Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Pertemuan itu membahas berbagai gagasan untuk kemajuan bangsa seperti pemindahan ibu kota, isu-isu ekonomi hingga pertahanan negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, sangat menguntungkan bagi bangsa dan negara jika Presiden Joko Widodo setelah lepas masa jabatan presiden, menjadi penasihatnya di pemerintahan.

Hal itu disampaikan ketika ditanya dalam wawancara sebuah stasiun televisi mengenai kabar Jokowi menjadi penasihat pemerintahan Prabowo-Gibran setelah purnatugas sebagai Presiden RI.

"Saya kira ini sangat menguntungkan bagi suatu bangsa. Beliau pengalaman 10 tahun memimpin," kata Prabowo dikutip dari YouTube TV One News, Kamis (23/5/2024).

Ketua Umum Partai Gerindra ini kemudian mencontohkan banyak negara yang juga menggunakan presiden atau pemimpin negara sebelumnya sebagai seorang penasihat pemerintahan.

Ia mencontohkan negara Singapura yang menjadikan mantan Perdana Menterinya masuk dalam kabinet pemerintahan sebagai seorang "minister mentor".

"Ini juga terjadi di banyak negara lain. Kita juga punya mekanisme, kita ada dewan pertimbangan presiden dan sebagainya," ujar Prabowo.

Menteri Pertahanan RI ini menilai, pengalaman Jokowi sebagai Kepala Negara semestinya tidak dibiarkan saja setelah purna tugas.

Justru sebaliknya, pengalaman tersebut harus bisa dimanfaatkan negara untuk kebaikan ke depan.

Namun menurutnya, hal itu juga sudah dilakukan di masa pemerintahan Jokowi saat ini.

Di mana salah satunya Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri didapuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Jadi, saya kira pengalaman yang dimiliki oleh beliau (Jokowi) sangat bagus kalau bisa kita terus dimanfaatkan oleh negara. Sama juga Presiden SBY, presiden-presiden sebelumnya. Kalau kita lihat sekarang kan Ibu Megawati masih di BRIN di BPIP. Saya kira ini suatu tradisi yang baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, Jokowi akan mengakhiri masa kepemimpinan periode kedua pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemudian akan melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Peluang Jokowi akan diposisikan sebagai salah satu penasihat bagi Prabowo pernah disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.

"Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/4/2024) lalu.