[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

PKS dan PDI-P melakukan silaturahmi membahas sejumlah isu kebangsaan di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (27/4/2021) (Sumber foto: Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan terkait peluang koalisi PDI Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Kepala Daerah Daerah Khusu Jakarta 2024 menjadi artikel populer di Kompas.com, Jumat (28/6/2024).

Artikel populer selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bantuan sosial (bansos) yang diduga dikorupsi dibagikan Presiden Joko Widodo.

Pemberitaan populer lainnya mengenai panasnya rapat di DPR ketika membahas peretasan sistem Pusat Data Nasional (PDN).

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P pada Pilkada Jakarta

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyebut bahwa kerja sama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta masih mungkin terjadi.

Pasalnya, PDI-P sempat menyebut bahwa kerja sama masih mungkin terjadi. Lalu, PKS juga akan membuka pintu komunikasi dengan PDI-P.

Meskipun, Adi mengatakan, PDI-P pasti punya intensi untuk memajukan kadernya sendiri sebagai pendamping Anies di Pilkada Jakarta 2024.

“Pertanyaannya adalah apa keuntungan PDI-P jika berkoalisi dengan PKS mengusung Anies-Sohibul Iman,” ujar Adi kepada Kompas.com, Kamis (28/6/2024).

Oleh karena itu, Adi menyebut, harus ada titik temu antara PKS dan PDI-P jika ingin melakukan kerja sama politik mengusung Anies pada Pilkada Jakarta.

Titik temu itu adalah PKS meralat proposal pengusungan Anies-Sohibul Iman. Kemudian, calon wakil gubernur (cawagub) yang akan mendampingi Anies akan ditentukan oleh partai pengusung.

“Misalnya PKS meralat proposal politiknya bahwa PKS mau Anies Baswedan tapi soal wakil itu diputuskan partai-partai pengusung yang nantinya mengusung Anies. Atau soal wakil Anies diserahkan pada Anies. Kalau itu yang dilakukan maka PKS bisa kerja sama dengan PDI-P. Titik temunya di situ,” kata Adi.

2. KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan, bantuan sosial (Bansos) Presiden atau Banpres yang diduga dikorupsi, merupakan bingkisan yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Bansos Presiden tersebut berisi beras, minyak goreng, biskuit, dan sejumlah komponen bahan sembako lainnya.

“Betul bahwa bantuan yang sedang dilakukan penyidikan adalah, yang salah satunya yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada masyarakat,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Ia mengatakan, dalam perkara ini para pelaku diduga melakukan korupsi dengan modus mengurangi kualitas komponen Bansos Presiden.

3. Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Rapat mengenai peretasan sistem pusat data nasional (PDN) sementara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, berlangsung panas.

Pasalnya, dalam rapat tersebut, pihak pemerintah justru saling melempar 'bola panas'. Anggota DPR yang hadir pun tak bisa menahan emosinya melihat ketidakbecusan pemerintah.

Adapun rapat mengenai penyerangan PDN ini digelar oleh Komisi I DPR pada Selasa (27/6/2024).

Mereka menuntut penjelasan kepada Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga PT Telkom terkait PDN yang diretas ini.

Di awal rapat, aroma pelemparan 'bola panas' sudah tercium. Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian melempar 'bola panas' ke Kominfo ketika Komisi I DPR kebingungan kenapa bisa tidak ada back up data di PDN sementara Surabaya.

"Kenapa tidak ada (backup)?" tanya anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin.

"Mungkin nanti dari Kominfo yang bisa menjelaskan, Pak," kata Hinsa.

"Itu yang banyak dipertanyakan oleh pakar IT, Pak, kenapa tidak ada?" tukas TB Hasanuddin.

"Baik, mungkin ranahnya Pak Kominfo yang akan menjawab," ucap Hinsa.