5 Fakta Pabrik Tekstil Bertumbangan: Penyebab Tutup hingga PHK Massal

5 Fakta Pabrik Tekstil Bertumbangan: Penyebab Tutup hingga PHK Massal

Bisnis.com, JAKARTA - Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional semakin babak belur diadang berbagai tantangan domestik maupun ekspor. Tak sedikit pabrik tekstil yang akhirnya gulung tikar lantaran tidak lagi mampu menanggung beban berat.

Kondisi tersebut tentunya memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin tak terhindarkan. Bahkan, PHK Massal disebut akan dilakukan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia hingga berpotensi menutup pabriknya.

Sebagian besar industri tekstil yang tergoncang saat ini merupakan perusahaan yang fokus pada permintaan produksi dan pasar domestik. Sementara itu, perusahaan berorientasi ekspor disebut masih mampu untuk bertahan didorong permintaan yang masih tumbuh.

Berikut ini 5 fakta pabrik tekstil tutup hingga lakukan PHK massal:

1. Data Pabrik Tutup & PHK Massal

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat PHK buruh tekstil di sentra industri TPT seperti Bandung dan Solo mencapai 7.200 tenaga kerja sepanjang 2023. Sementara itu, hingga Mei 2024 total PHK telah mencapai 10.800 pekerja.

Adapun, pada kuartal I/2024 jumlah PHK tekstil mencapai 3.600 pekerja atau naik 66,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sejak awal 2023, API juga mencatat kurang lebih 20-30 pabrik tutup.

Di sisi lain, berdasarkan catatan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menunjukkan jumlah buruh yang di PHK sepanjang 2024 ini telah mencapai 13.800 pekerja.

Tak hanya itu, sebanyak 6 pabrik tutup per awal Juni 2024 yang terdiri dari PT S Dupantex di Jawa Tengah (700 pekerja PHK), PT Alenatex di Jawa Barat (700 pekerja PHK), PT Kusumahadi Santosa di Jawa Tengah (500 pekerja PHK), PT Kusumaputra Santosa di Jawa Tengah (400 pekerja PHK).

Kemudian, PT Pamor Spinning Mills di Jawa Tengah (PHK 700 orang) dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah (PHK 8.000 orang). Sementara itu, ada juga pabrik tekstil yang melakukan efisiensi karyawan.

Beberapa pabrik yang masih berjalan, tapi memangkas karyawannya pada periode awal tahun ini yaitu PT Sinar Panca Jaya diSemarang dengan jumlah PHK hingga awal Juni 2024 tembus 2.000 orang.

Di sisi lain, PT Bitratex di Semarang telah PHK sekitar 400 orang, PT Johartex di Magelang juga melakukan PHK 300-an orang dan PT Pulomas, Bandung PHK 100-an orang.

2. Penyebab Pabrik Tutup

Presiden KSPN Ristadi mengatakan penyebab penutupan pabrik tekstil hingga PHK massal yakni pesanan tekstil di pabrik lokal masih lemah, bahkan ada pabrik yang akhirnya tutup karena tidak ada order sama sekali. Tak hanya lokal, pasar ekspor pun masih dalam tren menurun.

"Yang lokal karena pasar dalam negeri dipenuhi oleh barang-barang tekstil impor khususnya dari China, sehingga produk tekstil dalam negeri tidak bisa laku karena kalah harga jual," ujarnya.

Wakil Ketua Umum API David Leonardi mengatakan permasalahan utama yang menyebabkan terjadinya PHK secara masif adalah turunnya order untuk industri tekstil dalam negeri lantaran harga produk yang sulit bersaing dengan produk impor.

"Produk TPT Indonesia bersaing dengan produk impor yang lebih murah dibandingkan dengan produk TPT Indonesia," tuturnya.

Menurut dia, murahnya produk impor TPT yang masuk ke pasar dalam negeri Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari level playing field yang lebih menguntungkan produsen TPT negara lain dibandingkan Indonesia.

3. Pesangon Belum Dibayar

Presiden KSPN Ristadi mengatakan kebanyakan pabrik berorientasi pasar domestik yang tutup, tak mampu memberikan pesangon kepada karyawan lantaran kondisi keuangan yang buruk dengan tumpukan utang hingga aset yang digadaikan.

Meskipun, ada juga perusahaan yang tetap berupaya memberikan pesangon kepada karyawan dengan negosiasi memberikan jumlah di bawah ketentuan yang berlaku.

"Yang PHK baru ini di 2024 misal PT Alenatex di Bandung memberikan tawaran nilai pesangon, tapi belum ada kesepakatan dengan pihak pekerja atau PT Dupantex di Pekalongan malah belum jelas sama sekali," tuturnya.

4. Banjir Produk Impor

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan produk impor yang membanjiri Tanah Air juga semakin memberatkan kinerja industri tekstil lokal.

Wakil Ketua Umum API, David Leonardi, mengaku masih menemukan adanya produk impor yang didistribusikan di pasar domestik tanpa label berbahasa Indonesia, produk impor tanpa ada merek dan produk impor yang masuk melewati jalur yang tidak seharusnya.

"Selain itu, hingga Q1 tahun 2024, masih ditemukan selisih pencatatan value ekspor Tiongkok ke Indonesia dan value impor Indonesia dari Tiongkok," jelasnya.

Perbedaan angka yang tercatat menunjukan adanya praktik under-value yang terjadi. Kondisi ini juga disebut berakibat pada berkurangnya pemasukan negara dari pajak impor.

Beberapa waktu lalu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mencatat sebanyak 37.000 kontainer produk impor ilegal tekstil dan produk tekstil (TPT) masih membanjir pasar domestik sepanjang 2023.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah atau PR besar terkait maraknya impor ilegal yang harus segera dibenahi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Berdasarkan perhitungan dengan metode supply diperkirakan impor ilegal TPT di tahun 2023 mencapai 749.000 ton, setara 37.000 kontainer," kata Redma kepada Bisnis.

Adapun, Redma menjelaskan, angka impor ilegel tersebut dihitung dengan melihat volume ketersediaan pasokan TPT dari hulu sampai hilir termasuk data ekspor-impor BPS.

5. Sikap Pemerintah

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker RI, Indah Anggoro Putri membenarkan terkait penutupan pabrik tekstil raksasa di wilayah Jawa Tengah.

Indah mendapatkan informasi bahwa perusahaan tersebut diadang turunnya produksi hingga penjualan yang lemah akibat kondisi ekonomi global, konflik geopolitik hingga perubahan gaya hidup.

Alih-alih melakukan pengurangan karyawan, Indah menyebut ketiga perusahaan ini tengah melakukan negosiasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat agar hak-hak pekerja diturunkan, misalnya menghapus upah lembur atau bonus karyawan. Indah pun telah mengusulkan, agar perusahaan turut menurunkan fasilitas di tingkat manajemen.

"Supaya tidak terjadi pemborosan labor cost, kita sarankan begitu daripada PHK," tuturnya.