TERKUAK Fakta Kasus Dugaan Korupsi Jet Tempur Mirage 2000-5 yang Seret Prabowo,GRECO Buka Suara

TRIBUN-MEDAN.com – Kasus dugaan korupsi Pesawat Jet Tempur Dassault Mirage 2000-5 yang menyeret nama Prabowo Subianto akhirnya dijawab oleh Group of States against Corruption (GRECO).

Group of States against Corruption (GRECO) atau lembaga antikorupsi Uni Eropa sempat disebut sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan jet tempur di Indonesia.

Prabowo Subianto sempat disebut bakal membeli pesawat jet tempur bekas dengan nilai US$792 juta atau setara sekitar Rp12,4 triliun.

Pengadaan ini turut disebut sarat korupsi karena harga yang melambung tajam. Namun, Kemenhan telah menyatakan tidak ada pembelian pesawat tersebut.

Pesawat jet tempur yang disebut dari Qatar tak masuk dalam anggran belanja Kemenhan.

Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) langsung melaporkan dugaan ini ke KPK. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan, indikasi kemahalan itu terlihat dari selisih harga pesawat dalam rencana pembelian oleh Kemenhan dan harga beli pesawat.

“Harga beli Indonesia terhadap Mirage 2000-5 sesuai kontrak tersebut jauh lebih mahal daripada harga beli pesawat yang ada di kisaran 30 juta dollar AS, di beberapa sumber lain menyebutkan bahwa harga pesawat itu adalah 23 juta dollar AS,” kata Agus dalam keterangannya, Selasa (13/2/2024).

Meski demikian, Agus memberikan catatan bahwa harga itu belum termasuk biaya pemeliharaan, pelatihan, dan operasional. Berdasarkan perhitungan ICW bersama Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat selisih 33 juta dollar AS antara harga yang sempat diteken Kemenhan untuk setiap pesawat dibanding harga jual pesawat itu pada 27 tahunan lalu.

Dengan demikian, selisih nilai kemahalan pembelian 12 unit pesawat Mirage 2000-5 bekas mencapai 396 juta dollar. “Pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas pemakaian Angkatan Udara Qatar mencapai 27 tahun dengan harga yang mencapai dua kali lipat harga beli, harus dipertimbangkan bahwa nilai ekonomis Mirage 2000-5 sudah turun bahkan habis,” ujar Agus.

Sempat bangga dan sebut saling rebutan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendadak tunda beli pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. (KOLASE/TRIBUN MEDAN)

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran telah membantah ada dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam pengadaan pesawat jet tempur.

Juru Bicara TKN Dahnil Anzar Simanjuntak telah mengungkapkan bahwa pembelian pesawat jet tempur itu telah dibatalkan sehingga tidak ada bentuk korupsi terkait itu.

Namun, setelah memberi klarifikasi terkait itu, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku mendapat ancaman.

Dahnil diminta tidak bersuara lagi terkait dugaan korupsi pembelian pesawat Mirage tersebut oleh sang pengancam.

“Kami menyampaikan soal ancaman terhadap Bung Dahnil dikirimkan kepada handphone beliau tadi malam. Yang intinya meminta Pak Dahnil untuk tidak berbicara ke media massa terkait masalah klarifikasi beliau terkait fitnah atau hoaks soal pembelian pesawat Mirage kemarin,” ujar Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman dalam jumpa pers di Medcen TKN, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).

“Kita tahu Pak Dahnil dua atau tiga hari belakangan kan banyak berbicara ke media massa setelah adanya hoaks, adanya fitnah bahwa ada suap terhadap Pak Menhan terkait pembelian pesawat di Qatar,” sambungnya.

GRECO Bantah Ada Lakukan Penyelidikan Dugaan Korupsi Anggara Pesawat Jet Tempur di Indonesia

Setelah kisruh soal pengadaan Jet Tempur ini, GRECO yang lembaganya disebut-sebut memberikan tanggapan.

Dikutip dari media VOA Indonesia, GRECO memastikan tidak ada melakukan penyelidikan di Indonesia.

Hal ini disampaikan juru bicara Direktorat Komunikasi Dewan Eropa GRECO, Jaime Murphy, hari Selasa (13/2/2024).

“Belum pernah melakukan pekerjaan apapun terkait Indonesia,”ujarnya.

