Tak Ada Penyesuaian Tarif Bus Transjakarta Sejak Era Sutiyoso,Pemprov DKI Diminta Contoh Jateng
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) disarankan untuk mengadopsi pengenaan tarif angkutan umum yang diterapkan Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang.
Diketahui, Pemprov Jawa Tengah, khususnya Semarang memberikan tarif khusus kepada penumpang tertentu sehingga masyarakat dengan ekonomi lemah tidak terbebani.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah pada Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, tarif KRL Jabodetabek dan bus Transjakarta memang tidak mengalami penyesuaian sejak lama.
Tarif KRL Jabodetabek yang dikelola PT KCI terakhir kali melakukan penyesuaian pada 2016 lalu.
Sedangkan penyesuaian tarif Transjakarta yang dikelola Pemprov DKI terakhir kali terjadi sejak 2005 silam atau era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.
“Pemprov DKI dan PT KCI bisa menerapkan cara yang diberlakukan Pemprov Jawa Tengah (Trans Jateng) dan Pemkot. Semarang (Trans Semarang) dalam memberikan subsidi penumpang bus,” kata Djoko dari keterangannya pada Minggu (5/5/2024).
Djoko mengatakan, tarif Trans Semarang yang dikelola Pemerintah Kota Semarang Rp 4.000 per orang, dan ada tarif khusus Rp 1.000.
Tarif khusus ini diberikan kepada pelajar atau mahasiswa, pemegang kartu identitas anak (KIA), anak usia di bawah lima tahun (balita), disabilitas, isian (usia 60 tahun ke atas) dan veteran.
Sementara Trans Jateng yang dikelola Pemprov Jawa Tengah bertarif Rp 4.000, dan diberikan tarif separuh Rp 2.000 untuk pelajar, mahasiswa dan buruh.
Jika ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, anggaran subsidi atau public service obligation (PSO) perkeretaapian dapat dialihkan untuk menambah anggaran bus perintis yang dioperasikan di seantero Nusantara supaya tidak ada ketimpangan anggaran.
Menurutnya, dalam daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Kementerian Keuangan, alokasi PSO untuk perkeretaapian sebesar Rp 3,5 triliun, sebanyak Rp 1,6 triliun (0,48 persen) diberikan untuk PSO KRL Jabodetabek.
Sementara di tahun yang sama anggaran untuk bus perintis di 36 provinsi hanya diberikan Rp 177 miliar, 11 persen dari PSO KRL Jabodetabek, sungguh tidak berimbang.
“Pihak pengelola Transjakarta dan PT KCI bisa membuka pendaftaran bagi warga yang mau mendapatkan tarif khusus itu. Jika buruh, selain menunjukkan KTP, mereka juga bisa menunjukkan surat keterangan dari tempat bekerja atau RT setempat,” ucapnya.
“Jika ketahuan berbohong (mungkin ada yang melapor atau ada petugas yang bisa memverifikasi), bisa dicabut dan bisa juga untuk sementara waktu tidak boleh menggunakan bus Transjakarta,” lanjutnya.
Menurut Kemenko Maritim dan Investasi pada Februari 2024, sebanyak 6,704 juta penduduk di Jabodetabek membutuhkan penyediaan layanan angkutan umum setiap hari.
Jumlah penumpang angkutan umum penumpang per hari untuk Transjakarta sebanyak 1,17 juta penumpang di tahun 2023, KRL Jabodetabek 952.000 penumpang.
Selanjutnya MRT Jakarta 278.955 penumpang, LRT Jabodebek 54.117 penumpang (tahun 2023), LRT Jakarta 2.800 penumpang, Trans Jabodetabek 55.442 penumpang, JR Connection 6.948 penumpang, dan Trans Pakuan di Bogor 11.317 penumpang.
“Potensi penduduk dilayani angkutan umum dalam radius 500 meter dari simpul sebesar 7,97 juta orang. Total dalam sehari 2,532 juta penumpang per hari,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Komisi B Provinsi DKI Jakarta Ismail meminta Dinas Perhubungan untuk mengkaji ulang rencana kenaikan tarif biaya tiket transportasi umum Transjakarta, LRT Jakarta dan MRT Jakarta. Hal itu direkomendasikan Ismail saat menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta tahun 2023.
Ismail justru mengusulkan agar seluruh biaya transportasi umum digratiskan. Harapannya, warga beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
“Dengan adanya peningkatan penumpang pengguna moda Transportasi Umum, Komisi B merekomendasi agar Dinas Perhubungan mengkaji ulang terkait rencana kenaikan tarif dan melihat kemungkinan membebaskan biaya tiket perjalanan dengan harapan dapat mengalihkan warga dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum,” ungkap Ismail. (faf)