Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Presiden Joko Widodo memberikan pengantar saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/2024). Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akhirnya memanggil para menteri dan sejumlah pejabat terkait ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas evaluasi sistem pusat data nasional (PDN), Jumat (28/6/2024).

Rapat itu digelar menyusul peretasan PDN sejak 20 Juni lalu, yang berakibat pada lumpuhnya sejumlah layanan publik.

Para pejabat yang hadir antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi; Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian; dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Lalu, ada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa; dan Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Yusuf Ateh.

Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko.

Rapat berlangsung sekitar satu jam, dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir menjelang pukul 15.00 WIB.

Minta audit khusus

Menurut Kepala BPKP Yusuf Ateh, Presiden Jokowi dalam rapat meminta lembaganya untuk mengaudit tata kelola PDN usai mengalami peretasan.

"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Yusuf Ateh usai rapat bersama Presiden.

Ateh menuturkan, pihaknya akan mendalami tata kelola dan finansial PDN. Audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN.

Ia menuturkan, sejauh ini PDN memang belum pernah diaudit.

"Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu. Enggak tahu (jumlah lembaga yang akan diaudit), baru rapat tadi," tutur Ateh.

Kendati demikian, Ateh tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Jokowi menargetkan audit selesai.

"Secepatnya, the sooner the better (lebih cepat lebih baik)," jelas Ateh.

Sementara itu, Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko, meyakini, persoalan peretasan PDN bisa diselesaikan.

Menurut Herlan, sebagai pihak yang ikut mengelola PDN dalam hal backup data, Telkomsigma akan mengupayakan semua layanan enkripsi diaktifkan

"Yang jelas akan bisa diselesaikan," ujar Herlan usai rapat dengan Presiden.

"Kalau kita mengikuti audit forensik yang dilakukan BSSN, nanti Telkom rekomendasinya apa akan kita laksanakan," lanjutnya.

Herlan mengatakan, sebagai pihak yang ikut mengelola PDN dalam backup data, Telkomsigma akan mengupayakan semua layanan enkripsi diaktifkan. Tujuannya untuk mengenkripsi data milik kementerian dan lembaga daerah.

Menkominfo dan Kepala BSSN Tak Beri Keterangan

Sementara, ketika para pejabat lain memberikan keterangan usai rapat, Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian justru menghindari wartawan.

Sebelum rapat, Budi Arie yang merupakan Ketua Umum Kelompok Relawan Pro Jokowi (Projo) itu sempat berjanji akan memberikan keterangan pers di area pilar yang berada di halaman belakang Istana Kepresidenan.

"Ya (rapat soal PDN) tunggu dulu ya. Ya pasti ntar (ada keterangan pers)," tegasnya sambil bergegas masuk ke Istana Kepresidenan.

Setelah ratas berjalan sekitar satu jam, sejumlah pejabat satu per satu keluar dari Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.50 WIB. Dimulai dari Herlan Wijanarko, lalu Yusuf Ateh.

Sekitar 30 menit kemudian, secara berturut-turut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Yasonna Laoly, Sri Mulyani Indrawati, Suharso Monoarfa dan Abdullah Azwar Anas tampak keluar dari Istana.

Namun, Budi Arie dan Hinsa tidak terlihat. Padahal, keduanya merupakan pejabat inti dalam pengelolaan dan penanganan peretasan PDN.

Relawan Projo bela Budi Arie

Pada hari yang sama dengan rapat soal PDN di Istana, relawan Projo menyampaikan pembelaan untuk Budi.

Sebagaimana diketahui, setelah peretasan PDN menjadi perhatian publik, publik mendesak Budi Arie untuk mundur dari jabatannya. Desakan ini muncul lewat sebuah petisi.

Terkait ini, Bendahara Umum Projo Panel Barus menyinggung soal peretasan PDN yang berbarengan dengan upaya Kominfo memberantas judi online.

“Logika sederhananya, kalau saya diminta oleh presiden untuk memimpin pertempuran, masa di saat serangan terjadi masak disuruh kabur? Gitu loh logikanya,” kata Panel dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Panel mengatakan, tidak logis jika komandan perang justru kabur ketika perang terjadi. Oleh karenanya, ia tak setuju dengan desakan mundurnya Budi Arie.

“Ini perang terjadi, kita diserang, lalu komandan perangnya disuruh kabur. Kalau saya pribadi sebagai komandan, saya akan hadapi ini serangannya. Masa iya kabur dari medan tempur?” ujar Panel.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Projo Handoko juga mendukung Budi Arie untuk tetap menjadi Menkominfo di tengah munculnya serangan siber.

“Justru kami memilih untuk tetap fokus memenangkan peperangan ini di sisa waktu yang tersisa,” kata Handoko.

Handoko justru menuding, pihak yang ingin Budi Arie mundur dari Menkominfo imbas peretasan PDN berasal dari kelompok yang mendukung kubu yang kalah pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Hasil monitoring kami menunjukkan bahwa kelompok tokoh ini berasal dari sisa-sisa pendukung capres yang kalah pada pilpres Februari 2024 lalu. Tidak menggambarkan kedewasaan berpolitik dari pengamatan atas kata-kata yang digunakan,” kata Handoko.

Ia pun mengaku prihatin atas sikap sebagian tokoh di media sosial yang menurutnya mempolitisasi dan memanfaatkan keadaan untuk menyerang Budi Arie.

Sementara, Budi Arie sendiri sebelumnya memilih untuk tidak berkomentar soal desakan untuk mundur. Menurutnya, desakan itu menjadi hak rakyat bersuara.

"Ah no comment kalau itu, itu hak masyarakat untuk bersuara," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).