Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai melantik Pj Gubernur Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (24/6/2024).
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah rotasi penjabat (pj) gubernur dilakukan untuk memudahkan bakal calon kepala daerah yang didukung Presiden Joko Widodo pada Pilkada Serentak 2024.
"Tidak ada, tidak ada hubungannya," ujar Tito kepada wartawan, Senin (24/6/2024).
"Mari kita nantikan, kita bisa lihat sama-sama kinerjanya," lanjut dia.
Tito mengeklaim, rotasi pj gubernur ini dilakukan dengan pertimbangan kapabilitas dan untuk memberikan pengalaman.
Ia juga mengeklaim bahwa pemilihan pj gubernur telah melalui penjaringan dari nama-nama lain yang sebelumnya juga diusulkan DPRD masing-masing provinsi.
"Dibahas dalam sidang pra-TPA, kayak tadi ada KPK, PPATK, Kejaksaan Agung, Bareskrim kemudian dari BIN, dari BKN, masalah memenuhi syarat atau tidak, kemudian dari Setneg dan Setkab. Baru setelah itu sidang terakhir adalah di Bapak Presiden. Sekarang yang sudah terpilih adalah melalui proses itu," kata Tito.
Untuk diketahui, pemerintah merotasi 2 penjabat gubernur dalam pelantikan penjabat gubernur pada Senin sore.
Pertama, Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Mayjen (Purn) Hassanudin, menggantikan Lalu Gita Ariadi yang mengundurkan diri karena berminat maju sebagai calon gubernur NTB 2024-2029.
Hassanudin sebelumnya merupakan pj gubernur Sumatera Utara. Kursi pj gubernur Sumatera Utara kemudian jadi milik Agus Fatoni, birokrat Kemendagri yang sebelumnya menjabat sebagai pj gubernur Sumatera Selatan.
Sementara itu, kursi pj gubernur Sumatera Selatan yang kosong kini diisi oleh Elen Setiadi.
Elen merupakan Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur.
Dugaan cawe-cawe Jokowi ini mncul karena menantu Jokowi, Bobby Nasution, berminat maju sebagai calon orang nomor satu di Sumatera Utara.
Wali kota Medan itu sejauh ini sudah mengantongi dukungan dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan Nasdem.