Pilihlah Calwakot Palembang Transparan dan Akuntabel,Jangan Semata-mata Uang
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemilihan kepala daerah di beberapa tempat dengan membawa isu tentang anti korupsi tentang transparansi itu punya sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan elektabilitas bisa menjadi contoh.
Pengamat politik Ahli Kebijakan Publik Dr Muhammad Husni Thamrin MSi menyebut kalau di luar negeri contohnya seperti pemilihan Sao Paulo walikota di Brazil itu bisa meningkatan sekitar 7 sampai 9 persen angka keterpilihannya.
Kemudian kalau di Eropa itu dari beberapa studi pemilihan kepala daerah menurut survei sekitar 20 sampai 30 persen.
Di Indonesia sendiri bisa melihat Jokowi terpilih di 2014 juga mengusung isu yang sama. Masyarakat melihat orang yang lebih bersih. Atau Ridwan Kamil waktu maju di pemilihan walikota Bandung.
"Artinya banyak contoh yang membuat kita masih tetap optimis bahwa masyarakat ini tidak semata-mata karena hanya uang tapi karena ingin pemerintahan yang bersih. Apalagi di kota," ungkap Dr Husni Thamrin MSi usai menjadi pembicara oada FGD bertemakan Implikasi Capaian WTP Terhadap Transparansi dan Membangun Kepercayaan Publik Jelang Pilwako 2024 yang digelar Forum Demokrasi Sriwijaya dan Forum Jurnalis Parlemen di Remington Resto & Cafe, Sabtu (15/6/2024).
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya ini mengatakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) ini salah satu isu penting untuk menjadi calon kepala daerah.
"Saya berharap isu WTP ini bisa dimanfaatkan untuk mengajak kita semua tetap bagaimana menjalankan pemerintah yang bersih dan bebas KKN," kata Husni Thamrin yang juga dosen tidak tetap pada Program Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
M Husni Thamrin yang tercatat menjadi Tenaga Ahli Penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Kota Palembang dan Tenaga ahli Review SOP di lingkungan Pemerintah Kota Palembang 2020-2021 meminta agar pemilih pada Pilwako Palembang 2024 nanti harus cerdas.
"Yang paling penting kan dari WTP in bukan sekadar predikat WTPnya, tapi adalah landasan berpikir atas filsafat di balik WTP ini yaitu bagaiamana kita membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Itu yang paling penting sehingga saya berharap siapapun calon kita akan mengusung isu ini dan kita hanya akan memilih mereka yang benar-benar serius untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel ini," paparnya.
Menurut Am yang pernah menjadi Tenaga Ahli Evaluasi dan Upgrade Pengukuran Indeks Tata Kelola
On-Line Kepolisian Negara Republik Indonesia 2021, karena bagaimanapun juga pemerintahan ini adalah amanah yang kita berikan kepada mereka di pemerintahan.
Pengamat Politik Drs Bagindo Togar Butar Butar pada FGD bertemakan Implikasi Capaian WTP Terhadap Transparansi dan Membangun Kepercayaan Publik Jelang Pilwako 2024 yang digelar Forum Demokrasi Sriwijaya dan Forum Jurnalis Parlemen di Remington Resti & Cafe , Sabtu (15/6/2024). (Handout)
"Sehingga begitu kita bayar pajak dia punya amanah untuk bagaimana memimpin kota ini supaya nanti seluruh pengalokasian anggaran, sumber daya segalama macam itu benar-benar dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya untuk kesejahteraan kita," kata pengamat politik kelahiran Jakarta, 6 Juni 1964.
Tenaga Ahli Peneliti Indeks Persepsi Korupsi, Kepuasan Masyarakat dan Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian di
Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 2022 mengatakan apalagi kalau di tengah hiruk pikuk soal money politic orang senang dengan pragmatis.
"Tapi ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa sepanjang kita bisa mengemasnya dengan baik, isu-isu tentang anti korupsi tentang transparansi itu punya sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan elektabilitas," pungkasnya.
Turut hadir juga sebagai pembicara dalam FGD ini, Pengamat Politik Drs Bagindo Togar Butar Butar, akademisi FE Unsri Prof Dr H Didik Susetyo SE MSi, dan dipandu moderator Salsa Melania Quina.