 T di tahun 2025 nanti.

Apakah nantinya makan siang gratis ini akan ditangani kementerian baru di kabinet Prabowo-Gibran?

Kementerian khusus yang akan menangani makan siang gratis di kabinet Prabowo-Gibran ini sempat mengemuka tak lama setelah keduanya ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres terpilih.

Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait kabinet Prabowo-Gibran termasuk pembentukan kementerian yang khusus menangani makan siang gratis.

Program makan siang gratis sebenarnya sudah direvisi Prabowo menjadi makan bergizi gratis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, telah disiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan program andalan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

"Untuk tahun pertama pemerintahan beliau (Prabowo-Gibran) tahun 2025 telah disepakati alokasi (makan gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Jelasnya, rancangan anggaran yang hampir setara dengan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) selama dua tahun tersebut didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tim presiden terpilih Prabowo.

"Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa, beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap," kata Sri Mulyani seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Belum Pasti

Belum ada pernyataan Prabowo maupun Gibran terkait pembentukan kementerian khusus yang akan menangani makan siang gratis.

Namun bulan Mei 2024 lalu Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan ada pembahasan untuk membentuk kementerian yang khusus membawahi program makan siang gratis.

MAKAN SIANG GRATIS - Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo dan Wapres Terpilih. Gibran menyampaikan terkait pembahasan kementerian khusus yang menangani makan siang gratis. Namun belum bisa dipastikan. (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

Meski Gibran juga mengakui pembentukan kementerian khusus yang akan menangani makan siang gratis ini belum pasti.

Walikota Solo ini mengatakan, kementerian ini penting untuk merealisasikan program makan siang gratis yang menjadi program prioritas dari pemerintahannya dan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto kelak.

Apalagi, program tersebut menyangkut penggunaan anggaran yang besar dan prosesnya di lapangan tidak mudah sehingga harus ditangani secara serius.

“Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah.

Ini makanya harus, ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan,” ujar Gibran dikutip dari Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

“Karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah.

Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti. Masalah kementeriannya itu belum pasti. ditunggu saja dulu,” katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Selain itu, Gibran menegaskan bahwa dia tidak ingin program tersebut gagal di tengah jalan.  Sehingga, harus digarap dengan serius.

“Makanya tadi saya bilang itu harus menjadi atensi khusus. Iya (agar tidak gagal di tengah jalan),” ujar Gibran.

Namun, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengungkapkan, belum ada keputusan akhir terkait kementerian yang akan membawahi program makan siang gratis tersebut.

“Kemarin sempat dibahas itu (kementerian menangani makan siang gratis). Tetapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas,” kata Gibran.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpandangan bahwa kementerian khusus untuk menangani pelaksanaan program makan siang gratis diperlukan.

Dalam pertimbangannya, Adi mengatakan, kementerian khusus diperlukan karena program makan siang gratis adalah proyek mercusuar yang butuh penanganan khusus.

Apalagi, program ini disebutnya bakal menggunakan anggaran yang besar dan implementasinya akan melibatkan banyak sektor mulai dari logistik sampai distribusi.

Oleh karenanya, butuh pengawasan yang ketat.

"Tentu butuh upaya maksimal dan fokus yang menangani persoalan ini. Karena soal makan siang gratis menyangkut banyak hal.

Mulai soal budgeting, ketersediaan suplay makanan hingga evaluasi implementasi kebijakan,” kata Adi, Rabu (8/5/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Menurut Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, program tersebut tidak bisa berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sebab, dikhawatirkan pelaksanaannya tidak maksimal lantaran dua kementerian koordinator tersebut sudah memiliki banyak tugas.

"Kalau di bawah Menteri Koordinator (Menko) PMK atau Menko Perekonomian sepertinya khawatir terjadi overlapping kinerja dan berpotensi tidak maksimal.

Karena Kemenko PMK dan Perekonomian mengurus begitu banyak persoalan.

Intinya, kementerian makan gratis spesifik menangani persoalan ini,” ujar Adi.

Terkait regulasi karena ada perubahan atau penambahan jumlah kementerian, Adi mengatakan, bukan masalah besar.

Sebab, itu bisa dilakukan apabila memang ada keinginan.

"Regulasinya harus diubah. Negara ini mengubah regulasi bukan perkara rumit.

Kalau nanti elite sudah bersepakat, UU (Undang-Undang) itu bisa berubah sekejap. Kejadiannya sudah banyak,” katanya.

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim