Sisa 2 Hari Segera Padankan NIK dan NPWP Sebelum 1 Juli 2024,Begini Caranya

TRIBUNTORAJA.COM - Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus dilakukan para wajib pajak paling lambat pada 30 Juni 2024.

Aturan ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Peraturan ini menyebutkan pemadanan NIK menjadi NPWP berlaku bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP.

Sementara bagi wajib pajak yang baru mendaftar, akan langsung terdaftar menggunakan NIK sebagai NPWP.

Dengan aturan baru ini, mulai 1 Juli 2024 atau dua hari lagi, semua NIK dapat digunakan sebagai NPWP.

Bagi wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK-NPWP, berikut caranya.

Cara Padankan NIK-NPWP secara Online

1. Masuk ke web DJP Online di pajak.go.id.
2. Lakukan log in dengan memasukkan NPWP, beserta kata sandi, dan kode keamanan (captcha) yang tersedia.
3. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke menu utama 'Profil'.
4. Pada menu 'Profil' akan ditunjukkan status validitas data utama yang Anda miliki, apakah 'Perlu Dimutakhirkan' atau 'Perlu Dikonfirmasi'. Status ini menandakan bahwa Anda perlu melakukan validasi NIK.
5. Pada halaman menu 'Profil' terdapat pula 'Data Utama' dan kolom NIK/NPWP (16 digit). Anda harus memasukkan NIK yang berjumlah 16 digit.
6. Jika sudah, kemudian klik 'Validasi'.
7. Selanjutnya sistem akan melakukan validasi dengan data yang tercatat di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
8. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menampilkan notifikasi informasi bahwa data telah ditemukan.
9. Klik 'Ok' pada notifikasi itu.
10. Selanjutnya, pilih menu 'Ubah Profil'.
11. Pada bagian ubah profil, Anda juga dapat melengkapi bagian data klasifikasi lapangan usaha (KLU) dan anggota keluarga.
12. Bila sudah selesai melengkapi profil dan tervalidasi, Anda sudah dapat menggunakan NIK untuk log in ke DJP Online.

Cara Mengecek Apakah NIK Sudah Menjadi NPWP

1. Akses laman https://ereg.pajak.go.id/
2. Akan muncul halaman yang berisikan kolom NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), dan kode captcha.
3. Isikan NIK, nomor KK, dan kode captcha dengan benar.
4. Lalu klik “Cari”.
5. Jika pencarian yang dilakukan memunculkan sejumlah data, maka NIK telah terdaftar.
6. Akan muncul data NPWP, wajib pajak, KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat NPWP terdaftar, dan status keaktifan NPWP sesuai NIK.

Sanksi bagi yang Tidak Memadankan NIK-NPWP

Bagi wajib pajak yang tidak melakukan pemadanan NIK dan NPWP sesuai tenggat waktu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan sanksi.

Sanksi yang diberikan tidak berupa denda uang. Namun, masyarakat yang tidak melakukan pemadanan hingga tenggat waktu, akan menghadapi kendala saat mengakses layanan perpajakan yang memerlukan NPWP.

DJP juga akan menerapkan sejumlah pembatasan akses bagi masyarakat yang tidak melakukan pemadanan.

Berikut beberapa sanksi yang akan dikenakan:

• Pembatasan layanan pencairan dana pemerintah.
• Pembatasan layanan ekspor dan impor.
• Pembatasan layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya.
• Pembatasan layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha.
• Pembatasan layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak.
• Pembatasan layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.

(*)