Jokowi Perintahkan BPKP Audit Tata Kelola PDN,DPR : Kebodohan yang Konyol
TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN).
Perintah itu disampaikan Jokowi saat rapat dengan BPKP di Istana Negara terkait serangan siber ransomware, Jumat (28/6).
"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Yusuf mengatakan sebagai tindak lanjut, BPKP akan mendalami tata kelola dan finansial PDN.
Sebab menurutnya, audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN.
Yusuf belum bisa mengkonfirmasi berapa lembaga yang terdampak.
Namun ia menyebutkan selama ini PDN belum pernah diaudit.
“Ya enggak tahu (jumlahnya), kan yang tahu Kemenkominfo. Ya, tadi disuruh perbaiki. Aku enggak tahu dampaknya, kan belum diaudit. Kita kalau belum diaudit enggak mau ngomong-ngomong dulu," lanjut Yusuf.
Yusuf tidak menjelaskan lebih lanjut kapan target audit selesai.
"Secepatnya. The sooner, the better. Ikan sepat, ikan gabus," ujar Yusuf.
Sebelumnya, PDN yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami peretasan sejak Kamis, 20 Juni 2024.
Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar.
Meski telah mengupayakan langkah pemulihan akibat serangan siber tersebut, namun hingga saat ini pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN.
Direktur Network dan IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko menyatakan bahwa data yang disimpan di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 Surabaya tidak bisa dipulihkan.
"Data yang kena, tidak bisa dipulihkan lagi. Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki," kata Herlan di kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (26/6).
Menkominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya menyatakan tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya.
"Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie singkat dalam wawancara cegat usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Kamis (28/6).
Budi Arie mengatakan, upaya pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan.
Pihaknya menargetkan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024.
Anggota Komisi I Mayjen Purn TB Hasanuddin mengkritik BSSN yang dinilai abai hingga terjadi peretasan PDN.
Hasanuddin menganggap itu sebagai kebodohan nasional. Sebab, peretasan dan kebocoran data sering terjadi selama bertahun-tahun.
DPR RI : Kebodohan yang Konyol
Anggota DPR RI Sukamta mempertanyakan sistem tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) yang tidak mewajibkan melakukan back-up atau pencadangan data.
Ia mengatakan tidak adanya aturan pencadangan data itulah yang akhirnya membuat insiden peretasan menjadi berdampak parah.
"Masalahnya dari dalam tata kelolanya, Kominfo tidak membuat keharusan untuk membuat back up. Jadi back up itu diserahkan kepada pemilik data," ujarnya dalam diskusi publik, Sabtu (29/6).
Sukamta mempertanyakan alasan Kominfo yang mendasari tidak diperlukannya aturan pencadangan data oleh PDN.
Pasalnya, kata dia, lewat adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seluruh Kementerian/Lembaga tidak lagi memiliki tempat penyimpanan data mandiri.
"Ini suatu kekonyolan yang luar biasa. Ketika ada kebijakan menyatukan data seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemda," tuturnya.
"Ketika anggaran dipotong sehingga mereka tidak boleh membuat pusat data tapi tidak ada back-up dalam tata kelola yang dibuat oleh Kominfo. Ini kebodohan yang konyol," imbuhnya.
Sukamta menilai penjelasan Kominfo dan BSSN terkait peristiwa peretasan yang terjadi di PDN tidak masuk akal.
Ia juga menyayangkan sikap Kominfo dan BSSN yang dinilai tidak terbuka terkait kasus tersebut pada saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, pada Kamis (27/6) kemarin.
"Penjelasannya tidak ada yang masuk akal. Jadi Pak Menkominfo dan Kepala BSSN menjelaskan kepada Komisi I dengan asumsi enggak ada yang tahu persoalannya," jelasnya.
"Yang dijelaskan hanya kulitnya saja. 'Nanti kita update, oh ini rahasia negara kalau disampaikan terbuka begini' begitu katanya. Jadi penjelasannya sulit diterima oleh berbagai ahli yang memahami persoalan lebih dalam dan serius," imbuhnya.
Di sisi lain, ia menyoroti langkah pemerintah yang dinilai terlalu cepat menyimpulkan peretasan terhadap PDN murni sebagai motif ekonomi semata.
Pasalnya, kata Sukamta, data yang tersimpan di PDN terdiri dari pelbagai sektor mulai dari ekonomi, sosial, keamanan, pertahanan hingga kewarganegaraan.
Ia mengatakan bukan tidak mungkin ada negara tertentu yang meminta kelompok hacker untuk menyerang PDN dengan tujuan mengumpulkan data dan mengganggu stabilitas.
"Bahwa pelaksanaannya itu mungkin diorder kepada pihak tertentu ya itu wajar saja. Jadi jangan cepat-cepat buat kesimpulan," tuturnya
Oleh karenanya, Sukamta menilai Indonesia sudah kalah lebih dahulu dalam perang siber apabila seluruh data yang teretas dari PDN dimiliki oleh data tertentu.
"Kalau data ini sudah diakuisisi suatu negara, bisa dipahami pola budaya, kapasitas keamanan, pertahanan, keuangan, ekonomi, perilaku WNI," ujarnya.
"Saya kira ini akan berimbas kepada keamanan nasional. Saya mengatakan perang siber sudah dimulai dan kita sudah kalah dalam perang ini," imbuhnya.
Terpisah, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim membeberkan bahwa pihaknya sempat menyurati Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk meminta back up atau pencadangan pelbagai data-data layanan milik Imigrasi di Pusat Data Nasional (PDN) pada bulan April 2024 lalu.
Namun, ia mengatakan surat tersebut tak kunjung dijawab oleh Kominfo.
"File kita tuh ada 800 yang secara PDN, itu ada backup-nya itu 200. Bulan April kita menyurati Kominfo, untuk kita meminta di-backup, dibuatkan replika, itu bulan April," ujar Silmy dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6) malam. "Tetapi yang jelas. Bulan April ada suratnya kita minta untuk dibuatkan replika. Memang tidak dijawab," tambahnya.
Silmy meminta pencadangan data layanan Imigrasi lantaran belum ada data cadangan milik Imigrasi di PDN.
Melihat surat yang belum dibalas, Silmy kemudian meminta anak buahnya tetap mencadangkan pelbagai data Imigrasi secara internal melalui Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).
"Di situ kan kita minta ngecek-ngecek memastikan, nah kita baru tahu itu kan beberapa waktu setelah mengirim surat. Asumsi kita PDN menyediakan mirror. Seandainya punya mirror juga taruhnya di mana? Karena itukan masih PDNS gitu kan," kata dia.
Ketika PDN alami serangan pada Kamis (20/6) lalu, Silmy merasa beruntung gangguan layanan Imigrasi tak terlalu lama karena memiliki back-up data di Pusdakim.
Silmy mengaku sempat berkomunikasi dengan Menkumham Yasonna Laoly supaya Imigrasi menyiapkan pusat data baru sebagai alternatif usai PDN mengalami gangguan. Jika tidak, maka layanan akan terus terganggu.
Silmy menceritakan butuh waktu kurang lebih 24 jam untuk menyiapkan sistem, sehingga perlintasan Imigrasi di bandara-bandara baru bisa pulih pada Sabtu (22/6).
"Kemudian satu hari dibutuhkan untuk setting. Makanya perlintasan itu baru recover pada hari Sabtu malam. Jadi dari Kamis sore ke Sabtu malam. Kenapa [pintu] perlintasan dulu? Karena ini yang paling ramai dibicarakan," kata dia.
Silmy pun memastikan kini semua layanan imigrasi sudah pulih 100 persen usai PDN bermasalah.(tribun network/dng/dod)