Terjawab Penyebab Prabowo-Gibran Batal Dilantik di IKN,Wakil Ketua MPR: Pelantikan di Senayan

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah penyebab pelatikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang awalnya bakal digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) batal diselenggarakan.

Pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden pun bakal digelar di Jakarta.

Rencana awal Prabowo-Gibran akan dilantikan di IKN Kaltim, diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Pelantikan Presiden rencananya sih disana (IKN)," ujar Basuki saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Namun belakangan, rencana pelantikan Presiden dan Wapres Ri terpilih di IKN Kaltim dipastikan batal.

Pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI yang akan digelar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta bukan di IKN Kaltim ini disampaikan Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, Jumat (28/6/2024).

Jadwal pelantikan Prabowo sebagai Presiden periode 2024-2029 adalah 20 Oktober 2024.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan, agenda pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden periode 2024-2029 akan digelar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, bukan di IKN.

"Pokoknya pelantikan (sebagai Presiden) di Senayan," kata Ahmad Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Namun demikian, Muzani menyebutkan bahwa Prabowo bakal mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Muzani mengatakan, seluruh pimpinan MPR juga akan mengikuti upacara di IKN.

"Insya Allah Pak Prabowo (upacara 17 Agustus) ke IKN," kata sekretaris jenderal Partai Gerindra itu.

"Pokoknya pelantikan di Senayan, upacara di IKN," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa upacara peringatan HUT ke-79 RI tingkat pusat akan digelar di dua tempat, yakni Istana Merdeka Jakarta dan IKN.

Rencananya, upacara di IKN akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Sementara itu upacara di Istana Merdeka Jakarta akan dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Ya ini kan masa transisi ya, masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan," kata Jokowi di RPTRA Tamam Sawo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2024).

Ia menuturkan, upacara di tahun-tahun depan bisa saja diselenggarakan hanya di IKN ketika presiden sudah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Begitu pula ketika sarana dan prasarana sudah terbangun sempurna yang meliputi transportasi dan akomodasi.

"Jadi di sini tetap dilakukan, di sana tetap dilakukan.

Nah nanti tahun depan kalau sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan (ibu kota), baru nanti di IKN saja," kata Jokowi seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Untuk diketahui, pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden akan digelar pada 20 Oktober 2024.

Prabowo dan Gibran kini sudah bertatus presiden dan wakil presiden terpilih setelah dinyatakan memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

Rencana Pelantikan Presiden di IKN

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kalau pelantikan presiden rencananya sih di sana, IKN," ujarnya setelah rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (2/4/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Adapun Indonesia akan memiliki presiden dan wakil presiden baru pada 20 Oktober 2024.

Pada tanggal tersebut, rencananya presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2024 dilantik.

Jadwal pelantikan itu telah ditetapkan dalam Peraturan KPU terkait Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024.

Aturan ini disetujui oleh pemerintah dan Komisi II DPR RI bersama penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR/MPR R, Jakarta, pada Selasa (7/6/2022).

Selain pelantikan presiden, Basuki memastikan pelaksanaan upacara hari ulang tahun (HUT) ke-79 Indonesia akan tetap dilaksanakan di IKN.

Namun, pembacaan pidato kemerdekaan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih tetap akan dilaksanakan di Jakarta.

"Kalau 17 Agustusan di sana, tapi mungkin pidato kenegaraan masih tetap di sini (Jakarta).

Upacara 17 Agustusan rencananya masih di sana, pelantikan presiden juga insya Allah di sana (IKN)" kata dia.

Di sisi lain,Presiden dan Wapres Terpilih wajib berkantor di IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Hal ini penting untuk meyakinkan investor agar berbondong-bondong masuk ke IKN Nusantara.

Terlebih, alokasi anggaran untuk Kementrian PUPR di masa pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming, dipangkas.

Kondisi ini tentu berdampak pada percepatan pembangunan IKN Nusantara.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai susutnya pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi tantangan bagi pemerintah dalam pengembangan IKN.

Nirwono menjelaskan, pada tahun 2025, Kementerian PUPR bakal fokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar kota yang selama ini sudah berjalan.

Menurutnya, pemerintah perlu menggenjot datangnya investor swasta demi pengembangan IKN.

“Tahun 2025 Kementerian PUPR akan fokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar kota yang sudah dilakukan, di tengah jatah APBN yang 20 persen untuk pembangunan IKN tinggal sedikit,” ujarnya, Rabu (19/6).

Nirwono mengungkapkan, kepala dan wakil Otorita IKN (OIKN) yang baru harus bisa mendorong pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur maupun properti di IKN.

Bukan hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) maupun wilayah perkotaan IKN saja, namun masih ada delapan wilayah perkotaan yang perlu didorong untuk dikembangkan sebagai kota bisnis, kota industri, kota pelabuhan dan sebagainya.

“Kinerja OIKN benar-benar diuji efektivitasnya dalam mendatangkan investor dan mempercepat pembangunan IKN,” ungkap dia.

Di sisi lain, lanjut Nirwono, jika presiden dan wakil presiden tidak jadi berkantor di IKN atau hanya berkantor untuk sementara waktu, maka bakal berdampak terhadap calon investor.

Pasalnya, mereka akan mempertimbangkan kembali untuk mengguyur dana bahkan kemungkinan terburuk membatalkan investasinya di IKN.

“Ini menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN, memperlambat, atau bahkan membatalkan atau meninggalkannya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pagu Indikatif Kementerian PUPR di tahun 2025 merosot menjadi Rp 75,63 triliun, ini jauh dari kebutuhan pagu yang dirancang PUPR yakni sebesar Rp 212,58 triliun.

Pagu indikatif tersebut turun 49,49 persen jika dibandingkan pagu tahun anggaran Kementerian PUPR yang sebesar Rp 149,74 triliun di tahun 2024. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim