Siapa Hinsa Siburian,Kepala BSSN yang Disorot saat Pusat Data Nasional Diretas? Profil dan Hartanya
TRIBUNKALTIM.CO - Siapa Hinsa Siburian, Kepala BSSN yang disorot saat Pusat Data Nasional (PDN) diretas?
Hari ini, Kamis (27/6/2024) Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian dan Menkominfo, Budi Arie Setiadi dipanggil Komisi I DPR RI.
Peretasan Pusat Data Nasional (PDN) membuat keamanan siber Indonesia menjadi sorotan termasuk sosok Hinsa Siburian.
Siapa Hinsa Siburian yang menjabat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara mulai 21 Mei 2019?
Dilansir TribunKaltim.co dari laman resmi BSSN, Hinsa Siburian sebelum menjabat sebagai Kepala BSSN adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian lahir di Tarutung, Tapanuli Utara, 28 Oktober 1959 merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1986.
Dalam pendidikan kemiliterannya tersebut Hinsa Siburian menjadi lulusan terbaik meraih Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama.
Pendidikan militer lanjutan Hinsa Siburian diantaranya Kursus Dasar Kecabangan Infanteri, Kursus Lanjutan Perwira I dan II Infanteri, Sekolah Staf dan Komando TNI AD, serta Sekolah Staf dan Komando TNI.
Sebagai perwira yang dipersiapkan memegang jabatan strategis di tingkat nasional, Hinsa Siburian menempuh Pendidikan Reguler Angkatan XLVI Lembaga Pertahanan Nasional.
Sosok Hinsa Siburian meniti karir keprajuritan dalam Komando Pasukan Khusus TNI AD dan menduduki berbagai jabatan strategis hingga mencapai kedudukan perwira tinggi baru ditugaskan keluar dari lingkungan pasukan khusus TNI AD tersebut.
Hinsa Siburian pernah menjabat sebagai Dirlat Kodiklat TNI, Danrem 173/Praja Vira Braja Dam XVII/Cenderawasih, Kasdam XVII/Cenderawasih, Asops Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Pangdam XVII/Cendrawasih, Danpussenif Kodiklat TNI AD, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebelum kemudian saat ini diangkat sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
Hinsa Siburian menjabat sebagai Kepala BSSN menggantikan Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi.
PUSAT DATA NASIONAL - Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko (Tengah) saat konferensi pers perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional, Rabu (26/6/2024) di Kantor Kemenkominfo. Trending #PusatDataNasional, Pemerintah pasrah kehilangan data PDN akibat diretas. Pengamat menilai Pemerintah tidak bisa pasrah, harus do something (KOMPAS.com/Tria Sutrisna)
Harta Kekayaan Hinsa Siburian
Berdasarkan laporan harta kekayaan (LHKPN) 31 Desember 2022, harta kekayaan Hinsa Siburian Rp.9.915.654.171.
Berikut selengkapnya data harta dan kekayaan Hinsa Siburian, Kepala BSSN:
DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.200.000.000
1. Tanah Seluas 1462 m2 di KAB / KOTA MIMIKA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 3.750.000.000
3. Tanah Seluas 1912 m2 di KAB / KOTA MIMIKA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 989.000.000
1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RAISE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 289.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.726.654.171
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 9.915.654.171
III. HUTANG Rp. ----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.915.654.171
Trending X
Hari ini, Kamis (27/6/2024) trending x (dulu Twitter) #PusatDataNasional setelah Pemerintah menyatakan pasrah kehilangan akses data di Pusat Data Nasional (PDN) akibat peretasan.
Sikap pasrah Pemerintah atas kehilangan data PDN akibat peretasan ini menjadi perbincangan di media sosial, selain #PusatDataNasional, trending terkait lainnya adalah Ketua BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).
Diketahui, sistem Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih sejak mengalami serangan siber dengan ransomware yang terjadi Kamis (20/6/2024).
Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas.
Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut.
Namun, sejumlah upaya yang dilakukan tidak berhasil melawan serangan ransomware dari peretas.
Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.
"Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki.
Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki," ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).
Pemerintah kurang peduli keamanan siber
Berkaca dari kasus peretasan PDN saat ini, Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menilai pemerintah belum terlalu peduli dengan isu keamanan siber.
“Serangan siber yang beruntun dan bertubi-tubi sepertinya menunjukkan kurang pedulinya pemerintah terkait isu keamanan siber,” ujar Pratama, Rabu (26/6/2024).
Pemerintah, lanjut Pratama, baru sibuk menyoroti persoalan keamanan siber ketika terjadi peretasan.
Penanganan yang dilakukan pun pada akhirnya membutuhkan waktu yang panjang, karena sudah lambat diantisipasi.
“Akhirnya pemerintah baru kelimpungan saat terjadi serangan siber dan melakukan penanganan yang acapkali terlambat serta membutuhkan waktu yang lama,” kata Pratama seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Menurut Pratama, peretasan terhadap PDN memang tidak terlalu berdampak dalam hal kerugian finansial.
Namun, kasus ini mencoreng nama Indonesia di mata dunia, karena tak mampu mengantisipasi serangan siber yang terjadi.
“Reputasi serta nama baik negara Indonesia akan tercoreng di mata dunia.
Bahkan sudah banyak yang mengakui bahwa Indonesia adalah sebuah negeri open source yang datanya boleh dilihat oleh siapa saja dengan banyaknya peretasan yang terjadi selama ini,” kata Pratama.
Diketahui, sistem Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih sejak mengalami serangan siber dengan ransomware yang terjadi Kamis (20/6/2024).
Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas.
Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut.
Namun, sejumlah upaya yang dilakukan tidak berhasil melawan serangan ransomware dari peretas.
Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.
"Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki.
Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki," ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).
Pasrah kehilangan data pemerintahan
Di tengah upaya investigasi dan pemulihan data yang dilakukan sebelumnya, tim gabungan menemukan pesan berisi permintaan tebusan dari peretas.
Pemerintah diminta membayar senilai 8 juta dollar AS atau setara Rp 131 miliar, jika ingin data-data yang tersimpan di PDN dibuka oleh peretas.
Namun, pemerintah menolak negosiasi itu.
“Ya pemerintah kan enggak mau menebus, sudah dinyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Rp 131 miliar,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, Rabu sore.
Menurut Usman, keputusan ini diambil setelah memastikan data yang terenkripsi oleh peretas masih berada di dalam server PDN.
Selain itu, BSSN juga sudah mengisolasi dan memutus jaringan server PDN, sehingga peretas tidak dapat mengakses dan mengambil data tersebut
“Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan,” kata Usman seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.
Seiring dengan itu, Pemerintah sudah memutuskan untuk pasrah kehilangan data-data tersebut.
Sebab, tidak ada jaminan peretas akan memulihkan dan tak mengambil data, ketika dibayar serta diberi akses ke PDN untuk membuka enkripsi.
“Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi enggak bisa diapa-apain.
Enggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” kata Usman.
“Memang kalau kita bayar juga dijamin (dikembalikan), enggak diambil datanya, enggak juga,” tegas Usman.
Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada pekan lalu dilaporkan mengunci data di 282 kementerian/lembaga.
Peretas yang mengirim ransomware meminta 8 juta dolar AS atau Rp131 miliar untuk membuka data.
"Kami mengutamakan pemulihan (data) kementerian/lembaga yang memiliki backup data, jumlah 44," kata Usman kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).
Usman menambahkan, pihaknya akan mengetumakan pemulihan layanan K/L yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
Targetnya, setidaknya 18 layanan K/L dapat pulih per akhir Juni 2024.
“Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih.
Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” katanya.
(*)
Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim