Crazy Rich PIK Helena Lim Tersangka Korupsi Tambang Timah,Kaesang Mendadak Hapus Konten Video

TRIBUN-MEDAN.COM – Kasus korupsi di PT Timah Tbk, yang melibatkan Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, dan Crazy Rich Pantai Indak Kapuk (PIK) Helena Lim masih menjadi sorotan publik. Yang bikin heboh adalah nilai kerigian negara yang mencapai Rp 271 triliun, angka yang sangat besar.

Bahkan kasus pembobolan di PT Timah Tbk yang melibatkan 16 orang tersangka itu adalah yang terbesar dalam sejarah korupsi di Indonesia. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI atas kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Bangka Belitung tahun 2015-2022.

Di tengah perkara hukum yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) itu, netizen menyoroti sikap Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang menghapus konten video dengan bintang tamu Crazy Rich Pantai Indak Kapuk (PIK) Helena Lim. Penghapusan video itu seiring dengan status tersangka kasus korupsi yang disematkan kepada Helena Lim.

Netizen ungkap video Helena Lim di podcast Kaesang hilang (X)

Seperti diketahui, Kaesang memiliki program Podkaesang Depan Pintu (PDP) yang diunggah di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat.

Bersama sang “ratu roasting” Kiky Saputri, PDP ini sudah mencapai episode ke-54 per Jumat 29 Maret 2024. Helena Lim pernah menjadi bintang tamunya. Akan tetapi netizen meyakini konten ini sudah dihapus dari kanal YouTube Kaesang karena konten video itu tidak ada lagi. Meski telah dihapus, namun potongan konten video ini pun beredar di media sosial X.

“Sebuah jejak digital Podcast Kaesang dan Helena Lim yang hilang setelah Helena menjadi tersangka kasus korupsi bersama Harvey Moeis,” tulis akun X @_lok.

“Halo mas @kaesangp. Video podcastnya mas kaesang bareng Helena Lim yg sekarang jadi tersangka koruptor PT Timah ini kok hilang ya? Apa udah dihapus? Padahal mungkin bisa jadi barang bukti,” tulis akun @MurtadhaOne.

Crazy Rich PIK Helena Lim dan Harvey Moeis menjadi sorotan setelah ditahan Kejaksaan Agung RI. (ho)

Diketahui, perkara hukum yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) itu belakangan menjadi sorotan setelah mereka menetapkan 2 sosok beken menjadi tersangka. Mereka adalah selebgram Helena Lim dan Harvey Moeis, yang merupakan suami dari selebriti Sandra Dewi.

Helena ditahan usai menjalani pemeriksaan pada 26 Maret 2024. Sedangkan Harvey dijebloskan ke bui berselang sehari kemudian.

Sampai hari ini Kejagung sudah menahan 16 tersangka dugaan korupsi tata kelola timah. Para tersangka itu tidak hanya berdomisili di Pulau Jawa, tetapi juga di Kepulauan Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung sejak masa lampau merupakan daerah pusat penambangan timah di Indonesia.

Sejumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu adalah:

1. SG alias AW (pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

2. MBG (pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

3. HT alias ASN (Direktur Utama CV VIP, perusahaan milik Tersangka TN alias AN)

4. MRPT alias RZ (Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021)

5. EE alias EML (Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018)

6. BY (mantan Komisaris CV VIP) 7. RI (Direktur Utama PT SBS)

8. TN (beneficial ownership CV VIP dan PT MCN)

9. AA (Manajer Operasional tambang CV VIP)

10. TT (tersangka kasus perintangan penyidikan perkara)

11. RL (General Manager PT TIN)

12. SP (Direktur Utama PT RBT)

13. RA (Direktur Pengembangan Usaha PT RBT)

14. ALW (Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 s/d 2020 PT Timah Tbk.)

15. Helena Lim (manager PT QSE)

16. Harvey Moeis (Perpanjangan tangan PT RBT)

Sementara, pengusaha Robert Bonosusatya (RBS alias RBT) telah diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung).

Robert diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada Senin (1/4/2024) sekitar pukul 09.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB.

Usai menjalani pemeriksaan yang berlangsung sekitar 13 jam, Robert menekankan bahwa dirinya telah menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan penyidik. “Ya sebagai warga negara yang baik, saya sudah melakukan kewajiban mentaati peraturan yang ada, saya sudah diperiksa,” kata Robert di Gedung Kejagung, Senin malam, seperti yang dilaporkan Jurnalis KompasTV.

Meski demikian, Robert enggan berkomentar lebih jauh terkait pemeriksaannya, termasuk saat disinggung keterkaitannya dengan PT Refined Bangka Tin (RBT). Ia pun meminta para awak media menanyakan langsung kepada penyidik terkait materi pemeriksaannya. “Tanya ke penyidik,” ujarnya.

Robert diperiksa Kejagung dalam kapasitasnya sebagai saksi di kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Kuntadi mengungkapkan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami keterkaitan RBS dengan PT RBT. “Yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai BU atau memang tidak ada kaitannya sama sekali,” kata Kuntadi, Senin (1/4/2024).

