Balas Dendam, Rusia Larang 81 Media Uni Eropa
Ilustrasi Rusia, salah satu negara terkuat di dunia.
MOSKWA, KOMPAS.com - Rusia telah melarang 81 media dari negara-negara Uni Eropa sebagai respons terhadap larangan penyiaran yang diberlakukan oleh Brussels terhadap beberapa media pemerintah Rusia bulan lalu.
Larangan ini merupakan tanggapan atas tuduhan penyebaran propaganda Kremlin terkait perang di Ukraina.
Blok Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara tersebut melarang empat media Rusia pada Mei lalu karena dianggap menyebarkan informasi yang mendukung agresi Rusia di Ukraina.
Menanggapi tindakan tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa mereka memblokir akses ke media yang dianggap secara sistematis menyebarkan informasi palsu mengenai invasi Rusia.
"Pihak Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa pelecehan bermotif politik terhadap jurnalis domestik dan pelarangan tak berdasar terhadap media Rusia di Uni Eropa tidak akan luput dari perhatian," kata kementerian tersebut, dilansir dari Al Jazeera.
Rusia juga menyalahkan kepemimpinan Uni Eropa atas eskalasi situasi ini dan menyebut larangan tersebut tidak proporsional.
Di antara 81 media yang dilarang, terdapat media dari 25 negara Eropa, termasuk media pan-Eropa seperti Politico.
Media Perancis menjadi sasaran utama dengan sembilan larangan, yang mencakup kantor berita Agence France-Presse (AFP), serta surat kabar Le Monde dan Liberation.
Media lainnya yang terkena dampak termasuk Der Spiegel dari Jerman, El Pais dan El Mundo dari Spanyol, Yle dari Finlandia, lembaga penyiaran nasional Irlandia RTE, saluran televisi RAI dari Italia, serta surat kabar la Repubblica.
Moskwa menyatakan bahwa mereka terbuka untuk mencabut larangan tersebut jika Uni Eropa mengakhiri pembatasan terhadap media Rusia.
Bulan lalu, Uni Eropa mencap Voice of Europe, kantor berita RIA, serta surat kabar Izvestia dan Rossiyskaya Gazeta sebagai jaringan propaganda yang terkait dengan Kremlin dan mencabut hak siar mereka di blok tersebut.
Vyacheslav Volodin, pembicara majelis rendah parlemen Duma Negara dan sekutu Presiden Vladimir Putin, mengatakan pada Mei lalu bahwa langkah Uni Eropa menunjukkan bahwa Barat menolak sudut pandang alternatif dan tidak mentolerir kebebasan berbicara meskipun menyatakan sebaliknya di depan umum.