Menko Perekonomian Airlangga Tegaskan soal Defisit APBN karena Makan Siang Gratis Masih Dibahas DPR

Foto arsip. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang mengadakan simulasi program makan siang bernama Anak Sehat dan Sejahtera (Aksara) di SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang, Kamis (29/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penurunan target defisit APBN karena pembiayaan program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Target defisit anggaran dari PDB pemerintahan selanjutnya diwacanakan akan diturunkan dari kisaran 2,42-2,82 persen menjadi 1,5-1,8 persen. Penurunan target defisit APBN diwacanakan agar pemerintahan selanjutnya memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa.

"Masalah defisit masih dalam pembahasan di Banggar. Jadi, kita tunggu sampai pembahasan diselesaikan," kata Airlangga usai melaksanakan Salat Iduladha di Masjid Ainul Hikmah, Jakarta Barat, Senin (17/6/2024).

Airlangga pun merespons langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memangkas pagu atau batas anggaran tertinggi sejumlah kementerian. Menurutnya, pagu anggaran kementerian masih bisa berubah karena belum ditetapkan secara resmi.

"Masing-masing Kementerian/Lembaga itu ada menterinya dan masing-masing menteri itu punya programnya. Itu dibahas antara Kementerian dengan mitranya di DPR dan itu masuk ke Banggar," kata Airlangga dikutip Antara.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa terdapat tantangan tersendiri untuk mewujudkan program makan siang gratis. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan RI disebutnya berencana melakukan reformasi di sejumlah aspek.

“Semuanya selalu menanyakan tentang makan siang gratis. Jadi, kami memberikan kerangka besar, amplop besarnya. Ini loh APBN yang nanti kami sampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini,” kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta, Kamis (13/6) pekan lalu.

“Kita terus reformasi dari sisi perpajakan, memperkuat institusi, membersihkan dari korupsi, serta meningkatkan investasi di bidang digital, sehingga prosesnya menjadi jauh lebih pasti dan minim korupsi, atau mengurangi interaksi sehingga celah korupsi ditutup."

Kementerian Keuangan sendiri telah menargetkan defisit APBN 2025 di rentang 2,45-2,82 persen dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan agar target defisit APBN 2025 diturunkan.

Suharso menilai penurunan target defisit APBN menjadi 1,5-1,8 persen diperlukan agar pemerintahan selanjutnya memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa.

“Kami berharap Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, kita inginkan defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 sampai 1,8 (persen), sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang kalau akan menggunakan pasal itu," sambung Suharso saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR.