MUHAMMADIYAH Tarik Rp 15 Triliun Imbas Gagal Raih Kursi Komut? Bos BSI Sebut Tak Perlu Dikhawatirkan

TRIBUN-MEDAN.com - Muhammadiyah menarik uangnya dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menimbulkan isu melemahkan bank syariah tersebut.

Muhammadiyah secara tiba-tiba menarik Rp 15 triliun dari BSI. Banyak spekulasi yang muncul terkait hal ini.

Banyak yang berasumsi bahwa penarikan dana ini lantaran masuknya nama baru sebagai pejabat BSI.

Selain itu, ada kabar bahwa penarikan uang ini lantaran tidak terpilihnya Sekretaris Umum Muhammadiyah sebagai komisaris utama.

Terkait hal ini, Dirut BSI Hery Gunardi menepis bahwa penarikan uang yang dilakukan Muhammadiyah berdampak pada kondisi keuangan di BSI.

“Likuiditas kita ample (cukup), ya, cukup solid. Solid,” kata Hery saat dijumpai di Jakarta dikutip dari Antara, Sabtu (15/6/2024).

Sementara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae juga telah memastikan bahwa BSI saat ini masih sangat likuid sehingga tidak ada isu yang perlu dikhawatirkan terkait dengan masalah penarikan dana Muhammadiyah.

Dari sisi normatif, menurut Dian, penarikan dana dari bank sebetulnya peristiwa yang biasa terjadi selama bank memenuhi kecukupan dana apabila pihak ketiga sewaktu-waktu ingin menarik dananya.

Dian mengatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan tugas manajemen dan pemegang saham pengendali untuk menyampaikan komunikasi yang lebih baik kepada publik.

Dian berharap, isu penarikan dana Muhammadiyah dari BSI dapat diselesaikan oleh pihak terkait dengan segera sehingga tidak banyak menimbulkan spekulasi yang tidak perlu di masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk mengalihkan dananya dari BSI ke beberapa bank syariah lain.

Sementara Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas mengungkapkan bahwa porsi penempatan dana Muhammadiyah terlalu banyak di BSI, sementara penempatan dana di bank-bank syariah lain masih sedikit.

Hal itu secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk). Muhammadiyah, tegas Anwar, memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung perbankan syariah.

Oleh sebab itu, organisasi Islam itu terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti

Sebelum penarikan uang yang dilakukan Muhammadiyah, tersiar kabar bahwa PP Muhammadiyah mengusulkan Profesor Abdul Muti sebagai Komisaris Utama BSI.

Namun BSI menunjuk dr Fellicitas sebagai Komisaris Utama BSI.

Profesor Abdul Muti adalah Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2022-2027.

Abdul Muti lahir di Kudus, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 September 1968.

Prof Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Muhammadiyah.or.id)

Abdul Muti merupakan seorang cendikiawan dan juga anggota Dewan Indonesia dan Amerika Serikat pada Agama dan Pluralisme, dan masyarakat eksekutif Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian.

Dilansir dari Tribunnews.com yang dikutip dari mpai.fitk.uinjkt.ac.id, pada tahun 1986, Abdul Mu'ti menamatkan pendidikan dasarnya di Kudus.

Ia kemudian melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dan tamat pada tahun 1991.

Selanjutnya, ia menimba ilmu di Flinders University, South Australia hingga selesai pada tahun 1996.

Abdul Mu'ti kemudian masuk dan menyelesaikan sekolah S3 nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kini Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. tercatat menjadi dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Doktor Pendidikan Agama Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Abdul Mu'ti saat ini tercatat bekerja sebagai dosen IAIN Walisongo sejak 1993

Bahkan ia merupakan salah satu Advisor di The British Council London sejak 2006.

Guru Besar Pendidikan Agama Islam ini ternyata Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah.

Jabatan terakhirnya di Muhammadiyah adalah sebagai Sekretaris PP Muhammadiyah.

Tercatat sebagai anggota Muhammadiyah sejak 1994, Abdul Mu'ti juga pernah mejabat sebagai Sekretaris PWM Jateng periode 2000-2002.

Kemudian pada tahun 2002 ia menjadi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah hingga 2006.

Abdul Mu'ti lalu menjadi Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhamamdiyah 2005-2010.

Bahkan, Abdul Mu'ti tercatat sebagai anggota Dewan Indonesia dan Amerika Serikat pada Agama dan Pluralisme, dan masyarakat eksekutif Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian.

Abdul juga merupakan wakil sekretaris Agama Kontra Terorisme, juga sekretaris Dewan Nasional Intelektual Muslim Indonesia.

Pada Jumat, 18 Mei 2018, namanya masuk dalam 200 daftar mubalig yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama.

Profil Felicitas Tallulembang

Felicitas Tallulembang ditunjuk sebagai Komisaris Utama BS.

Felicitas Tallulembang lahir di Rantepao, 6 November 1959.

Adapun agama Felicitas Tallulembang Islam.

Selain menjadi Komisaris BSI, Felicitas Tallulembang juga merupakan kader partai Gerindra.

Tahun 2019 lalu, ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Namun, sebelum itu, alumnus Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin ini juga sempay menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Partai Gerindra.

Kala itu ia menjabat melalui proses PAW (Pergantian Antar-waktu) menggantikan Andi Nawir Pasinringi yang meninggal dunia pada Agustus 2017.

Felicitas Tallulembang (infotoraja)

Tahun 1999 hingga 2008, Felicita Tallulembeng juga sempat mengemban amanah sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sinjai.

Ia juga aktif di sejumlah organisasi dan menduduki posisi strategis seperti Ketua PMI Kabupaten Sinjai hingga Ketua Pramuka Kabupaten Sinjai.

Nama Felicita Tallulembang ramai disorot setelah Muhammadiyah menarik semua uangnya dari BSI.

Jumlah uang yang ditarik Muhammadiyah itu mencapai Rp 15 triliun.

Tak pelak, penarikan uang besar-besaran oleh Muhammadiyah ini pun ikut menyorot profil Felicita Tallulembang.

Informasi di berbagai website pemberitaan disebutkan, bahwa Felicita Tallulembang dipilih menjadi Komisaris BSI melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 17 Mei 2024.

Sebelumnya, Muhammadiyah juga sempat mengajukan satu nama kadernya untuk menduduki posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komisaris BSI.

Dilansir dari suara.com, bahwa usulan Muhammadiyah itu ditolak.

Kabar ini pun kemudian dikait-kaitkan warganet dengan penarikan uang yang terjadi sebelumnya.

Kendati begitu, belum ada keterangan resmi soal beredarnya pemberitaan terkait masalah ini.

Felicitas adalah istri mantan Bupati Sinjai dua periode almarhum Andi Rudiyanto Asapa.

Ia juga adalah ibu kandung Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa, sekaligus besan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid.

Dapil II Sulsel meliputi wilayah Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Pare-pare, Soppeng, Wajo, Bone, Sinjai dan Kabupaten Bulukumba.

(*/tribun-medan.com)