PDIP Akan Bahas Kenaikan Perlinsos Rp513 Triliun Pemerintah Prabowo di Rakernas V
PDIP Akan Bahas Kenaikan Perlinsos Rp513 Triliun Pemerintah Prabowo di Rakernas V
Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) akan membahas ihwal anggaran jumbo perlindungan sosial (Perlinsos) yang mencapai rentang Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.
Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro menyatakan pembahasan anggaran jumbo perlinsos Prabowo itu akan dibahas dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-V PDIP pada 24 Mei-26 Mei 2024.
"Terkait dengan perlinsos kami juga kaji terlebih dahulu apa yang akan menjadi pusat perhatiannya karena kan perlinsos ini beda sifat dengan bansos [bantuan sosial]," jelas Seno di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
Dia menjelaskan, perlinsos lebih bertujuan untuk perlindungan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, perlu ada kajian mendalam terkait tujuan dana jumbo perlinsos pemerintahan Prabowo itu.
"Apakah itu akan berpengaruh ke dalam stabilitas ekonomi kita, apakah akan berpengaruh keberlangsungan layanan kesejahteraan pemerintah," ujar Seno.
Menurutnya, dalam rakernas ke-V PDIP nanti akan dibahas setiap kebijakan pemerintah yang sifatnya penting untuk masa depan bangsa sehingga di dalamnya termasuk anggaran perlinsos.
Sebagai informasi, anggaran perlinsos hingga Rp513 triliun pada 2025 meningkat di kisaran 0,02% (year-on-year/yoy) s.d 3,26% (yoy) dari tahun sebelumnya.
Beberapa program unggulan penguatan perlinsos pemerintahan awal Prabowo dalam APBN 2025 adalah pemberdayaan dan penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan anggaran perlinsos bergantung pada harga minyak dan nilai tukar rupiah. Pasalnya, subsidi energi dalam pos perlinsos memiliki ketergantungan akan hal tersebut.
“Secara historis anggaran untuk subsidi energi memiliki porsi yang cukup besar dalam program perlinsos, dalam kurun waktu 2019-2023, rata-rata porsi subsidi energi terhadap program perlinsos sebesar 34,1%,” jelas kepada Bisnis, Selasa (21/5/2024).
Pada dasarnya, kata dia subsidi energi dalam hal ini BBM, dipengaruhi oleh nilai tukar terhadap dolar AS dan harga Indonesia Crude Price (ICP). Sementara dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025, nilai tukar terhadap dolar AS berada di kisaran Rp15.300 sampai dengan Rp16.000 dan harga ICP berada di kisaran US$75 hingga US$85 per barel.