Wapres Maruf Amin Ceramah di Hadapan Jokowi,Sampaikan Pesan: Kendalikan Diri Sehabis Pemilu

TRIBUNKALTIM.CO – Sosok Wakil Presiden, Maruf Amin menarik perhatian publik.

Lantaran Wakil Presiden, Maruf Amin menyampaikan tausiyah di Istana Negara, Jakarta, Kamis, (28/8/2024).

Ya, Wapres Maruf Amin ceramah di hadapan Jokowi dan menteri kabinet pemerintahan.

Dalam tausiyahnya, Maruf Amin menyampaikan pesan untuk mengendalikan diri sehabis Pemilu di bulan puasa Ramadhan 2024.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan tausyiah dalam acara buka bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM)

Dalam tausyiahnya KH Maruf Amin menyampaikan bahwa puasa kali iNi merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan diri, terutama usai Pemilu 2024.

“Mudah-mudahan kita semua sebagai bangsa bisa mengendalikan diri apalagi abis pemilu ini. Kalau gak bisa mengendalikan diri nah ini bisa mengganggu,” ujar Ma’ruf.

Menurut Wapres, banyak orang yang menjadikan puasa hanya untuk menahan lapar dan haus. Sehingga tidak merasakan esensi atau dampak dari puasa tersebut.

“Karena itu puasa itu kalau tidak berdampak itu puasanya tidak punya nilai,” katanya.

Wapres berharap dan mendoakan agar disisa waktu setiap umat muslim dapat terus memperbaiki dan meningkatkan ibadahanya. Sehingga dapat memperoleh hikmah dan pahala puasa.

“Kita menjadi hamba Allah yang menjalankan syariahnya, dengan sesuai petunjuk Al Quran dan insyaallah kita semua menjadi ahli surga,” pungkasnya.

3 Nepotisme Jokowi

Menurut anggota tim hukum TPN Ganjar-Mahfud, Annisa Ismail, nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi dapat diklasifikasikan menjadi tiga skema, yaitu:

a. Nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024

“Yang dimulai dari dimajukan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Surakarta. Lalu keikutsertaan Anwar Usman (ipar Jokowi sekaligus paman Gibran) dalam perkara Nomor 90/2023 sampai dengan digunakannya termohon (KPU) untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika,” ujar Annisa.

b. Nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024.

“Yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024 khususnya ratusan penjabat kepala daerah,” kata Annisa.

c. Nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran,

“Yang dilakukan dengan berbagai cara, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial dan tentunya aspek penerima bantuan sosial,” ujar Annisa.

Paman Gibran

Selain itu kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menyinggung peran mantan Ketua Hakim Konstitusi, Anwar Usman dalam dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Todung mengatakan, Anwar Usman sebagai paman Gibran Rakabuming Raka memiliki peran dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memuluskan Gibran lolos syarat usia sebagai calon wakil presiden.

“Puncak dari robohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas MKRI terjadi ketika Putusan MKRI Nomor 90/PUU-XII/2023 dilahirkan di mana nepotisme dan kolusi tampil secara telanjang di depan mata kita,” kata Todung dalam ruang sidang MK, Rabu (27/3/2024).

“Di mana seorang paman yang menjabat sebagai Ketua MKRI berhasil melahirkan putusan yang melanggar hukum dan etika, memberikan karpet merah kepada keponakannya, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto,” kata dia.

Todung mengatakan, peristiwa ini memberikan label MK berubah menjadi mahkamah yang memalukan.

Todung juga mengatakan, putusan yang melanggar etika tersebut juga telah terbukti dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan semua hakim konstitusi melanggar etika dalam putusan 90 dan membuat semua orang marah.

Secara etika, menurut dia, semua hakim konstitusi selayaknya mengundurkan diri sebagai hakim.

Namun, sembilan hakim MK yang membuat putusan itu tak mundur dengan berbagai alasan.

“Sangat sulit memahami keengganan mereka mundur dari posisi mereka sebagai hakim MKRI setelah dinyatakan melakukan pelanggaran etika,” tutur Todung.

Ia juga menyebut, bukan malah mundur dari jabatan, paman Gibran, Anwar Usman yang disanksi berat diberhentikan sebagai Ketua MK justru menggugat balik.

“Sekarang malah mencoba merebut kembali posisinya sebagai Ketua MK RI melalui gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita semua hanya bisa mengelus dada sambil berbisik dalam hati, how low can you go?” kata dia.

Capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud tengah melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK.

Mereka meminta MK membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan KPU melakukan pemilihan ulang.

Selain itu, Ganjar-Mahfud meminta MK untuk mendiskualifikasi capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran karena kecurangan dan cacat administrasi. (*)

Ikuti berita menarik lainnya di saluran whatsapp dan google news Tribun Kaltim

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tausyiah Wapres di Depan Jokowi dan Para Menteri: Puasa Menahan Diri Setelah Pemilu