Airlangga Tanggapi Soal Penurunan Defisit APBN Demi Makan Siang Gratis
Menko Airlangga Hartanto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penurunan target defisit APBN 2025 pada kisaran 1,5% - 1,8% dari PDB untuk membiayai program makan siang gratis yang kini masih dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Masalah defisit masih dalam pembahasan di Banggar. Jadi, kita tunggu sampai pembahasan diselesaikan," kata Airlangga di Masjid Ainul Hikmah, Jakarta Barat, Senin (17/6).
Dia juga turut merespons terkait pagu atau batas anggaran tertinggi beberapa Kementerian yang dipangkas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, anggaran Kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.
"Masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) itu ada menterinya dan masing-masing menteri itu punya programnya. Itu dibahas antara Kementerian dengan mitranya di DPR dan itu masuk ke Banggar," kata dia.
Kerangka Besar Sri Mulyani
Sebelumnya, pada Kamis (30/5) lalu, Sri Mulyani menjelaskan strategi APBN untuk bisa mengakomodasi program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Jadi, kami memberikan kerangka besar, amplop besarnya. Ini loh APBN yang nanti kami sampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini,” kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta.
Dia mengakui akan ada tantangan untuk penerapan program tersebut. Namun, untuk memitigasi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan berencana untuk melakukan reformasi pajak dan institusi.
“Kemudian membersihkan dari korupsi, serta meningkatkan investasi di bidang digital, sehingga prosesnya menjadi jauh lebih pasti dan minim korupsi, atau mengurangi interaksi sehingga celah korupsi ditutup,” ujar dia.
Di samping itu, Kementerian Keuangan juga terus melakukan perbaikan pengelolaan anggaran. Anggaran akan diperkuat, terutama untuk menahan guncangan dari gejolak perekonomian global.
Meningkatkan Kualitas SDM
Sri Mulyani mengatakan bahwa tidak ada negara berpendapatan tinggi tanpa kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik. Oleh sebab itu, negara akan melakukan berbagai upaya untuk bisa meningkatkan kualitas SDM.
Upaya yang telah dilakukan Kementerian Keuangan selama ini untuk meningkatkan kualitas SDM melalui penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20%, kesehatan 6%, dan jaminan sosial 50% dari APBN.
Pemerintah juga turut mendorong dari sisi infrastruktur untuk mendukung produktivitas dan mobilitas masyarakat. “Jadi, mau itu dalam bentuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial menggunakan program makan siang atau makanan bergizi, itu semuanya tujuannya untuk memperbaiki SDM,” kata dia.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) menargetkan APBN tahun anggaran 2025 berada pada rentang 2,45%-2,82%.
Namun Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan kepada Sri Mulyani dan Komisi XI DPR untuk menurunkan target defisit APBN 2025 menjadi 1,5%-1,8%.
Pada Rabu (5/6) lalu, Suharso menilai rentang target defisit APBN tersebut diperlukan agar pemerintahan Prabowo memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa.