Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi (kiri) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Rapat tersebut membahas insiden peretasan Pusat Data Nasional dan progres penanganannya.
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyesalkan sikap pemerintah yang belum menyatakan tanggung jawab dalam persoalan peretasan pusat data nasional (PDN).
"Pejabat kita ini tidak dibiasakan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang jadi tugas, tupoksinya, ketika ada masalah kemudian secara jantan, gentleman, kemudian menyatakan 'saya lah yang tanggung jawab'," ujar Sukamta dalam sebuah acara diskusi, Sabtu (29/6/2024).
Sukamta berpandangan, pemerintah mestinya bertanggung jawab dan meminta maaf karena peretasan sistem PDN bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar.
Menurut Sukamta, permintaan maaf yang disampaikan pemerintah terkesan disebabkan terganggunya layanan publik akibat peretasan PDN, bukan karena gagal melaksanakan tugas.
"Nah kemarin juga saya menyatakan, permintaan maaf pemerintah itu kan karena gangguan layanan. Bukan karena kegagalan melaksanakan tugas," ujar politikus PKS itu.
Ia lantas menjelaskan, peretasan sistem PDN mengakibatkan terkuncinya data sehingga kemungkinan benar apabila kebocoran data tidak terjadi.
Akan tetapi, dalam proses peretasan kemungkinan ada aktivitas enkripsi yakni teknis mengkonversi data dengan kode-kode tertentu.
Akibatnya, data-data yang dimiliki berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia sudah berkompromi dengan sistem peretas.
Padahal, ada data-data penting di sektor keamanan, kepolisian, hingga militer yang masuk dalam sistem PDN.
"Coba bayangkan kalau satu negara mempelajari sistem keamanan (Indonesia). Bagaimana polisi amankan, berapa personil, bagaimana pola penanganan, pola laporan, terus ketahuan. Negara yang ingin buat rusuh di Indonesia, bagaimana mempekerjakan intelijen asing memprovokasi orang, kan bisa," kata Sukamta.
Ia menuturkan, peretasan PDN juga bakal berdampak ke sektor ekonomi karena pihak asing bisa mempelajari pola konsumsi masyarkaat Indonesia.
"Itu akan membuat bangsa kita itu mudah di-drive (disetir). Jadi oh kalau jualan ke Indonesia ini saja, supaya ada dampak ketergantungan kepada negara saya gitu. Jadi ini sebetulnya kita kehilangan kekayaan yang luar biasa," ujar dia.
Diketahui, sudah sepekan Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari mengalami serangan siber dengan ransomware yang terjadi Kamis (20/6/2024).
Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas.
Tim dari Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, telah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tidak membuahkan hasil.
Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.
"Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).