IKN Kaltim sudah Habiskan Dana APBN sebesar Rp 72,3 Triliun,Alasan Investor Asing Belum Mau Masuk

TRIBUNKALTIM.CO - Salah satu proyek besar Jokowi yakni Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Nusantara sudah menghabiskan anggaran yang besar.

Proyek IKN Kaltim yang digagas Jokowi ini sudah menyedot dana dari APBN hingga Rp 72,3 Triliun.

Namun, meski sudah menghabiskan APBN hingga Rp 72.3 Triliun, hingga saat ini belum ada satupun investor asing yang masuk.

Mengapa investor asing belum juga berminat masuk ke IKN Kaltim?

Proyek IKN Kaltim telah menyerap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 72,3 triliun sepanjang tiga tahun belakangan.

Diketahui, anggaran IKN Kaltim itu meningkat setiap tahunnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah menggelontorkan anggaran IKN tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, lalu di 2023 sebesar Rp 27 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp 39,8 triliun.

Padahal, postur APBN untuk pembangunan IKN hanya didesain sebesar 20 persen dari total kebutuhan anggaran IKN Rp 466 triliun atau sekitar Rp 93,2 triliun.

Artinya, bila mengacu pada rencana pos pendanaan IKN itu, gelontoran APBN sebesar Rp 72,3 triliun telah mencapai 77,57 persen.

Menanggapi hal itu, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mewanti-wanti agar pemerintah khususnya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat segera menggaet investor sebagai sumber pendanaan IKN baru.

“Biaya dari APBN tinggal sedikit saja dan bisa habis digunakan pada 2025-2026.

Tugas Otorita IKN-lah untuk bekerja keras mencari investor untuk mendanai pembangunan IKN.

IKN KALTIM - Kantor Kementerian Koordinator I, di KIPP IKN Kaltim. IKN Kaltim sudah habiskan dana APBN Rp 72,3 Triliun. Alasan investor asing belum mau masuk ke proyek Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Nusantara ini. (Dok Kementerian PUPR)

Dari sektor swasta (porsinya) 80 persen sebesar Rp 372,8 triliun,” ujanya Senin (24/6) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Upaya mendatangkan investor dipandang bakal menjadi tantangan besar, karena hingga saat ini investasi di IKN terkesan tak terlalu signifikan.

Nirwono berpandangan, lambannya geliat investasi di IKN salah satunya didorong karena kota tersebut didesain sebagai pusat pemerintahan bukan kota komersial atau kota bisnis.

Hal itulah yang kemudian menimbulkan kondisi wait and see di kalangan investor.

Terlebih, hingga saat ini belum terlihat jelas berapa populasi masyarakat IKN ke depan.

Sebagai siasatnya, Nirwono menilai pemerintah dapat melakukan pengembangan wilayah perkotaan di sekitar area mega proyek tersebut, tujuannya agar ekosistem investasi di sana dapat terdongkrak.

“Otorita IKN dapat mulai memasarkan rencana pengembang wilayah perkotaan (WP), masih ada 8 WP di luar KIPP IKN yang bisa dikembangkan sebagai kota industri, kota riset dan pendidikan, kota bisnis, hingga kota wisata,” imbuhnya.

Imbal Hasil yang Diinginkan Investor

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya terus mendorong masuknya investasi asing di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Basuki menjelaskan, Otoritas IKN tengah mempercepat proses masuknya investasi asing yang saat ini telah ada beberapa surat terkait minat investasi alias letter of intent (LOL) agar segera dilakukan groundbreaking di Juli 2024 mendatang.

Dia bilang, para calon investor rata-rata mengincar imbal hasil investasi atau internal rate of return (IRR) yang cukup signifikan yakni di atas 12 persen.

“Kalau IRR biasanya sama saja mau asing mau nasional kalau IRR di atas 12 persen pasti menarik,” ungkap dia.

Ada yang Salah sejak Awal IKN

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai Ibu Kota Nusantara (IKN) melihat bahwa dari sejak awal pemerintah sudah salah membangun komunikasi.

Menurut Piter, pemindahan Ibu Kota bukan untuk mengejar investasi di pusat kota pemerintahan melainkan di kawasan sekitar IKN.

“IKN itu kan memang bukan ladang investasi harusnya yang dikomunikasikan itu sejak awal, kita ini mau bangun kota yang diharapkan ada investasi bukan di IKN tapi sekitarnya,” ucapnya kepada Tribun, Kamis (13/6/2024).

Dia menyampaikan bahwa IKN memiliki potensi investasi yang sangat besar untuk dikembangkan tetapi bukan hanya di satu titik.

Investor akan lebih tertarik melakukan investasi apabila apa yang direncanakan pemerintah sudah berwujud.

“Ibaratnya begini apabila ada sebuah mall mau dibangun namun pembangunannya belum jadi, apakah orang-orang mau membangun lapaknya di situ kan enggak,” ujar Piter.

“Minimal gedungnya jadi dulu, kalau tidak mana mau,” tambahnya.

Dia menegaskan seharusnya menyampaikan bahwa pembangunan IKN ini secara bertahap.

Penting agar pemerintah mengevaluasi komunikasi bahwa percepatan investasi bukan hanya terkonsentrasi di IKN.

Akan tetapi modal asing itu harus masuk kepada Provinsi Kalimantan secara menyeluruh utamanya Kalimantan Timur.

“Itu menurut saya yang harus disampaikan pemerintah agar modal asing itu masuk,” ungkapnya.

Dosen Perbanas Institute Itu memandang terhambatnya investor luar negeri bukan karena menunggu kabinet pemerintahan baru.

Sebab IKN jelas bukan tujuan investasi, dia adalah sebuah kota, bukan pabrik.

“Yang harus didorong adalah investasi di kota-kota sekitar IKN yang seharusnya direncanakan menjadi pusat industri baru. Seperti Balikpapan dan Samarinda,” pungkasnya, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul Investor Asing Masih Ogah Masuk IKN, Ekonom: Komunikasi Pemerintah dari Awal Salah.

Tunggu Tahap II

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kaltim.

Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025.

“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.

Klaster pretama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara.

Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.

Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.

“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.

"Untuk sementara, (investor) asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kawan mereka bisa memulai. Tapi, kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus (2024) baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa di-clear-kan,” tambahnya.

Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengatakan, pihaknya akan melampirkan secara tertulis kepada DPR daftar perusahaan yang sudah menjalin MoU dengan OIKN.

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim