3 Negara Barat Mulai Akui Negara Palestina,Israel Murka,Ancam Hentikan Transfer Dana Pajak

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak tiga negara Barat, yakni Norwegia, Irlandia, dan Spanyol akan secara resmi mengakui negara Palestina.

Para pemimpin ketiga negara tersebut menyatakan pengakuan terhadap negara Palestina demi "perdamaian Timur Tengah".

Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store mengatakan, solusi dua negara adalah demi kepentingan terbaik Israel dan pengakuan negara Palestina akan dilakukan pada tanggal 28 Mei.

"Tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah jika tidak ada pengakuan," kata Gahr Store, dikutip dari Al Jazeera.

Sementara itu, Perdana Menteri Irlandia Simon Harris membuat pengumuman serupa di Dublin, begitu pula Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez di Madrid, yang mendapat tepuk tangan di parlemen.

"Di tengah perang, dengan puluhan ribu orang terbunuh dan terluka (di Gaza), kita harus tetap menghidupkan satu-satunya alternatif yang menawarkan solusi politik bagi Israel dan Palestina: Dua negara, yang hidup berdampingan, dalam perdamaian dan keamanan," ungkap Gahr Store lagi.

"Pengakuan terhadap Palestina adalah cara untuk mendukung kekuatan moderat yang telah kehilangan kekuatan dalam konflik yang berkepanjangan dan brutal ini," pungkasnya.

Menteri Luar Negeri Irlandia Micheal Martin mengatakan pada X bahwa pengakuan tersebut akan dilakukan pada 28 Mei.

PM Pedro Sanchez menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menempatkan solusi dua negara dalam “bahaya” dengan kebijakannya yang “menyakiti dan menghancurkan” di Gaza.

"Kami berharap pengakuan dan alasan kami berkontribusi pada negara-negara Barat lainnya untuk mengikuti jalan ini, karena semakin besar kekuatan kita, semakin besar kekuatan yang kita miliki untuk memberlakukan gencatan senjata," kata Sanchez.

Deklarasi Irlandia, Spanyol dan Norwegia akan memberikan tekanan pada negara-negara lain di Eropa, termasuk Inggris, Perancis dan Jerman.

Sebelumnya, sebagian kecil negara-negara Eropa sudah mengakui negara Palestina.

Mereka terdiri dari Hongaria, Polandia, Rumania, Republik Ceko, Slovakia, dan Bulgaria yang mengadopsi posisi tersebut pada tahun 1988; dan negara lain termasuk Swedia, Siprus, dan Malta.

Namun banyak negara Eropa – dan Amerika Serikat – mengatakan mereka akan mengakui negara Palestina hanya sebagai bagian dari solusi politik jangka panjang terhadap konflik di Timur Tengah.

Hal ini sering disebut sebagai 'solusi dua negara' di mana Israel dan Palestina sepakat untuk memiliki negara sendiri dengan perbatasannya sendiri.

Dikutip dari BBC, negara-negara Eropa dan Amerika berbeda pendapat mengenai kapan mereka harus mengakui negara Palestina.

Irlandia, Spanyol dan Norwegia mengatakan mereka melakukan hal tersebut sekarang untuk memulai proses politik.

Mereka berargumentasi bahwa solusi berkelanjutan terhadap krisis yang terjadi saat ini hanya bisa dicapai jika kedua belah pihak dapat mencapai landasan politik tertentu.

Negara-negara ini juga menanggapi tekanan politik dalam negeri untuk menunjukkan lebih banyak dukungan bagi Palestina.

Israel Murka

Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz mengecam Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres karena memiliki bias terhadap korban kekerasan seksual di Israel. (Tangkap Layar Twitter/X)

Yerusalem menanggapi pengumuman tersebut dengan marah dan memanggil duta besarnya dari Irlandia, Spanyol dan Norwegia untuk segera berkonsultasi.

"Saya mengirimkan pesan yang tegas… Israel tidak akan membiarkan hal ini terjadi secara diam-diam," kata Menteri Luar Negeri Israel Katz, dikutip dari Times of Israel.

Dia juga memanggil utusan tiga negara di Israel untuk mendapatkan “teguran keras”.

Katz juga mengatakan mereka akan diperlihatkan rekaman penculikan lima tentara wanita Israel pada tanggal 7 Oktober di tengah serangan mengejutkan Hamas, yang akan dipublikasikan pada Rabu malam.

Rekaman itu akan “menekankan kepada mereka betapa kelirunya keputusan yang diambil pemerintah mereka”, kata Katz dalam sebuah pernyataan.

"Langkah mereka akan menimbulkan konsekuensi yang parah," ungkap Katz.

Israel juga akan mempertimbangkan langkah-langkah di masa depan terhadap ketiga negara tersebut.

Sementara Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich menuntut “tindakan hukuman yang keras” terhadap Otoritas Palestina, dengan mengumumkan bahwa ia akan menghentikan transfer dana pajak ke badan administratif Palestina.

Dia menyerukan pembatalan mekanisme yang dibuat dengan Norwegia untuk memfasilitasi transfer gaji kepada karyawan PA di Gaza dan menuntut agar Israel menyetujui ribuan rumah pemukiman baru sebagai pembalasan.

Pengakuan negara Palestina oleh ketiga negara tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian kemunduran diplomatik Israel dalam memerangi Hamas.

Pada hari Selasa, Pengadilan Kriminal Internasional mengumumkan bahwa mereka sedang meminta surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant karena potensi kejahatan perang.

Israel berpendapat bahwa pengakuan sepihak atas negara Palestina saat ini akan dipandang sebagai imbalan atas serangan gencar Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan.

"Irlandia dan Norwegia bermaksud mengirim pesan kepada Palestina dan seluruh dunia – teror ada akibatnya," kata Katz.

"Mereka memberikan hadiah kepada Hamas dan Iran," lanjutnya.

Dia mengklaim bahwa pengakuan tersebut juga akan merugikan upaya untuk membawa kembali 128 sandera yang masih ditahan di Gaza.

Namun, kata Katz, mengatakan pengumuman tersebut tidak akan mempengaruhi upaya perang Israel.

(Tribunnews.com/Whiesa)