Komitmen Prabowo Ingin Turunkan UKT Mahasiswa ,Kalau Bisa Gratis,

TRIBUNGORONTALO.COM – Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto menyoroti polemik kenaikan Uang Tunggal (UKT).

Prabowo pun menyatakan komitmennya untuk menurunkan biaya UKT di era kepemimpinannya.

Hal ini bertujuan meringankan anak-anak negeri untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri.

"Apalagi di Universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu,” kata Prabowo dalam acara wawancara eksklusif stasiun tv swasta bertajuk "Prabowo Subianto Berbicara untuk Indonesia" Rabu (22/5/2024).

Prabowo pun menyoroti bagaimana sistem di dunia pendidikan berubah secara drastis pasca Orde Baru, di mana dunia pendidikan menjadi industri menganut nilai kapitalisme.

"Jadi berpikirnya bahwa semua itu bisa menjadi market, padahal ini adalah public goods, kewajiban sosial bagi suatu negara," tegas Prabowo.

Ke depan, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan mencari cara untuk meningkatkan perbaikan dalam dunia pendidikan.

Salah satu program yang diharapkan membantu menambah penghasilan negara dengan signifikan adalah hilirisasi industri yang dicanangkan Presiden Jokowi selama ini.

“Tentunya kita harus hilirisasi untuk kita dapat nilai tambah dan perbaiki pendidikan kita,” pungkasnya.

4 Keputusan Mendikbudristek Nadiem soal Kenaikan UKT

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, menghadiri rapat kerja bersama Komisi X DPR, Selasa (21/5/2024).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim melaksanakan rapat kerja dengan Komisi X DPR yang membidangi masalah pendidikan di gedung parlemen Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Rapat berlangsung dalam suasana tegang diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan mengenai kebijakan sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang menaikkan biaya UKT atau Uang Kuliah Tunggal.

Berikut dirangkum Tribunnews.com beberapa keputusan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat itu.

1. Evaluasi Kebijakan PTN

Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap PTN yang menaikan UKT secara tidak masuk akal.

Nadiem juga meminta agar PTN yang berencana akan menaikan UKT wajib melibatkan Kemendikbudristek.

"Menurut saya, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas khususnya PTN, untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan kalau ada kenaikan harga, bahwa peningkatan itu rasional dan masuk akal," katanya dikutip dari YouTube DPR RI.

Nadiem mengungkapkan langkah ini dipilih pihaknya setelah adanya protes dari mahasiswa terkait kenaikan UKT yang dinilai tidak rasional.

Terkait kenaikan UKT tersebut, mantan bos Gojek ini menegaskan PTN harus meminta rekomendasi terlebih dahulu kepada Kemendikbudristek.

Sehingga jika ditemukan ada PTN yang menaikan UKT dan dinilai tidak rasional maka akan dievaluasi.

"Jadi kami akan memastikan kenaikan-kenaikan (UKT) yang tidak wajar, itu akan kami cek, evaluasi, dan assesmen, serta saya ingin meminta kepada ketua-ketua PTN dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalau ada kenaikan maka harus rasional dan tidak harus terburu-buru," katanya.

2. Ajak Naikkan Kepemilikan KIPK

Mendikbudristek Nadiem juga mengajak Komisi X DPR untuk menaikkan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) oleh mahasiswa kurang mampu.

Secara keseluruhan dia menegaskan bahwa mahasiswa mampu harus membayar UKT yang lebih tinggi ketimbang mahasiswa dengan ekonomi bawah.

Menurut dia hal tersebut merupakan hal yang ideal.

"Situasi yang paling ideal, terbaik adalah tangga UKT harus dilaksanakan sehingga yang (mahasiswa) mampu membayar lebih banyak dan kurang mampu membayar lebih sedikit."

"Sehingga di bagian tangga paling rendah yang paling tidak mampu itu diberikan diberikan kesempatan lewat KIPK," kata Nadiem.

3. Revisi Permendikbud Nomor 2/2024

Mendikbudristek Nadiem juga berjanji bakal mengevaluasi kenaikan UKT di beberapa PTN.

"Kami akan turun ke lapangan, kami akan evaluasi kembali kenaikan-kenaikan (UKT), pertama kenaikan yang tidak wajar," kata Nadiem.

Nadiem akan melakukan revisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2024 karena dianggap pangkal persoalan kenaikan UKT.

"Banyak sekali sekarang anggota Komisi X DPR yang sebenarnya saat mendengar prinsip dasar kebijakan ini secara prinsip setuju tetapi seperti yang diberikan masukan berbagai anggota, implementasi dari kebijakan ini yang masih perlu disempurnakan," ujar Nadiem.

Nadiem juga memastikan akan menjamin aspirasi mahasiswa yang menyuarakan kenaikan UKT.

"Melindungi mahasiswa-mahasiwa yang ingin menyuarakan pendapat secara tertib untuk melindungi mereka dari misalnya ancaman baik dilaporkan ke polisi atau diancam kehilangan KIPK-nya, itu akan menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan itu tidak terjadi," tegas Nadiem.

4. Kenaikan UKT Hanya untuk Mahasiswa Baru

Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT hanya berlaku untuk mahasiswa baru.

Ia memastikan mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi nasional tidak akan terdampak.

"Jadi, peraturan Kemendikbud ini tegaskan bahwa peraturan UKT baru ini, hanya berlaku kepada mahasiswa baru. Tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi," kata Nadiem.

Nadiem merasa perlu menegaskan hal tersebut untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial yang menyebut bahwa kenaikan UKT akan berdampak kepada semua mahasiswa di perguruan tinggi.

"Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosmed dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba mengubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali," ujar Nadiem.

Menurutnya, kenaikan UKT tersebut tidak akan berdampak besar bagi mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang rendah atau belum mapan.

Sebab prinsip dari UKT adalah mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas. Artinya bagi mahasiswa yang ekonominya mampu akan membayar lebih banyak. Begitu pun sebaliknya.

(Tribunnews.com/Kompas.TV/Tribun Solo)