Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mulai Dirasakan Sejumlah Perguruan Tinggi
Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mulai Dirasakan Sejumlah Perguruan Tinggi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, peraturan ini dinilai membebankan bagi orang tua mahasiswa yang berpenghasilan menengah ke bawah.
Adapun kenaikan UKT ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 yang dilanjutkan dengan Keputusan Mendikbud Nomor 54/2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Memendikbud Ristek), Nadiem Makarim, mengatakan kenaikan UKT hanya berlaku untuk mahasiswa baru bukan untuk seluruh mahasiswa.
Dia membantah, kenaikan ini akan mengubah tingkat UKT bagi mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikan di peruguruan tinggi.
“Ini yang kadang masih ada mispersepsi, ini tidak benar. Aturan ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa (21/5).
Nadiem menjelaskan, kebijakan ini akan dilakukan berjenjang, di mana mahasiswa dengan tingkat ekonomi mampu diharuskan untuk membayar uang pangkal lebih mahal. Sedangkan untuk mahasiswa dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah tidak dibebankan UKT tinggi.
“Jadi tidak ada mahasiswa yang gagal kuliah atau tiba-tiba membayar lebih banyak akibat kebijakan ini,” ungkap Nadiem.
Sementara itu, kenaikan UKT mulai dirasakan oleh sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, hal ini dinilai membebankan bagi orang tua mahasiswa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram) Nusa Tenggara Barat (NTB), Herianto mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan narasi yang disampaikan Mendikbud bahwa kenaikan UKT hanya untuk orang tua yang berpenghasilan menengah ke atas.
“Faktanya kami melihat khususnya di NTB, di Unram, orang tua mahasiswa baru sama saja seperti orang tua mahasiswa lama, karena rata-rata petani yang berpenghasilan menengah ke bawah,” ujarnya kepada KONTAN, Rabu (22/5).
Herianto yang juga selaku Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (SI) menuturkan, banyak orang tua mahasiswa yang mengadu kepada pihaknya karena adanya kenaikan UKT yang signifikan.
Dia menyebutkan, di Unram sendiri biaya UKT terjadi kenaikan pada grade III yang sebelumnya total pembayaran sebesar Rp 1.900.000, kini dengan adanya kebijakan tersebut mencapai Rp 2.500.000. Menurutnya, ini terjadi di rata-rata fakultas dan prodi.
“Sedangkan di fakultas kedokteran terjadi kenaikan di grade III dan grade VI,” terang dia.
Lebih lanjut, Herianto menambahkan, pihaknya bakal melakukan beberapa langkah untuk mengawal isu ini agar tetap berjalan pertama, memberikan peryataan sikap dari berbagai kampus untuk merevisi aturan tersebut.
“Bila itu tidak didengarkan Kemendikbud kami akan ada intruksi turun ke jalan dengan konsolidasi-konsolidasi besar sampai tuntutan mahasiswa ini didengarkan dan direvisi,” tandasnya.
Presiden BEM Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agung Lucky menyebutkan, kenaikan UKT mulai dirasakan oleh mahasiswa baru tahun 2024. Di mana, UKT UNS mengalami penambahan golongan tahun sebelumnya hanya ada 8 golongan saat ini ada 9 golongan.
“Ini akan memberatkan bagi mahasiswa baru dan kenaikannya juga sangat signifikan dan ada yang mencapai 100% kenaikannya dari golongan 8 ke golongan 9. UKT tertinggi mencapai Rp 30 Juta di UNS,” sebutnya.
Agung mengungkapkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dan audiensi terbuka dengan rektorat UNS, namun hingga saat ini belum mendapat titik terang hingga melakukan Rapa Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR.
“Hasil dari RDPU bahwasannya akan membentuk panitia kerja untuk mengawal isu ini, memanggil Kemendikbud, dan mendesak mencabut Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden BEM Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Maulana Ihsan menyebut biaya UKT melambung antara 300% sampai 500%.
“Contoh di fakultas saya sendiri, dari fakultas peternakan, sebelumnya Rp 2,5 juta, sekarang naik jadi Rp 14 juta," katanya dalam RDPU bersama Komisi X DPR.
Maulana mengatakan, pihaknya juga telah melakukan beberapa audiensi dengan rektorat terkait permohonan keringanan UKT bagi mahasiswa, namun belum membuahkan hasil.