Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono memberikan keterangan pers kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (16/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mencecar Menkominfo Budi Arie Setiadi yang dinilai lamban dalam menangani peretasan Pusat Data Nasional (PDN).

Dave menyampaikan itu lantaran Budi Arie sebelumnya menyinggung bahwa hampir semua negara, termasuk negara besar, yang pernah terkena serangan ransomware.

"Tadi bapak sempat sampaikan bahwa bukan hanya di Indonesia, bahkan negara hebat pun seperti negara maju yang Singapura dan Amerika Serikat juga pernah terkena ransomware," kata Dave dalam rapat, Kamis (27/6/2024).

"Tapi penanganannya itu dalam hitungan jam, Pak, enggak sampai harian. Apalagi sampai dengan satu minggu baru bisa terselesaikan," lanjutnya.

Menurut Dave, negara lain bisa dengan cepat mengatasi serangan ransomware, bahkan hingga mengunci sampai mem-back up data, untuk mengantisipasi terjadinya serangan lanjutan.

Namun, kata politikus Golkar itu, hal tersebut justru tidak dilakukan Indonesia.

"Terakhir bapak bilang dari sejumlah instansi hanya 44 yang terselamatkan, lainnya itu terlock akibat dari ransomware. Nah lalu bagaimana dengan data mereka itu, karena itu kan menyangkut data orang," tanya Dave.

Ia kemudian menyinggung berbagai permintaan dari Menkominfo kepada DPR. Semisal soal permintaan membentuk atau melakukan revisi undang-undang.

Segala permintaan tersebut, sebut Dave, sudah dilakukan dan disanggupi DPR.

"Kominfo minta kita untuk revisi UU ITE ketiga kalinya, sudah kita lakukan, meminta untuk kita menyelesaikan UU PDP, sudah kita selesaikan, lalu bapak perlu apa lagi untuk kita memberikan keselamatan akan data masyarakat kita? Untuk bisa menjamin dunia digitalisasi kita bisa tetap berjalan?" ujar Dave.

Jika Kominfo meminta tambahan anggaran, menurut Dave, hal itu pun sudah selalu disetujui oleh DPR.

Lantas ia bertanya, di mana letak kelemahan atau kekurangan sehingga serangan atau peretasan data terus menerus terjadi di Indonesia.

"Apakah butuh UU baru atau butuh tambahan dana lagi? Butuh tambah anggaran lagi? Anggaran Kominfo dari sejak 2019 sampai Tahun Anggaran 2024 itu sudah hampir sudah lebih bahkan dari Rp 100 triliun. Jadi, kekurangannya di mana?" pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Budi Arie menyampaikan bahwa tidak ada negara di dunia yang tidak terkena virus atau serangan ransomware, seperti yang dialami Pusat Data Nasional (PDN) milik Indonesia pada beberapa waktu terakhir.

"Kita bisa lihat, ini ransomware, tidak ada di seluruh dunia yang tidak terkena serangan Ransomware," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kamis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Budi membeberkan beberapa negara besar dan maju yang juga mengalami serangan ransomware, misalnya Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, dan Kanada.

Dia menyebutkan, Indonesia terkena dampak sekitar 0,67 persen dari serangan ransomware, dibandingkan dengan Amerika Serikat (40,34 persen) atau Kanada (6,75 persen).

Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) ini menyebutkan, serangan ransomware menjadi jelas menjadi perhatian seluruh dunia karena melanda banyak negara.