Pemkab Klaten Pertahankan Opini WTP 6 Tahun Berturut-turut,Bupati Klaten Sri Mulyani Puji Peran ASN
TRIBUNTRENDS, KLATEN - Bupati Klaten Sri Mulyani puji peran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten yang mampu membuat Pemkab Klaten pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut.
Kembali, Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh opini WTP tahun anggaran 2023, capaian ini mengukuhkan keberhasilan Pemkab Klaten selama enam tahun sejak 2018 tanpa jeda.
Capaian itu menunjukkan, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Klaten tahun 2023 telah disajikan dengan jujur, transparan, akuntabel telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Bupati Klaten Sri Mulyani, secara langsung menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Klaten tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah di Kantor BPK Jateng, pada Rabu (21/5/2024).
Atas laporan keuangan tersebut, BPK Perwakilan Jawa Tengah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau unqualified opinion.
Bupati Klaten Sri Mulyani menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah di Kantor BPK Jateng, pada Rabu (21/5/2024). (Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)
Dengan capaian tersebut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho berharap, penghargaan ini dapat memotivasi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan berprestasi di berbagai bidang.
Hari menjelaskan bahwa penyerahan LHP keuangan pemerintah daerah untuk 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah bagian dari mandat undang-undang.
Berdasarkan pemeriksaan BPK pada 16 kabupaten/kota, ditemukan beberapa isu penting yang memerlukan perhatian, termasuk pengelolaan pendapatan pajak daerah yang belum optimal, kekurangan volume pekerjaan atau ketidaksesuaian dalam aspek pekerjaan, pemanfaatan aset yang tidak sesuai ketentuan, serta pembayaran jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan kondisi eksternal.
Hari juga menyoroti pentingnya implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang belum dilaksanakan secara optimal.
Meskipun belum semua kabupaten/kota menerapkan SIPD, perubahan mulai terlihat pada tahun 2024, memungkinkan integrasi laporan secara nasional berbasis elektronik.
Sri Mulyani juga bersama Gibran Rakabuming
“Dengan mempertimbangkan bukti, risiko, dan materialitas pemeriksaan, serta rencana aksi pemerintah daerah terkait rekomendasi BPK, opini WTP diberikan kepada 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah di tahun 2023,” paparnya.
Sementara itu, ditemui usai kegiatan Bupati Klaten Sri Mulyani, mengucapkan syukur atas capaian opini WTP tahun anggaran 2023 oleh Pemkab Klaten.
“Pencapaian Opini WTP ini dicapai berkat semangat seluruh ASN baik itu di jajaran Eksekutif maupun di jajaran Legislatif di Kabupaten Klaten.
Atas capaian tersebut apresiasi ia berikan khususnya kepada seluruh jajaran Pemkab Klaten atas kerja keras mereka.
"Saya berharap capaian WTP ini dapat semakin memotivasi untuk meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Klaten serta mempertahankan kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten yang akuntabel dan transparan,” tutupnya. (TribunSolo.com/Ibnu Dwi Tamtomo)