Ma'ruf soal Budi Arie Didesak Mundur Imbas Serangan Server PDN: Urusan Presiden

Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai meninjau PT Fronte Classic Indonesia di Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (27/6/2024). Foto: BPMI Setwapres

Menkominfo Budi Arie didesak masyarakat untuk segera mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas server Pusat Data Nasional (PDN) yang diserang ransomware.

Bahkan, muncul petisi yang meminta Budi Arie untuk segera mundur. Petisi yang dibuat oleh SAFEnet itu hingga berita ini diturunkan sudah ditandatangani 8.603 orang dari target 10.000.

Terkait itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan urusan mengganti menteri adalah urusan Jokowi sebagai Presiden.

"Karena itu, saya kira urusan ganti mengganti itu urusan Presiden," kata Ma'ruf di Kabupaten Malang, Jumat (28/6).

Menurut Ma'ruf, yang penting saat ini adalah mendalami masalah serangan ransomware. Siapa yang harus diminta pertanggungjawaban urusan belakangan.

"Tetapi bahwa persoalan ini kita harus dalami. Pertama, kita pulihkan dulu, kan, situasinya, baru kita cari sebabnya siapa yang harus disalahkan itu nanti, nanti," ujarnya.

Menkominfo Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan. Foto: Nadia Riso/kumparan

Sehingga, untuk urusan mundur atau mengganti bawahan menjadi urusan Jokowi.

"Mengenai ganti menteri itu urusannya hak prerogatif Presiden," pungkasnya.

Sebelumnya, Budi Arie menanggapi desakan masyarakat yang meminta mundur karena dianggap gagal menjaga keamanan data.

"Ah, no komen kalau itu. Itu haknya masyarakat untuk bersuara," kata Budi Arie di Kompleks Parlemen, Senayan (27/6).

Ia mengeklaim meski server PDN diretas, belum ada kebocoran data.

"Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," ujarnya.