Sri Mulyani Kucurkan Rp 700 Miliar ke PDN Sebelum Diretas Ransomware
Rapat Paripurna DPR RI Ke-17 Masa Persidangan V
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran senilai Rp 700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang disalurkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Untuk Kominfo ada Rp 4,9 triliun sudah dibelanjakan untuk pemeliharaan dan operasional BTS 4G. Dan untuk PDN sebesar Rp 700 miliar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (28/6).
Anggaran untuk PDN termasuk dalam anggaran tematik APBN pada klaster infrastruktur, yang terealisasi senilai Rp 112,9 triliun hingga 31 Mei 2024.
Adapun belanja infrastruktur melalui Kominfo juga digunakan untuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G senilai Rp 1,6 triliun, kapasitas satelit Rp 700 miliar, dan Palapa Ring Rp 1,1 triliun.
“Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati Rp 5 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Gangguan Layanan PDN
Sebelumnya pada Kamis (20/6), terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian.
Pemerintah menyebut gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah menyebabkan terganggunya berbagai layanan masyarakat sejak 20 Juni 2024 karena serangan siber ransomware bernama Braincipher.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan langkah penanganan serangan siber yang telah dilakukan pihak PDNS 2 dengan melakukan isolasi data.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memulihkan berbagai layanan publik yang terimbas dari gangguan yang dialami oleh PDNS 2 dan saat ini migrasi data terus dilakukan oleh pengelola layanan yang terdampak.
Di sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria memastikan PDN yang tengah dibangun di Cikarang, Jawa Barat bakal memiliki arsitektur keamanan siber lebih diperkuat dengan berkaca dari insiden serangan siber PDNS 2.