Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (kiri) selaku pihak terkait mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Sidang tersebut beragenda pemeriksaan pendahuluan dengan penyampaian permohonan dari pemohon. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mengutip pernyataan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dalam sidang sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (28/3/2024).

Yusril menyinggung ucapan Mahfud beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa gugatannya terhadap hasil Pilpres 2024 di MK bukan mencari kemenangan, tetapi demi demokrasi yang sehat.

“Menarik bilamana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Mahfud MD pada 21 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut: ‘Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond election. Maka, masa depan bukan sekadar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat’,” kata Yusril dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta.

Menurut Yusril, pernyataan Mahfud itu sedianya merupakan buah pemikiran yang baik untuk dituangkan dalam Undang-undang Pemilu maupun peraturan perundang undangan yang relevan untuk masa mendatang.

Namun, pada kenyataannya, ucapan Mahfud bertolak belakang dengan gugatannya terhadap hasil Pilpres 2024 di MK saat ini.

Sebab, dalam lewat gugatan tersebut, Mahfud dan calon presiden (capres) pasangannya, Ganjar Pranowo, meminta supaya MK mendiskualifikasi Prabowo-Gibran.

“Faktanya, narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait (Prabowo-Gibran) didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut satu (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) dan pemohon (Ganjar-Mahfud),” ucap Yusril.

Dengan meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Gibran, menurut Yusril, Ganjar-Mahfud berupaya untuk memberikan jalan kemenangan bagi pihaknya sendiri, bukan mengupayakan kepentingan demokrasi.

Padahal, Yusril menilai, argumen-argumen Ganjar-Mahfud dalam gugatannya bersifat asumtif. Misalnya, menuding pencalonan Gibran sebagai bentuk nepotisme, hingga menyebut program bantuan sosial (bansos) Presiden Joko Widodo sebagai politisasi.

“Apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri,” tutur Yusril.

Adapun MK memulai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Rabu (27/3/2024). Agenda sidang berupa pemeriksaan pendahuluan atas perkara yang didaftarkan oleh kubuAnies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam sidang hari ini, majelis hakim akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon.

Dalam gugatannya ke MK, baik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama meminta agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran didiskualifikasi.

Kedua pihak juga meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dan memerintahkan penyelenggaraan pemilu ulang.