Jokowi Tugaskan Luhut Bentuk Tim Pengkaji "Family Office"

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Raker yang juga diikuti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut membahas rencana kerja dan anggaran tiga Kemenko pada 2025. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membentuk tim yang akan mengkaji pembentukan family office di Indonesia.

Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai rapat membahas family office bersama Presiden Joko Widodo yang turut dihadiri Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

"Ini nanti tim yang akan dibentuk Pak Menko akan mengkaji regulasi dan dari segi kesiapan kita, sehingga bisa kita launching untuk mendapatkan banyak masuknya dana-dana yang dikelola perusahaan keluarga atau family office," kata Sandiaga, Senin.

Family office merupakan perusahaan yang bertugas menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan milik orang-orang dengan kekayaan bersih sangat tinggi.

Pemerintah menargetkan mampu menarik 500 miliar dollar AS dana kelolaan jika family office resmi dibentuk di Indonesia.

Dana tersebut merupakan 5 persen dari total 11,7 triliun dollar AS dana kelolaan family office di seluruh dunia.

"Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, ini sudah bicara angka 500 miliar dollar AS dalam beberapa tahun ke depan. Ini kan peluang nanti akan dikaji lintas sektor dan ini merupakan peluang tambahan," ujar Sandiaga.

Namun, Sandiaga menekankan bahwa keikutsertaan di family office nantinya akan bersifat sukarela.

Menurut dia, pembentukan family office akan memberikan nilai tambah, salah satunya pengelolaan investasi aset orang super kaya akan berada di dalam negeri.

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu berharap, Indonesia bisa menawarkan pelayanan serupa kepada orang super kaya, merujuk pada negara yang telah menerapkan lebih dulu seperti Singapura dan Hong Kong.

"Tadi di-review masalah regulasinya, IKN sudah memiliki itu. Tapi yang banyak mendapatkan permintaan dari komunitas family office dunia ini justru Bali. Nanti bagaimana kita menyikapi nanti akan dilakukan kajian dalam satu bulan ke depan," kata Sandiaga.

Diberitakan sebelumnya, Luhut menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk family office di Indonesia lantaran banyaknya permintaan.

Menurut dia, orang kaya di luar negeri tertarik menyimpan uang di family office Indonesia karena tidak dipungut pajak sehingga devisa negara menjadi kuat.

"Saya bilang 'bapak presiden kalau bapak setuju kita coba di sini'. (Jokowi membalas) 'setuju Pak Luhut," katanya dalam kegiatan MINDialogue di Jakarta, Kamis (20/6/2024).