Cerita Presiden Soeharto dan Keluarganya Berangkat Haji Dengan Uang Sendiri Tanpa Didampingi Menteri
Presiden Soeharto berangkat Haji dengan menggunakan uang pribadi.
---
Intisari hadir di WhatsApp Channnel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini
___
Intisari-online.com - Pada tahun 1991, Indonesia dihebohkan dengan kabar keberangkatan Presiden Soeharto beserta keluarga untuk menunaikan ibadah haji.
Berbeda dengan presiden sebelumnya yang didampingi oleh menteri, Soeharto memilih untuk berangkat secara pribadi tanpa pengawalan menteri. Keputusan ini pun menuai berbagai spekulasi dan menjadi sorotan publik.
__________________________________________________________________________
Keinginan Lama yang Tertunda
Soeharto sendiri sudah lama memiliki keinginan untuk berhaji. Namun, kesibukan mengurus negara membuatnya menunda-nunda niat mulia tersebut. Baru di tahun 1991, beliau merasa waktu yang tepat telah tiba untuk melaksanakan ibadah haji.
Berangkat Sebagai Hamba Allah, Bukan Presiden
Sejak awal, Soeharto ingin menunaikan ibadah haji sebagai seorang Muslim biasa, bukan sebagai kepala negara. Beliau ingin merasakan pengalaman yang sama dengan jamaah haji lainnya, tanpa keistimewaan dan perlakuan khusus.
Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk berangkat bersama keluarga tanpa didampingi oleh menteri ataupun pejabat tinggi negara.
Kepergiannya pun diurus layaknya jamaah haji biasa, mulai dari pendaftaran, pengurusan visa, hingga pemesanan akomodasi.
Soeharto juga menolak untuk menggunakan fasilitas negara selama di Arab Saudi. Beliau dan keluarga memilih untuk tinggal di pemondokan biasa bersama jamaah haji lainnya, dan menggunakan transportasi umum untuk berkeliling.
Sikap ini menunjukkan kesederhanaan dan kerendahan hati Soeharto, yang ingin fokus pada ibadah dan tidak ingin membebani negara dengan pengeluaran tambahan.
Selama di Tanah Suci, Soeharto dan keluarga mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji dengan penuh khusyuk. Beliau juga menyempatkan diri untuk berziarah ke tempat-tempat bersejarah dan bertemu dengan jamaah haji dari berbagai negara.
Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika Soeharto melakukan lempar jumrah. Beliau berbaur dengan jamaah lain, tanpa pengawalan ketat, dan merasakan atmosfer ibadah yang penuh kekhusyu'an.
Kepulangan yang Penuh Haru
Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, Soeharto dan keluarga kembali ke Indonesia dengan perasaan haru dan bahagia.
Beliau merasa bersyukur telah diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan merasakan langsung keagungan Baitullah.
Keputusan Soeharto untuk berangkat haji secara pribadi tanpa didampingi menteri menjadi contoh bagi para pemimpin bangsa.
Beliau menunjukkan bahwa jabatan dan kekuasaan tidak menghalangi seseorang untuk menjalankan ibadah.
Kisah Soeharto dan keluarganya berhaji juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di mata Allah SWT, semua manusia adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Aturan Ibadah Haji pada Masa Orde Baru
Masa Orde Baru (1966-1998) menjadi periode penting dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Di era ini, pemerintah Orde Baru menerapkan berbagai aturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan haji.
Kuota Haji dan Sistem Pendaftaran
Pada masa Orde Baru, kuota haji untuk Indonesia ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kuota ini kemudian dibagikan kepada umat Islam di Indonesia melalui sistem pendaftaran yang dikelola oleh Departemen Agama.
Proses pendaftaran haji pada masa itu cukup rumit dan memakan waktu lama. Calon jamaah haji harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti usia minimal 45 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta mampu secara finansial.
Pendaftaran haji dilakukan secara manual, dan calon jamaah harus mendatangi kantor Departemen Agama di daerahnya masing-masing. Hal ini membuat proses pendaftaran menjadi lamban dan tidak efisien.
Pembentukan Direktorat Jenderal Urusan Haji
Pada tahun 1966, pemerintah Orde Baru membentuk Direktorat Jenderal Urusan Haji (Ditjen Urusan Haji) di bawah Departemen Agama. Ditjen Urusan Haji bertugas untuk menyelenggarakan dan mengatur pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam di Indonesia.
Pembentukan Ditjen Urusan Haji merupakan langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi penyelenggaraan haji. Ditjen Urusan Haji memiliki tugas dan fungsi yang jelas, seperti:
Menyusun dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan haji
Membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan haji di daerah
Memberikan pelayanan dan pembinaan kepada jamaah haji
Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan haji
Pembangunan Asrama Haji
Untuk menampung jamaah haji sebelum keberangkatan dan setelah kepulangan dari Tanah Suci, pemerintah Orde Baru membangun asrama haji di berbagai daerah di Indonesia.
Pembangunan asrama haji ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jamaah haji, serta untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan haji.
Pembinaan Jamaah Haji
Pemerintah Orde Baru juga memberikan pembinaan kepada jamaah haji sebelum keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan bekal kepada jamaah haji tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, serta untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai hal yang mungkin terjadi selama di Tanah Suci.
Pembinaan jamaah haji dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti:
Pemberian ceramah dan pelatihan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji
Pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksinasi
Pendistribusian buku panduan dan informasi tentang haji
Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Haji
Pemerintah Orde Baru terus mengembangkan sistem penyelenggaraan haji untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji.
Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan haji antara lain:
Modernisasi sistem pendaftaran haji
Peningkatan kualitas asrama haji
Pemberian pelatihan kepada petugas haji
Peningkatan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi
Tantangan dan Kritik
Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan haji, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pada masa Orde Baru.
Beberapa tantangan tersebut antara lain:
Kuota haji yang terbatas
Biaya haji yang tinggi
Antrian haji yang panjang
Kurangnya koordinasi antar instansi terkait
Kritik juga muncul terhadap beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru terkait penyelenggaraan haji, seperti:
Sistem pendaftaran haji yang rumit dan memakan waktu lama
Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan haji
Adanya diskriminasi dalam pemilihan petugas haji
Penyelenggaraan ibadah haji pada masa Orde Baru mengalami berbagai perkembangan dan perubahan.
Pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, namun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.
Meskipun demikian, masa Orde Baru menjadi periode penting dalam sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia, dengan berbagai kebijakan dan aturan yang telah diletakkan dan menjadi fondasi bagi penyelenggaraan haji di masa-masa selanjutnya.
---
Intisari hadir di WhatsApp Channnel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini