[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan mengenai klaim pemerintah yang menemukan biang kerok penyebab sistem Pusat Data Nasional (PDN) diretas menjadi artikel populer di Kompas.com, Senin (1/7/2024).

Artikel popule selanjutnya terkait perdebatan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

Pemberitaan populer lainnya mengenai KPK yang akan menutup pintu koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika personel kedua institusi itu tertangkap.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Pemerintah Klaim Sudah Temukan Biang Kerok yang Bikin PDN Diserang Ransomware

Pemerintah mengeklaim temukan pihak internal yang dianggap bersalah sehingga menyebabkan Pusat Data Nasional (PDN) diserang ransomware LockBit 3.0.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, dari hasil forensik, pemerintah telah mengetahui pengguna atau user yang mengakibatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware.

“Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa user yang selalu menggunakan password-nya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini,” kata Hadi usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Hadi mengatakan, para pengguna itu akan diproses hukum oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan aparat.

“Penegakan hukum oleh BSSN, nantinya oleh aparat, itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Hadi.

2. Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang soal Jokowi, Berawal dari Tudingan hingga Bikin Luhut Turun Tangan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi menuding Presiden Joko Widodo telah menyodorkan nama putra bungsunya, Kaesang Pangarep, untuk mengamankan tiket maju pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024.

Tudingan Aboe tersebut berbuntut panjang. Kaesang menganggap Aboe telah berbohong dan meminta agar tak menarik nama ayahnya.

Tudingan Aboe tersebut juga membuat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan turun tangan.

Luhut membantah pernyataan Aboe dan meminta agar tidak asal berbicara terkait Jokowi.

3. KPK: Kalau Kami Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi, Polisi Juga

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, jika ada jaksa yang ditangkap oleh KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung) pasti akan menutup pintu koordinasi dan supervisi.

Alexander menyebut, Polri pun melakukan hal yang sama seperti Kejagung. Hal tersebut Alexander sampaikan saat rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

"Memang di dalam Undang-Undang KPK, baik yang lama maupun yang baru, ada fungsi koordinasi dan supervisi. Apakah berjalan dengan baik? Harus saya sampaikan Bapak/Ibu sekalian, tidak berjalan dengan baik," ujar Alexander.

"Ego sektoral masih ada, masih ada. Kalau kami menangkap teman-teman jaksa, misalnya, tiba-tiba dari pihak Kejaksaan menutup pintu koordinasi dan supervisi. Sulit. Mungkin juga dengan kepolisian demikian," kata dia.