Jokowi Blak-blakan Kondisi Stok Beras RI di Gudang Bulog
Jokowi Blak-blakan Kondisi Stok Beras RI di Gudang Bulog
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa saat ini stok beras yang dimiliki pemerintah mencapai 1,7 juta ton.
Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa stok melimpah ini juga berperan untuk mencegah permainan harga dari tengkulak atau pihak lainnya.
Hal ini dia sampaikan saat meninjau stok beras dan menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah di Komplek Pergudangan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis (27/6/2024).
"Kalau ibu-ibu masih ragu nanti lihat di dalam [gudang]. Stoknya ada berapa? Benar ada enggak? Cek di dalam. Dari sini saja kelihatan segunung kayak gitu. Inilah stok cadangan beras yang kita miliki agar harga tidak dimainkan, baik oleh tengkulak maupun oleh yang lainnya," imbuhnya.
Dia mengatakan kegiatan peninjauan terus dilakukan guna menandai komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat, sekaligus mengawal stabilitas harga pangan di tingkat nasional.
Oleh sebab itu, Kepala Negara memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) beras akan terus berlanjut hingga akhir tahun setelah memastikan kontinuitas distribusi beras kepada masyarakat masih tercukupi saat memeriksa kualitas stok yang tersedia.
"Kemarin kami hitung jadi nanti akan dilanjutkan yaitu masuk ke Agustus, masuk lagi ke Oktober, masuk lagi ke Desember ya. Kita syukuri karena hitung-hitungan di APBN bisa seperti itu," ujarnya.
Presiden Ke-7 RI itu juga menekankan pentingnya kualitas beras yang didistribusikan. Menurutnya, beras yang dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat adalah beras premium.
"Inilah perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan oleh Bulog karena kita tahu sekarang terus Bulog memperbaiki manajemen pengelolaan yang ada di dalamnya," lanjutnya.
Kepala Negara mengakui bahwa menyeimbangkan harga beras bukanlah perkara mudah.
Menurutnya, jika beras mahal maka petani akan senang namun masyarakat tidak senang dan berlaku sebaliknya.
"Itulah memang tugas pemerintah menyeimbangkan. Kalau memang stoknya kurang di dalam negeri tidak ada, ya mau tidak mau mesti impor supaya harganya tidak naik karena kalau suplainya kurang, otomatis harga mesti langsung naik," pungkas Jokowi.