Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat ditemui di gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (23/6/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa ada kelalaian dari pegawai PT Telkom yang mengakibatkan sistem pusat data nasional (PDN) sementara di Surabaya direta.

Sebab, kata dia, ransomware tidak mungkin bisa masuk sendiri tanpa ada yang membawanya.

Hal tersebut Meutya sampaikan dalam rapat antara Komisi I DPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Dalam rapat tersebut, Kemenkominfo dan BSSN dituntut untuk menyampaikan penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.

"Pak, kalau boleh menjawab informasi yang beredar, kan isu harus dijawab juga, Pak, ya, bahwa kan kita tahu kalau ransomware tidak bisa masuk sendiri. Jadi ada yang membawa. Dan ada indikasi bahwa memang ada kelalaian dari pegawai Telkom yang membuat ransomware itu bisa masuk ke sistem Anda," ujar Meutya.

'"Kedua, betul kah sudah pernah ada permintaan back up dari Telkom kepada Kominfo? Itu juga isu yang beredar, dan saya rasa perlu diluruskan. Saya rasa toh kalau ditutupi akan terbuka juga," sambungnya.

Menjawab pertanyaan itu, Direktur Network & IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko mengatakan, pihaknya menyebut masih menunggu hasil audit forensik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Pertanyaan pertama, apakah ada orang yang terlibat dalam ransom ini? Kita benar-benar menunggu hasil audit forensik," kata perwakilan Telkom.

"Saya enggak bilang terlibat, Pak, ya. Ada indikasi kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan ransomware ini bisa masuk ke sistem anda. Jadi orangnya mungkin enggak ngerti, enggak harus terlibat juga. Tapi lalai," kata Meutya.

"Baik, jadi kami untuk itu betul-betul menunggu hasil audit forensik dari BSSN. Yang nanti akan disampaikan juga kepada kita. Dan itu akan kita tindak lanjuti. Demikian," jawab perwakilan Telkom.

Serangan siber terhadap server PDN ini diketahui terjadi lantaran adanya virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai lockbit 3.0.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pun mengungkapkan adanya permintaan uang sebesar 8 juta dollar untuk tebusan dari peretas server PDN.

Namun, Budi menegaskan pemerintah tidak akan membayar tebusan yang diminta si hacker.

Pemerintah pun memasrahkan data yang sudah diretas itu.