Ajukan Anggaran TA 2025 Rp 14 Triliun, Kementerian ATR/BPN Didukung DPR
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (dua dari kiri) saat ditemui usai acara Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024, Jumat (14/6/2024) di Bali.
DENPASAR, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperoleh dukungan dari Komisi II DPR RI untuk mengajukan kenaikan anggaran tahun 2025 menjadi Rp 14 triliun.
“Kami di Komisi II juga ada anggota Badan Anggaran untuk mendorong kepada Kementerian Keuangan bukan hanya Rp 14 triliun. Saya secara resmi kemarin meminta kepada Kementerian ATR/BPN melalui Pak Sekjen supaya itu dievaluasi kembali, dinaikkan, dalam rangka untuk mendukung kerja-kerja ATR/BPN,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang usai acara Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024, Bali, Jumat (14/6/2024).
Menurutnya, anggaran sebesar itu adalah hal yang wajar karena akan digunakan untuk pelaksanaan program berkaitan dengan transformasi teknologi yang memerlukan biaya besar.
Selain itu, juga untuk memberikan bantuan hukum kepada para kepala Kantor Pertanahan beserta stafnya di Kementerian ATR/BPN yang dinilai berisiko saat berhadapan dengan hukum.
“Khususnya yang pertama untuk pelaksanaan program teknologi IT, itu tentu memerlukan banyak biaya. Yang kedua tentang bantuan hukum kepada ATR/BPN karena dalam praktik selama ini hampir 40 persen kerja dari para kepala Kantor Pertanahan itu dianggap bermasalah dan selalu menjadi hal yang membuat terganggunya kerja mereka,” tambah Junimart.
Dia pun mendorong kementerian/lembaga lain untuk ikut memaksimalkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat agar nilai ekonomi dari tanah bisa berdampak secara langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Contoh kasusnya adalah pengurusan sertifikat tanah yang ditolak pengajuannya oleh perbankan karena kepemilikan sertifikat itu masuk kawasan hutan.
"Kami akan tetap melakukan komunikasi dengan Komisi IV agar melakukan rapat gabungan dengan Komisi II untuk menyinkronkan dan menyelesaikan ini,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian ATR/BPN mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 6,5 triliun. Perolehan anggaran tersebut jauh lebih sedikit dari jumlah yang diajukan, yakni mencapai Rp 14 triliun.
Terkait hal ini, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sungkan blak-blakan ke publik soal anggaran.
"Kami awalnya mungkin sungkan untuk menyampaikan keterbatasan anggaran ini," ujar AHY dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6/2024).