Dukung Presiden Dipilih MPR, Ketua DPD La Nyalla: Rakyat Ternyata Mudah Sekali Dibeli
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di Kantor DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/2/2024). Ia menyatakan Badan Kehormatan DPD RI telah memecat Senator asal Bali, Arya Wedakarna alias AWK.
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mendukung amendemen UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli sehingga pemilihan presiden kembali dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan dipilih langsung oleh rakyat.
La Nyalla menilai, sudah saatnya saat ini untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR karena menurutnya rakyat sangat mudah dibeli dalam kontestasi pemilu.
"Jadi kita sudah waktunya ini untuk mengembalikan pilpres itu di MPR. Supaya tidak melibatkan yang rakyat yang dulu pemikirannya Prof Amien, tidak bisa dibeli. Ternyata mudah sekali dibeli. Tapi akhirnya bagaimana? Nah ini yang harus kita luruskan," kata La Nyalla seusai bertemu mantan Ketua MPR Amien Rais di Gedung DPD, Jakarta, Senin (24/6/2024).
La Nyalla pun berpandangan, tidak ada yang salah apabila pemilihan presiden dikembalikan melalui MPR.
Menurut dia, pemilihan presiden melalui MPR justru sesuai dengan sila keempat Pancasila bahwa MPR merupakan perwakilan dari masyarakat.
"Kita harus ingat, kita ini punya Pancasila, (sila) yang keempat itu jelas, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, MPR. Jadi tidak libatkan rakyat. Rakyat sudah menyerahkan kepada MPR, dia memilih anggota DPR yang pileg," ujar La Nyalla .
La Nyalla juga meminta agar publik tidak menganggap pemilihan presiden oleh MPR sebagai tanda kemunduran demokrasi.
Menurut dia, Indonesia pernah mengalami masa-masa tidak ada demokrasi, yakni pada masa Orde Lama dan Orde Baru.
"Pada zaman dulu itu yang namanya Orde Lama, Orde Baru itu belum menjalankan demokrasi. Dan sekarang ini baru kita mau jalankan. Jadi kita tidak usah lagi berdebat di sana," ujar dia.
La Nyalla menambahkan, keputusan untuk mengembalikan pemilihan presiden ke tangan MPR dapat dilakukan di masa pemerintahan Prabowo Subianto kelak.
"Kita punya naskah akademik, silakan. Silakan sidang istimewa, nanti kita bersama-sama anggota DPD, ada juga anggota MPR juga punya usulan seperti itu," kata La Nyalla.
"Langkah selanjutnya kita menuntut sidang istimewa, yang akan kita laksanakan setelah presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dilantik," imbuh dia.
La Nyalla pun mengeklaim bahwa Prabowo punya keinginan untuk mengembalikan UUD 1945 ke versi aslinya.
"Ya harus bisa lah. Pak Prabowo juga mau kok. Pak Prabowo jelas mau. Visi misinya Pak Prabowo jelas mengembalikan UU 1945 sesuai dengan naskah asli," kata La Nyalla.
Sebelumnya, La Nyalla mengeklaim semua partai politik telah menyetujui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dikembalikan ke naskah asli.
La Nyalla mengatakan, pihaknya membangun komunikasi dengan semua pimpinan partai politik, termasuk PDI-P, untuk mengembalikan UUD 1945 ke sebelum amendemen.
“Ya pastilah (komunikasi dengan PDI-P). Kan pasti semua ada, karena semua partai sudah setuju,” kata La Nyalla saat ditemui di Senayan, Jakarta, Minggu (23/6/2024).
La Nyalla menyebutkan, saat ini pengembalian UUD 1945 ke naskah asli menjadi pembahasan internal partai politik.