Tolak PKS Gabung ke Prabowo-Gibran, Berikut Rekam Jejak Partai Gelora
foto
TEMPO.CO, Jakarta – Partai Gelombang Rakyat atau Partai Gelora menolak jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024, selalu melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran.
“Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” ujar Mahfuz dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin, 29 April 2024.
Mahfuz juga mengungkapkan, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Salah satu contohnya, kata Mahfuz, PKS memberikan cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2019.
“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” kata dia.
Mahfuz juga menyebut, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.
“Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” kata Mahfuz.
Hingga kini, PKS memang belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Namun, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi sebelumnya memberi sinyal PKS akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
Aboe menyebut, PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode atau 10 tahun berada di luar pemerintahan.
“Ini (Pilpres) kan sudah selesai. Ke depan kami kan ingin berbuat untuk bangsa. Kami kemarin kan sudah berpengalaman dua periode kemarin di luar. Jadi kalau pun bisa ke dalam itu positif,” ujar Aboe ditemui usai acara Halalbihalal PKS di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 April 2024.
Profil Partai Gelora
Berdasarkan catatan Tempo, Partai Gelora menjadi peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7. Partai ini didirikan pada 28 Oktober 2019 dan dipimpin oleh mantan Presiden PKS Muhammad Anis Matta.
Mayoritas penggagas partai ini adalah mantan pimpinan PKS, seperti Fahri Hamzah, Mahfudz Siddiq, Rofi Munawar, dan Achmad Rilyadi. Partai ini kemudian dideklarasikan dalam acara konsolidasi nasional di Jakarta pada 10 November 2019.
Partai Gelora didirikan dengan gagasan dan cita-cita menjadikan Indonesia kekuatan lima besar dunia. Gagasan ini pertama kali disampaikan Anis Matta dalam pidato “Arah Baru Indonesia” dalam acara Musyawarah Kerja Keluarga Alumni KAMMI di Jakarta, 3 Februari 2018. Pidato ini menyambung gagasan “Gelombang Ketiga Indonesia” yang ditulis Anis pada 2014.
Melansir Antara, pada 2 Juni 2020 lalu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan Badan Hukum Partai Gelora kepada Ketua Umum Anis Matta.
Proses penyerahan SK ini disaksikan oleh Direktur Jenderal AHU Cahyo R Muhzar, dan sejumlah pimpinan Partai Gelora, antara lain Ketua Umum Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Siddiq, serta ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 34 provinsi.
Selain telah resmi memiliki badan hukum, saat ini Partai Gelora Indonesia telah memiliki kepengurusan di 34 DPW setingkat provinsi, 445 DPD setingkat kabupaten dan kota, serta 4.395 DPC setingkat kecamatan.
Partai Gelora mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 September 2023.
Melansir dari laman resmi partai, berikut struktur pengurusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora periode 2019-2024:
– Ketua Umum: Muhammad Anis Matta
– Wakil Ketua Umum: Fahri Hamzah
– Bendahara Umum: Achmad Rilyadi
– Wakil Bendahara Umum: Fetty Fatmasari Utami
– Sekretaris Jendral: Mahfuz Sidik
– Wasekjen Administrasi: Budi Hermawan
– Wasekjen Data & Teknologi: Achmad Chudori, ST
– Wasekjen Regulasi Organisasi: Handoyo Prihantanto
– Wasekjen Monitoring dan Evaluasi: Dewi Mustikaningsih
– Wasekjen Hubungan Masyarakat: Muhammad Taslim
– Wasekjen Hubungan Kewilayahan: Junef Ismaliyanto
– Wasekjen Hubungan Antar Lembaga: Saidah Silalahi
– Wasekjen Kerumahtanggaan: Nugraha
– Ketua Bidang Pengembangan Teritorial I: Mohammad Syahfan Badri Sampurno
– Ketua Bidang Pengembangan Teritorial II: Achmad Zairofi
– Ketua Bidang Pengembangan Teritorial III: Ahmad Zainuddin
– Ketua Bidang Pengembangan Teritorial IV: H. Rofi Munawar, Lc
– Ketua Bidang Pengembangan Teritorial V: Akhmad Faradis.
YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | WINDA OKTOVIA
Pilihan Editor: Alasan Partai Gelora Tolak PKS Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran