Pengendalian Inflasi dalam Bayang-Bayang Krisis Pangan
Pengendalian Inflasi dalam Bayang-Bayang Krisis Pangan
Bisnis.com, JAKARTA – Laju inflasi Indonesia diproyeksi terjaga hingga akhir tahun 2024. Di sisi lain, upaya pemerintah mengendalikan inflasi dihadapkan oleh sejumlah tantangan, salah satunya ancaman krisis pangan.
Di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa inflasi hingga akhir tahun ini akan terjaga sesuai target BI di rentang 1,5% hingga 3,5% (year-on-year/yoy).
Perry meyakini inflasi akan terus terkendali pada posisi yang rendah pada sisa tahun 2024 dan pada 2025 mendatang.
“Kami memperkirakan inflasi pada sisa 2024 ini dan tahun 2025 akan tetap terkendali rendah dalam kisaran sararan 2,5% plus minus 1%,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendali Inflasi 2024, Jumat (14/6/2024).
Seperti diketahui, inflasi indeks harga konsumen (IHK) Mei 2024 berada di angka 2,84% atau masuk dalam kisaran target 2,5% ± 1%.
Perry menuturkan, terkendalinya inflasi di pusat maupun daerah ini didukung dengan sinergi dari tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendali inflasi daerah (TPID). Termasuk dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Di sisi lain, Presiden Jokowi mewanti-wanti perubahan iklim yang terjadi ke depan, selah satunya yang ditandai dengan gelombang panas, yang bisa berdampak terhadap inflasi jika tidak diantisipasi.
Imbauan ini merujuk pada peringatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa dunia sudah menuju neraka iklim. Hal ini ditandai dengan sejumlah negara yang memecahkan rekor suhu tertinggi sepanjang masa.
"Ngeri. Neraka iklim. Suhu akan mencapai rekor tertinggi lima tahun ke depan. Satu tahun terakhir kita merasakan betul adanya gelombang panas. Periode terpanas," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan, komoditas pangan tidak bisa berlindung dari kondisi cuaca panas ekstrem tersebut. Dia juga merujuk proyeksi dari FAO bahwa dunia bisa mengalami kelaparan berat di 2050 apabila kondisi iklim saat ini didiamkan begitu saja.
Oleh karena itu, Jokowi mewanti-wanti kepada pemerintah daerah akan terjadinya gelombang panas dan musim kemarau selama Juli-September yang berisiko menimbulkan gagal panen.
Dirinya memperkirakan akan ada sekitar 50 juta petani yang kekurangan air selama periode tersebut sehingga berpotensi berdampak pada kekurangan pangan.
"Artinya apa? Jangan main-main urusan kekeringan. Jangan main-main urusan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi. Begitu stok tidak ada, produksi kekurangan, artinya harga pasti akan naik otomatis itu. Hukum pasarnya seperti itu," jelasnya.
Untuk itu, Jokowi menginstruksikan Kementerian Pertanian, PURR, dan TNI membangun dan memasang pompa-pompa air di 20.000 titik daerah penghasil beras.
Terkait hal ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah upaya pemerintah dalam mencegah krisis pangan guna menjaga inflasi Indonesia agar tetap terkendali.
Stabilisasi Pangan
Menko Airlangga menyampaikan dalam jangka pendek pemerintah mengupayakan stabilisasi harga pangan melalui program pangan murah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Airlangga menilai gerakan pangan murah tersebut mampu meningkatkan harga pangan ke level yang lebih tinggi.
Selain itu, Airlangga mengatakan pemerintah juga menggenjot produksi pertanian dengan penambahan alokasi pupuk subsidi maupun memberikan akses pembiayaan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian menempati posisi kedua usai sektor perdagangan, yang tercatat sebesar 30%.
“Penyaluran KUR untuk sektor pertanian sebesar 30% dan ini yang kedua sesudah sektor perdagangan,” ujar Airlangga.
Terakhir, Airlangga mengatakan pemerintah memastikan kelancaran penyaluran komoditas pangan strategis serta optimalisasi tol laut untuk daerah 3T.
“Memastikan kelancaran distribusi terutama untuk 10 komoditas pangan strategis oleh badan pangan nasional dan optimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal, terpencil, dan terluar,” pungkasnya.
Menko Airlangga juga menyampaikan dukungan penuh kementerian dan anggaran kementerian dan lembaga terus diberikan.
Dari sisi fiskal pusat, realisasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk pengendalian inflasihingga 31 Mei 2024 tercatat mencapai Rp39 triliun atau 29% dari pagu sebesar Rp124,16 triliun.
Sedangkan dari sisi fiskal daerah, realisasi anggaran mencapai Rp13,56 triliun dari pagu sebesar Rp92,87 triliun. (Ahmadi Yahya)