Hal itu, lanjut dia, dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam penyidikan. “Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup ya tentu saja kita tidak akan….,” ujarnya.

Meski demikian ia masih enggan membeberkan lebih lanjut terkait pemeriksaan RBS. Namun ia menyebut penting untuk mengklarifikasi yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana yang tengah didalami pihaknya.

Helena Lim tersangka korupsi (Kolase Tribun Medan)

Politisi PDIP Sebut Harvey dan Helena Lim Mafia Tambang

Kasus ini pun mendapat sorotan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Mufti Anam. Dia meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mencabut seluruh izin usaha pertambangan (IUP) terkait Helena Lim dan Harvey Moeis.

Hal tersebut disampaikan Mufti dalam dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

“Saya minta pak menteri (Bahlil Lahadalia) semua usaha yang trafiliasi ke Harvey Moeis, kami melihat bahwa dia pengusaha tambang batu bara, nikel dan sebagainya, juga Helena Lim, juga RBT, mungkin pak menteri kenal dia adalah seorang mafia tambang besar di negara kita,” ucapnya.

“Semua tambang yang berkaitan dengan mereka harus dicabut, dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas,” tegas Mufti.

Mufti juga mengatakan, kasus korupsi tersebut tidak hanya melibatkan Harvey Moeis dan Helena Lim, tetapi juga nama besar Robert Bonosusatya (RBT).

Ia mengatakan, kerugian negara yang disebabkan ketiga orang tersebut sangat besar. Ia pun meminta tindak tegas Bahlil dan jajarannya terkait kasus tersebut.

“Kalau kita lihat coba rakyat-rakyat kita ini cerdas menghitung dari Rp 271 triliun duit negara yang mereka ambil, merugikan negara sebesar itu, kalau dihitung-hitung itu rakyat harus nyari Rp 1 miliar per hari mereka baru bisa kembalikan 750 tahun, ini bukan sedikit, maka kami ingin tahu, suasana kebatinan kami terganggu,” tuturnya.

Bahlil mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian terhadap IUP dalam kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis.

“Saya kan belum tahu duduk perkara yang sesungguhnya ya, kita lagi mengkaji sampai sekarang,” kata Bahlil.

“Saya juga lagi bingung, dia ini mengerjakan di atas IUP-nya, atau di atas IUP yang lain, dan sekarang tim kami di deputi saya lagi mempelajarinya,” imbuhnya.

Bahlil mengatakan, dalam tahap pemberian IUP kepada pengusaha, Kementerian Investasi berada di urutan paling akhir untuk menandatangani izin.

Sementara itu, kata Bahlil, penentuan lahan dan titik koordinat merupakan kewenangan dari kementerian teknis.

“Di kementerian teknis. Tetapi, begitu selesai dokumennya, dikirim ke Kementerian Investasi untuk diterbitkan IUP-nya,” katanya.

“Tapi proses lelangnya, proses lokasinya di mana, titik koordinatnya di mana, itu tidak merupakan domain secara aturan di kami,” lanjut Bahlil.

VIRAL Video Helena Lim di Podcast Kaesang Pamer Berlian Rp4 M, Jam Tangan Patek Rp2 M, Kini Dihapus dari Youtube. (Kolase Tribun Medan)

Sementara, dikutip dari Wartakotalive.com, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Kementerian BUMN telah mengetahui kasus ini dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusutnya.

“Kami berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung yang memang beberapa bulan terakhir ini melakukan penyelidikan terhadap pencurian ataupun pengambilan timah yang berada di IUP PT Timah,” ujarnya kepada media, Kamis (28/3/2024).

Ia menuturkan, kasus ini sudah berlangsung lama dan belum pernah terbongkar. Namun, pihak Kejagung kini telah mengetahui sistematis operasi yang membuat terjadinya pencurian timah di wilayah PT Timah.

“Ini memang sudah berlangsung lama, kasus yang sudah sangat lama, yang selama ini belum pernah terbongkar. Jadi memang langkah Kejagung ini kita sangat apresiasi, sehingga jangan heran kalau mereka (Kejagung) bisa membongkar secara sistematis semuanya, dan keterlibatan pihak-pihak yang mengambil timah di IUP-nya PT timah,” paparnya.

Arya bilang, terbongkarnya kasus ini memang telah ditunggu semua pihak karena sangat merugikan karena banyak komoditas timah di wilayah kerja BUMN yang justru diambil sejumlah pihak dengan ilegal. Ia berharap ke depannya tak lagi terjadi pencurian timah.

“Dengan terbongkarnya kasus ini, ini memang ditunggu oleh semua pihak, sehingga kita harap ke depan tidak ada lagi timah yang diambil dari konsesinya PT Timah,” ucap dia.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka karena berperan sebagai perpanjangan tangan untuk mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan, Harvey ditetapkan sebagai tersangka dalam perannya sebagai perpanjangan tangan untuk mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal.

Ia mengungkapkan, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT), sekitar 2018-2019, menghubungi Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) alias Riza, selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021. Riza sendiri telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus yang sama.

Komunikasi Harvey dan Riza dimaksudkan untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

(*/tribun-medan.com)