Tim Hukum Ganjar-Mahfud Singgung Megawati Masukkan MK Ring 1 Istana

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat mewakili Ketum Megawati Soekarnoputri menyerahkan surat Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan ke MK Selasa (16/4/2024) Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyinggung penempatan Mahkamah Konstitusi (MK) di lingkaran satu Istana Negara. Yang kala itu ditentukan oleh Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Todung mengungkap, alasannya adalah karena hakim konstitusi dianggap sebagai negarawan. Dasar historis ini yang membuat tim hukum Ganjar-Mahfud optimistis MK akan mengabulkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) uang yang mereka ajukan.

“Kami juga percaya MK memikirkan keberlangsungan demokrasi, keberlangsungan kita sebagai bangsa dan cucu-cucu kita semua. Jadi jangan kita kehilangan harapan faith. Don’t lose faith,” kata Todung di MK, Selasa (16/4).

Suasana jelang sidang perdana perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto: Hedi/kumparan

Todung menegaskan, tidak akan menggurui MK. Dia yakin hakim konstitusi adalah negarawan yang berintegritas.

“Karena hakim MK, seperti yang dikatakan oleh ibu Megawati, dalam tulisannya di salah satu media kita, adalah negarawan. Tempat ini [MK di Jalan Medan Merdeka Barat] dipilih oleh ibu Megawati ketika dia menjadi presiden sebagai Gedung MK supaya dia betul-betul mempunyai prestige, berada di ring 1 dekat dengan istana,” jelas Todung.

“Konsekuensinya adalah, asumsinya adalah, siapa pun yang jadi Hakim MK adalah negarawan yang tidak berpihak pada satu golongan,” tambahnya.

Todung melanjutkan, keberadaan MK sebagai negarawan diharapkan mampu menghasilkan putusan yang cerdas, progresif, dan adil.

“Kalau MK melakukan ini saudara-saudara, inilah legacy, sekali lagi, inilah legacy masa depan Indonesia yang akan jauh lebih baik dari apa yang kita miliki sekarang ini. Karena kita tidak boleh mundur. Saya kira pengalaman putusan MK Nomor 90 itu set back yang mesti kita koreksi dan MK punya kesempatan untuk melahirkan legacy yang diingat oleh bangsa ini,” pungkasnya.