Nama GRECO disebut-sebut dalam sebuah laporan yang dirilis oleh msn.com, sebuah portal web news aggregator (pengumpul berita) yang berafiliasi dengan Microsoft. Laporan bertajuk “Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation” yang dirilis hari Jumat (9/2) menjelaskan tentang proses penyelidikan oleh Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) terhadap kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dengan pemerintah Qatar.

Kesepakatan kontrak pembelian Mirage ini melibatkan broker dari Ceko bernama Excalibur International dan seorang mantan pilot Angkatan Udara Prancis bernama Habib Boukharouba.

Laporan pada laman msn.com itu saat ini sudah tidak dapat diakses lagi.

Menjawab email VOA tentang laporan itu, GRECO mengatakan sebagai badan di Dewan Eropa yang bertujuan meningkatkan kapasitas anggotanya dalam memerangi korupsi, dengan memantau kepatuan mereka terhadap standar-standar anti-korupsi, pihaknya memang “membantu negara-negara untuk mengidentifikasi kekurangan dalam kebijakan antikorupsi nasional, mendorong reformasi legislatif, institusional, dan praktis yang diperlukan.”

Namun GRECO menggarisbawahi “mandat GRECO adalah untuk memantau kepatuhan terhadap standar anti-korupsi di negara-negara anggotanya.” Anggota GRECO mencakup seluruh 46 negara anggota Dewan Eropa – termasuk 27 negara anggota Uni Eropa – juga Amerika dan Kazakshtan.

Juru bicara Direktorat Komunikasi Dewan Eropa GRECO, Jaime Murphy, menjawab email VOA, mengatakan, “GRECO mengevaluasi kerangka kerja hukum dan kelembagaan, kebijakan dan praktik-praktik untuk melawan korupsi, namun tidak pernah melakukan investigasi terhadap kasus-kasus tertentu karena hal tersebut tidak termasuk dalam mandatnya.”

Kemenhan Bantah Tudingan Suap

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra dalam jumpa pers di kantornya, hari Senin (12/2) membantah berita miring tentang dugaan korupsi dalam pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar. Ia menjelaskan bahwa rencana pembelian 12 pesawat tempur bekas itu sudah dibatalkan karena keterbatasan fiskal, sehingga informasi yang beredar tentang adanya korupsi dalam pengadaan alutsista itu merupakan informasi yang sesat.

“Kami sampaikan bahwa sampai detik ini tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dengan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI),” tegas Herindra.

Ia menyesalkan beredar luasnya informasi tentang dugaan korupsi dalam kontrak pembelian 12 pesawat tempur bekas Angkatan Udara Qatar itu, yang menurutnya akan “mendegradasi upaya penguatan pertahanan Indonesia, serta merugikan Kementerian Pertahanan.”

Herinda menegaskan kesiapan pihak Kementerian Pertahanan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menurutnya telah menyebarluaskan informasi hoaks secara masif.

Ia tidak merinci lebih jauh langkah hukum yang dimaksud dan siapa yang diduga telah menyebarluaskan informasi dugaan korupsi tersebut.

Namun menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak mengorbankan kepentingan nasional demi kepentingan politik sesaat.

Laporan Dugaan Penggelembungan Anggaran, Picu Desakan Koalisi Masyarakat Sipil

Laporan yang sudah tidak dapat diakses itu sebelumnya menyatakan ada indikasi bahwa harga 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 yang disepakati dalam kontrak itu telah digelembungkan. Mirage-5 diproduksi perusahaan asal Prancis, Dassault Aviation, dan kemudian dibeli dan dioperasikan oleh Angkatan Udara Qatar tahun 1997. Harga pasaran pesawat Mirage 2000-5 pada periode awal produksi dan pemasaran sekitar 20 tahun lalu adalah sekitar US$23-35 juta. Sementara kontrak yang disepakati Indonesia dan Qatar pada pertengahan tahun 2023 itu bernilai US$66 juta per pesawat. Atau berarti terjadi peningkatan harga pesawat bekas itu hingga 300 persen.

Kontrak pembelian 12 pesawat Mirage bekas itu disepakati Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan harga US$792 juta atau sekitar Rp12,4 triliun. Menurut berbagai sumber yang dikutip secara anonymous oleh msn.com diketahui ada kesepakatan untuk memberikan kick-back sebesar 7 persen dari total kontrak, yaitu US$55,4 juta yang disebut laporan itu “digunakan untuk dana kampanye pemilihan presiden 2024.”

(*/tribun-medan.com)