Strategi Anggaran Prabowo Naikkan Utang jadi 50% PDB? Ekonom Ingatkan Kualitas Belanja
Strategi Anggaran Prabowo Naikkan Utang jadi 50% PDB? Ekonom Ingatkan Kualitas Belanja
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan berencana menaikkan rasio utang pemerintah hingga mendekati 50% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir masa jabatannya pada 2029.
Untuk diketahui, posisi utang pemerintah per akhir April 2024 adalah sebesar Rp8.338,43 triliun atau setara dengan 38,64% dari PDB. Rasio utang pemerintah PDB tersebut juga telah meningkat sebanyak 10 poin persentase selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sedangkan sebagai gambaran, berdasarkan konsensus internasional yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman rasio utang terhadap PDB adalah sekitar 60%. Selanjutnya Badan Pusat Statistik mencatat PDB Indonesia pada akhir 2023 mencapai Rp20.892,4 triliun.
Bisnis mengasumsikan Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun. Dengan perhitungan ini, maka PDB Indonesia pada 2029 diperkirakan sebesar Rp26.664,6 triliun. Artinya pemerintahan Prabowo memiliki ruang mengerek utang hingga Rp13.332,3 triliun dia akhir periodenya nanti.
Untuk diketahui, lonjakan utang pada pemeritahan Jokowi sebesar 5% pada periode pertama disebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang masif. Sementara peningkatan 5 % pada periode kedua utamanya untuk menangani krisis pandemi Covid-19.
Peningkatan rasio utang yang signifikan tersebut dinilai telah memberikan dampak yang berkelanjutan selama bertahun-tahun. Salah satunya pemerintah mesti menanggung pembayaran bunga Rp500 triliun per tahun atau setara dengan 15% dari total anggaran belanja.
Ekonom Bloomberg Economics Tamara Henderson menyampaikan bahwa rencana kenaikan rasio utang tidak menjadi masalah jika digunakan secara berhati-hati, misalnya untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur dan meningkatkan sumber daya manusia. Pasalnya, arah dan kualitas pengeluaran pemerintah adalah kunci untuk meyakinkan para pelaku pasar atau investor.
"Peningkatan rasio utang secara perlahan akan lebih baik daripada lonjakan tajam, karena Anda tidak ingin menakut-nakuti para investor atau lembaga-lembaga pemeringkat," katanya, dilansir melalui Bloomberg, Minggu (16/6/2024).
Selain itu, Henderson menilai pemerintah juga harus memastikan penarikan utang yang meningkat harus dikelola dengan baik.
“Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan dengan baik, kontrak-kontrak diberikan kepada penyedia jasa yang terbaik untuk pekerjaan itu, dan tidak berakhir di rekening bank pribadi seseorang,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintahan yang akan dipimpin Prabowo mendatang membutuhkan anggaran belanja yang besar, terutama untuk membiayai janji kampanyenya, yaitu program makan siang gratis.
Kebutuhan anggaran untuk program tersebut diperkirakan mencapai Rp400 triliun, mendekati kebutuhan untuk belanja seluruh program perlindungan sosial saat ini, Rp 496,8 triliun.
Salah satu lembaga keuangan Amerika Serikat (AS) Morgan Stanley pada pekan lalu juga menyampaikan kekhawatiran adanya potensi beban fiskal yang semakin besar terkait akan diimplementasikannya program makan siang gratis pada pemerintahan mendatang.
Hal ini pun menjadi pertimbangan Morgan Stanley untuk menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight, di samping adanya faktor penguatan dolar AS terhadap rupiah.
Menurut Morgan Stanley, arah kebijakan fiskal ke depan dan pelemahan rupiah semakin menimbulkan risiko ketidakpastian dalam jangka pendek bagi ekonomi Indonesia.
“Kami melihat ketidakpastian jangka pendek mengenai arah kebijakan fiskal di masa depan serta beberapa pelemahan di pasar valuta asing di tengah-tengah suku bunga AS yang masih tinggi dan prospek dollar AS yang menguat," sebut para ahli strategi termasuk Daniel Blake dalam risetnya.
Program makan siang gratis yang diunggulkan oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut, dinilai dapat memberikan beban tambahan bagi keuangan negara.
Di sisi lain, prospek penerimaan negara ke depan diperkirakan tidak dapat mengimbangi besarnya beban belanja yang akan digelontorkan oleh pemerintahan mendatang.