Belanda Panggil Dubes Israel terkait Penyadapan Pejabat Mahkamah Pidana Internasional ICC
Mahkamah Pidana Internasional ICC di Den Haag, Belanda, 30 April 2024. Kementerian Luar Negeri Belanda memanggil Duta Besar Israel untuk membahas dugaan kampanye pelecehan dan peretasan selama sembilan tahun terhadap pejabat ICC, menyusul keluhan dari anggota parlemen.
DEN HAAG, KOMPAS.TV - Kementerian Luar Negeri Belanda memanggil Duta Besar Israel untuk membahas dugaan kampanye pelecehan dan peretasan selama sembilan tahun terhadap pejabat Mahkamah Pidana Internasional (ICC), menyusul keluhan dari anggota parlemen.
Kementerian Luar Negeri Belanda meminta pertemuan dengan Duta Besar Modi Ephraim setelah penyelidikan oleh The Guardian mengungkap bahwa Israel mencoba mengintimidasi dan melecehkan staf ICC selama sembilan tahun, seperti laporan the New Arab, hari Kamis, 26/6/2024.
ICC berkantor pusat di kota Den Haag, dan pihak berwenang Belanda wajib menjamin keamanan dan keselamatan staf Mahkamah Pidana Internasional, memastikan ICC "bebas dari campur tangan dalam bentuk apapun".
Pertemuan ini disorot oleh pemerintah Belanda setelah anggota parlemen mengangkat pertanyaan tentang penyelidikan yang dilakukan oleh The Guardian, bekerja sama dengan +972 Magazine dan Local Call.
Pekan lalu, anggota parlemen Belanda, Kati Piri, menantang pemerintahnya terkait sejauh mana pengetahuan mereka tentang pelecehan Israel terhadap pejabat pengadilan.
Hal ini termasuk ancaman dari mantan kepala badan intelijen Mossad Israel, Yossi Cohen, kepada mantan kepala jaksa ICC Fatou Bensouda setelah dia membuka penyelidikan pada tahun 2015 terkait dugaan kejahatan perang Israel.
Kepala jaksa ICC saat ini, Karim Khan, telah meminta surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, serta tiga pemimpin Hamas, terkait tindakan mereka dalam Perang Gaza saat ini dan serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober di Israel.
Israel dan sekutunya, AS, dengan keras mengutuk surat perintah terhadap Netanyahu dan Gallant.
Mahkamah Pidana Internasional mencatat operasi intelijen canggih Israel sejak 2015 untuk menghancurkan kasus kejahatan perang di Palestina. Kini ICC mengupayakan surat penangkapan untuk PM Israel Benjamin Netanyahu, Menhan Yoav Gallant, serta pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, dan Muhammad Deif.
“Perang” ini dimulai Januari 2015, ketika Palestina dipastikan bergabung dengan ICC setelah diakui sebagai negara oleh Majelis Umum PBB. Aksesi ini dikutuk oleh pejabat Israel sebagai bentuk “terorisme diplomatik,” seperti laporan The Guardian pada Selasa, 28 Mei 2024.
Investigasi ini mengungkap bagaimana Israel menjalankan "perang" dan operasi intelijen hampir satu dekade, termasuk dengan peretasan email, pesan singkat, dan dokumen, serta penyadapan percakapan berbagai pejabat ICC untuk menekan jaksa membatalkan kasus dugaan kejahatan perang yang terjadi di Palestina, terutama pada masa jabatan Jaksa Fatou Bensouda yang kini digantikan Karim Khan.
Lima sumber yang akrab dengan kegiatan intelijen Israel mengatakan mereka rutin menyadap panggilan telepon yang dilakukan oleh Bensouda dan stafnya dengan warga Palestina. Terhalang oleh Israel untuk mengakses Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, ICC terpaksa melakukan sebagian besar penelitiannya melalui telepon, yang membuatnya lebih rentan terhadap pengawasan.
Berkat akses komprehensif Israel ke infrastruktur telekomunikasi Palestina, sumber-sumber tersebut mengatakan operasi intelijen Israel dapat menyadap panggilan dari ICC kepada warga Palestina yang berada di Palestina tanpa spyware di perangkat pejabat ICC.
Investigasi ini semakin memanaskan hubungan antara Israel dan ICC, serta menambah tekanan pada Belanda untuk melindungi integritas dan independensi pengadilan internasional tersebut.