Ekonom Minta Luhut jadi Orang Pertama yang Taruh Duit di Family Office RI

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan usai peluncuran buku Citarum Harum di The Laguna Resort & Spa Nusa Dua, Senin (20/5/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Pemerintah tengah mengkaji pembentukan family office di Indonesia. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai family office mampu menjaring dana-dana keluarga kaya alias crazy rich di dunia.

Family office atau kantor keluarga merupakan perusahaan/badan swasta yang bertugas untuk mengatur manajemen investasi dan menangani kekayaan satu keluarga atau individu kaya.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam mengatakan banyak sekali manfaat dari pembentukan family office di Indonesia. Salah satunya untuk menggenjot penerimaan pajak.

“Sudah pasti ini akan memunculkan benefit banyak sekali bagi negara kita. Itu pasti akan ada keuntungan perusahaan. Kalau ada keuntungan berarti akan ada (tambahan penerimaan) pajak,” kata Piter kepada kumparan, Selasa (2/7).

Di samping itu, Piter mengatakan ada satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam membentuk family office yakni meyakinkan crazy rich untuk memarkirkan dananya di RI. Untuk itu, ia meminta Luhut menjadi orang pertama yang menaruh dana di family office.

“Setidaknya duitnya Pak Luhut dulu lah yang dikelola buat jadi contoh. Jangan ngomong doang, kan Pak Luhut duitnya banyak. Kasihkan ke satu perusahaan yang jadi family office. Tunjukkan dan itulah cikal bakalnya,” ungkap Piter.

Rencananya, pemerintah akan membuka family office di Bali. Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan pemerintah lebih memilih Bali ketimbang IKN di Kalimantan Timur karena Pulau Dewata memiliki daya tarik yang kuat di mata dunia.

“Apa yang dilihat orang-orang kaya itu ketika berkunjung ke Indonesia? Ya pasti Balinya sih, bukan IKN,” katanya.

Nailul mengungkapkan perlu waktu dan persiapan yang matang untuk menggarap proyek ini. Menurutnya, sangat sulit menjadikan Bali sebagai pusat keuangan layaknya Hong Kong maupun Singapura.

Dia mengatakan pemerintah daerah Bali harus memiliki kewenangan tersendiri dalam mengelola sistem finansialnya.

"Bali harus mempunyai kewenangan tersendiri dalam mengelola sistem finansialnya. Jadi uang yang ditempatkan di Bali secara khusus tidak dikenakan aturan yang sama dengan tempat lain,” kata Nailul.

Di sisi lain, dia mengatakan ada ancaman terhadap Bali di masa depan. Dia khawatir konsep family office yang dirancang pemerintahan Jokowi erat kaitannya dengan kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA).

"Rakyat Bali bisa jadi disingkirkan demi family office ini ke depan. Kita tidak pernah tahu liberalisasi di Bali yang tengah dibangun oleh Luhut dan Sandiaga," tegasnya.