Jepang Ganti Wamenkeu Imbas Yen Anjlok ke Level Terendah sejak 1986
Ilustrasi mata uang yen Jepang jatuh ke level terendah dalam 38 tahun, Jepang ganti Wamenkeu untuk Urusan Internasional.
KOMPAS.com - Pemerintah Jepang mengganti Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) untuk Urusan Internasional, Masato Kanda, di tengah anjloknya nilai yen terhadap dollar Amerika Serikat (AS).
Nilai mata uang yen baru-baru ini tercatat jatuh ke level terendah sejak 1986. Pada Sabtu (29/6/2024), kurs yen telah menembus 161 yen per 1 dollar AS atau sekitar Rp 16.360.
Jatuhnya yen dalam angka terendah membuat pemerintah Jepang menyatakan siap melakukan intervensi untuk menstabilkan mata uangnya.
Dilansir dari Reuters, Jumat (28/6/2024), Masato Kanda akan digantikan oleh seorang veteran regulasi keuangan, Atsushi Mimura.
Meski perubahan pejabat merupakan bagian dari perombakan personel rutin setiap tahun, kali ini terjadi saat pasar menguji tekad Jepang untuk menghentikan anjloknya yen semakin dalam.
Penyebab nilai mata uang Jepang anjlok
Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki mengungkapkan, pemerintah sangat prihatin dengan dampak pergerakan nilai tukar mata uang asing yang cepat terhadap perekonomian.
Menurut dia, pihaknya akan merespons dengan tepat terhadap pergerakan mata uang yang berlebihan dan meyakinkan bahwa nilai yen tetap terjaga.
"Pemerintah tengah memantau perkembangan di pasar valuta asing dengan penuh rasa urgensi," kata Suzuki dalam konferensi pers, Jumat.
Otoritas Jepang menghadapi tekanan baru untuk membendung penurunan tajam kurs yen karena para pedagang fokus pada perbedaan suku bunga antara Jepang dan Amerika Serikat.
Anjloknya nilai yen merupakan keuntungan bagi eksportir Jepang, tetapi menyulitkan para pembuat kebijakan karena akan meningkatkan biaya impor, menambah tekanan inflasi, dan menekan rumah tangga.
Dikutip dari Japan Times, Jumat, Masato Kanda adalah Diplomat Valuta Asing alias Wamenkeu untuk Urusan Internasional Jepang yang telah memimpin selama tiga tahun terakhir.
Di bawah Kanda, Jepang menghabiskan 9,8 triliun yen untuk mengintervensi pasar valuta asing pada akhir April dan awal Mei lalu.
Angka tersebut tercatat merupakan intervensi pembelian mata uang yen terbesar pada tahun ini.
Langkah itu diambil setelah nilai mata uang Jepang mencapai titik terendah dalam 34 tahun terakhir, yaitu 160,245 per dollar AS pada 29 April 2024.
Angka itu kian melonjak mencapai 161,27 per dollar AS pada Jumat lalu, terlemah dalam 38 tahun.
Sosok Atsushi Mimura
Penunjukan Atsushi Mimura sebagai Wamenkeu untuk Urusan Internasional Jepang akan berlaku efektif mulai 31 Juli.
Hal tersebut dilakukan usai pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Rio de Janeiro, Brasil, mulai 25 Juli 2024.
Kendati demikian, hanya sedikit yang diketahui tentang pendirian dan keputusannya terhadap kebijakan mata uang.
Saat ini, pria berusia 57 tahun itu menjabat sebagai Kepala Biro Internasional di Kementerian Keuangan Jepang.
Posisi Wamenkeu untuk Urusan Internasional sendiri merupakan sebuah jabatan yang mengawasi kebijakan mata uang Jepang dan mengoordinasikan kebijakan ekonomi dengan negara lain.
Setelah menghabiskan hampir sepertiga dari 35 tahun kariernya di pemerintahan, tepatnya regulator perbankan Jepang, Mimura memiliki keahlian hubungan internasional di bidang regulasi keuangan.
Tiga tahun bertugas di Bank for International Settlements di Basel, Swiss, Mimura bekerja dengan Mantan Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, untuk membentuk Dewan Stabilitas Keuangan di tengah krisis keuangan global 2008-2009.
Pembentukan dewan bernama Financial Stability Board (FSB) itu salah satunya bertujuan untuk mereformasi regulasi dan pengawasan keuangan.
Sementara itu, di Kementerian Keuangan, dia menangani revisi undang-undang mengenai Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional pada 2023.
Revisi regulasi diambil guna memperluas cakupan bank milik negara dan membuat perusahaan asing yang penting bagi rantai pasokan Jepang agar memenuhi syarat untuk menerima pinjaman dari bank tersebut.
Mimura juga merupakan bagian dari tim pemerintah yang memberikan pengarahan kepada investor asing tentang revisi peraturan kepemilikan asing pada 2020.
Kala itu, pengarahan aturan baru dilakukan untuk menghilangkan anggapan bahwa peraturan lebih ketat dimaksudkan untuk mencegah investasi asing di Jepang.