Top 5 News Bisnisindonesia.id: Ironi Proyek PDNS hingga Pilihan Praktis Punya Rumah

Top 5 News Bisnisindonesia.id: Ironi Proyek PDNS hingga Pilihan Praktis Punya Rumah

Bisnis.com, JAKARTA— Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tidak mampu berbuat banyak ketika terinfeksi ransomware Lockbit 3.0. Padahal, proyek strategis tersebut menelan biaya APBN bernilai ratusan miliar rupiah.

Artikel bertajuk Ironi Proyek PDNS Kominfo menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Minggu (30/6/2024)

1 Ironi Proyek PDNS Kominfo Ratusan Miliar

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tidak mampu berbuat banyak ketika terinfeksi ransomware Lockbit 3.0. Padahal, proyek strategis tersebut menelan biaya APBN bernilai ratusan miliar rupiah.

Dokumen pengadaaan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap bahwa anggaran untuk proyek PDNS telah dialokasikan pemerintah sejak  2021. Pada waktu itu, Direktorat Jenderal Aplikasi Kominfo bahkan telah mengadakan tender layanan komputasi awan (cloud) PDNS senilai Rp119 miliar.

Pemenang tender proyek pada waktu itu adalah PT Aplikanusa Lintasarta dengan harga kontrak senilai Rp102 miliar. Setahun kemudian (2022), PT Aplikanusa Lintasarta juga memenangkan tender dengan nilai pagu paket senilai Rp197,9 miliar. Namun harga kontrak yang disepakati senilai Rp188,9 miliar.

PT Aplikanusa Lintasarta bergerak di bidang komunikasi data dan jasa teknologi informasi. Perusahaan ini berlokasi di sekitar jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Jika merujuk pada laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), mayoritas saham perusahaan dikuasai PT Indosat Tbk. (ISAT) sebanyak 72,36%.

Pada saat pelaksanaan tender 2021-2022, entitas anak usaha ISAT itu berhasil menyisihkan sejumlah kompetitor, salah satunya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. atau Telkom (TLKM).

2. Siasat REI Tingkatkan Kompetensi dan Kualitas Pengembang

Pembangunan perumahan secara berkelanjutan membutuhkan peningkatan kompetensi pengembang.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengatakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) insan pengembang penting guna mendukung keberlanjutan bisnis perumahan di daerah.

“Yang mesti kita jaga adalah anggota REI harus memiliki kapasitas, mampu mendeterminasi, serta encouragement kemampuan dirinya. Hal ini demi sustainabilitas bisnis pembangunan perumahan tetap terjaga,” ujarnya, Sabtu (29/6/2024).

Menurutnya, dalam upaya mewujudkan pembangunan perumahan secara berkelanjutan membutuhkan peningkatan kompetensi insan pengembang. Salah satunya melalui pola pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi uji kompetensi.

“REI memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan tugas utamanya adalah meningkatkan kompetensi anggota. Dengan kompetensi tersebut diharapkan anggota REI dapat mengantisipasi berbagai situasi seperti perubahan regulasi maupun dinamika dunia usaha sehingga dapat terus bertumbuh,” tuturnya.

3. Janji AHY Jamin Sertifikat Tanah Aman dari Peretas Kala Data PDN Bocor

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal memperkuat sistem keamanan guna melindungi dokumen sertifikat elektronik masyarakat dari peretas. Hal ini berkaca dari kasus server Pusat Data Nasional (PDN) yang baru-baru ini lumpuh karena diserang ransomware.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pihaknya terus serius untuk meyakinkan agar keamanan security and privacy dari warga negara yang data-datanya tersimpan dalam sistem yang dimiliki di Kementerian ATR/ BPN.

Saat ini baru terdapat 5 kantor pertanahan yang telah siap menghadirkan layanan sertifikat elektronik dari 14 kabupaten dan kota. Sejalan dengan hal itu, pihaknya mewanti-wanti jajarannya untuk dapat menjaga keamanan sistem tersebut.

Pada kesempatan yang sama, AHY tampak tak gentar mendorong transformasi pengadaan sertifikat elektronik. Salah satu upaya realisasinya, bakal dilakukan melalui situs INA Digital yang merupakan layanan aplikasi digital terpadu milik pemerintah.

“INA Digital adalah sebuah portal Govtech, portal nasional yang mengintegrasikan layanan-layanan publik yang yang sangat esensial. Ada banyak tuh dari Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian ini [ATR/BPN]. Banyak layanannya termasuk layanan dari Kementerian ATR/BPN berupa sertifikat elektronik,” ujarnya, Sabtu (29/6/2024).

Sebagai informasi, PDN dikabarkan mengalami peretasan sejak 20 Juni 2024. Hingga saat ini, posisinya masih belum menemukan titik terang.

4. Pemanfaatan E-Katalog Cegah Korupsi

Pemanfaatan e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat memangkas potensi kasus korupsi yang terjadi. Dengan begitu, pelaksanaannya mesti menyeluruh hingga ke daerah-daerah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa kehadiran e-Katalog bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah memangkas kasus korupsi yang terjadi.

E-Katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP). “E-Katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri,” kata Luhut beberapa waktu lalu.

Luhut menyebut bahwa pembelian barang dan jasa melalui e-katalog juga membuat kasus operasi tangkap tangan (OTT) terkait korupsi berkurang.

Hal ini dikarenakan oknum pejabat pemerintahan tidak lagi dapat bermain-main dalam penganggaran barang karena semuanya berbasis dengan mesin.

“Dengan ada sistem e-Katalog, sekarang Anda melihat beberapa bulan terakhir tidak ada yang OTT, hampir tidak ada seingat saya di pemerintah daerah, kecuali jabatan karena untuk korupsi itu berkurang. Karena semua belanja ke mesin, kan mesinnya tidak bisa disogok,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) itu menuturkan bahwa sudah ada negara yang terinspirasi dengan e-Katalog yang digunakan Indonesia, yaitu negara di Afrika Timur, Kenya.

5. Tinggi Beban Pinjaman Beli Rumah Dorong Permintaan Sewa

Permintaan sewa rumah meningkat di tengah tingginya beban pinjaman beli rumah. Sewa menjadi pilihan praktis dan ekonomis untuk memiliki hunian bagi mereka yang belum siap finansial untuk beli rumah.

CEO Pinhome Dayu Dara Permata mengatakan total inventori rumah sewa bertumbuh 158% pada kuartal pertama 2024 dibandingkan dengan kuartal pertama 2023. Pertumbuhan inventori rumah sewa paling tinggi terjadi di Kota Bandung (466%), Kota Tangerang Selatan (433%) dan Kabupaten Bogor (324%).

“Pertumbuhan sewa rumah sekitar 55% di kuartal  I/2024 dibandingkan dengan rerata kuartal 2023,” ujarnya dikutip dari laporan Sabtu (29/6/2024).

Pertumbuhan permintaan sewa rumah terbesar terjadi di Kota Depok, Jakarta Selatan, dan Bandung. Jika melihat preferensi permintaan rumah sewa selama kuartal pertama 2024 maka rumah dengan 2 kamar tidur menjadi yang paling diminati mewakili sebanyak 40% dari total permintaan sewa rumah.

Dari pencarian rumah dengan 2 kamar tidur tersebut, rumah yang diminati adalah tipe 120 dengan proporsi 11%, diikuti oleh tipe 60 dengan 9%, dan tipe 45 dengan 6% dari total permintaan sewa rumah.

“Selain itu, rumah tipe 120 dengan 3 kamar tidur juga diminati pencari rumah sewa, mewakili sebanyak 15% dari total pencarian rumah sewa,” katanya.

Adapun permintaan rumah sewa diperkirakan meningkat pada kuartal kedua 2024. Kenaikan suku bunga acuan BI menjadi 6,25% pada awal kuartal kedua 2024 membuat menyewa rumah akan semakin menjadi pilihan bagi konsumen.