Tugas Baru Luhut dari Jokowi: Bikin Tim Khusus Wujudkan Family Office

Tugas Baru Luhut dari Jokowi: Bikin Tim Khusus Wujudkan Family Office

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan membentuk tim khusus untuk merealisasi rencana pemerintah untuk membentuk kantor keluarga atau family office.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan penyusunan tim itu dilakukan dalam rangka menarik investasi ke dalam negeri.

Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas (ratas) mengenai pembahasan skema kantor keluarga atau family office bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (1/7/2024).

“Tim akan dibentuk pak Menko [Luhut] akan dikaji dalam bentuk regulasi dan segi kesiapan kita sehingga bisa di-launching dan bisa dapatkan banyak dana-dana yang dikelola keluarga atau family office,” katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menjabarkan bahwa pemerintah memang tengah mengkaji skema yang bakal menangani manajemen kekayaan setidaknya satu keluarga atau individu yang sangat kaya.

“Tadi ada dipikirkan mulai dari segi potensi, dan regulasi akan dibentuk tim khusus untuk mengkaji ini dan diharapkan kita bisa tawarkan sesuatu seperti Singapura, Dubai, Hong Kong, ada daya tarik dari pengelolaan dana berbasis keluarga di Indonesia,” ujarnya.

Sandi menekankan bahwa dari sisi realisasi tak ada kendala atau tantangan yang cukup pelik untuk dihadapi. Hanya saja, dia melanjutkan bahwa pemerintah memang tengah menyesuaikan regulasi untuk dapat mewujudkan skema tersebut.

Daya tarik Indonesia, kata Sandiaga, yang bisa mengundang para orang kaya untuk berinvestasi di Indonesia itu tak lagi terbatas di financial access, tetapi juga aset lain yang tidak langsung maupun juga kegiatan lainnya seperti green investment dan filantropis.

Sejauh ini, dia mengatakan bahwa pemerintah tak hanya berencana menyiapkan Bali sebagai hub dari family office, tetapi juga melihat potensi penerapan dapat diberlakukan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Tadi direview masalah regulasinya IKN sudah miliki itu, tapi yang banyak dapat permintaan dari komunitas family office ini justru Bali. Nanti bagaimana kita menyikapinya akan dilakukan kajian selama sebulan ke depan,” tuturnya

Di sisi lain, Sandiaga mengklaim terdapat potensi pemasukan negara hingga US$500 miliar atau sekitar Rp8.181 triliun apabila Indonesia menjalankan skema kantor keluarga atau family office dalam rangka menarik investasi ke dalam negeri.

Dia menjabarkan secara universal atau di tingkat dunia, konsep family office telah menyimpan US$11,7 triliun atau sekitar Rp191,48 kuadrilium (nilai kurs US$1 = Rp16.360) yang dikelola melalui skema kantor keluarga.

Oleh sebab itu, terdapat potensi yang mampu memberikan peluang bagi pemasukan Negara cukup besar apabila angka tersebut masuk ke Indonesia. Misalnya, jika 5% persen pelaku family office hadir di Indonesia mampu memberikan penerimaan bagi Negara hingga US$ 500 miliar.

“Total family office ini US$11,7 triliun dana yang dikelola, kalau bisa kena 5% aja ditarik ke sini [Indonesia] ada angka US$ 500 miliar cukup besar dalam beberapa tahun ke depan,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyiapkan Bali untuk menjadi markas family office guna menambah penerimaan negara.

Family office atau kantor keluarga adalah perusahaan swasta yang menangani manajemen kekayaan setidaknya satu keluarga atau individu yang sangat kaya. Luhut mengaku sudah melaporkan rencana tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di Singapura, kata Luhut, terdapat sekitar 1.500 family office yang menyimpan US$1,6 triliun. Oleh sebab itu, Luhut menargetkan raup hingga ratusan miliar dolar di family office Bali nantinya.

"Saya lapor Bapak Presiden, 'Pak kita dapat duit, republik dapat duit, dia [keluarga kaya] taruh duitnya di sini, seratus miliar [dolar] dua ratus miliar [dolar] secara bertahap, itu saya kira bagus'," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).