Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengklaim pihaknya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap jika harus bergabung atau menjadi oposisi dalam pemerintahan ke depan.

Hal itu disampaikan setelah Surya bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

“Saya katakan tadi sama teman-teman PKS,’Coba renungkan, apa yang terbaik bagi negeri ini? PKS di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan?” ujar Surya pada awak media.

Ia pun mengatakan punya kesamaan mental dengan PKS dalam mempertimbangkan langkah politik di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Surya juga menuturkan, bahwa langkah politik ke depan tengah dikaji bersama. Termasuk dengan PKS.

“Tapi bagi saya, yang saya pahami, ada kesamaan PKS sama Nasdem itu. Apa kesamannya? Siap dua-duanya,” sebutnya.

Di sisi lain, ia mengakui menemukan titik temu untuk melanjutkan kerja sama Nasdem-PKS dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Surya menyebutkan, ada sejumlah wilayah yang sudah menjadi target kerja sama keduanya. Namun ia enggan membeberkan wilayah tersebut.

Tapi, ia juga mengatakan, sudah melakukan pembahasan awal soal kans pencalonan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Oh mengenai Bang Anies, ya pastilah itu (dibahas). Nanti, kita sedang melanjutkan tahapnnya,” imbuh dia.

Diketahui PKS telah menyatakan agar Anies tak maju dalam Pilkada DKI 2024.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebutkan, Anies adalah tokoh nasional, sehingga lebih baik tak kembali menjajaki kontestasi di tingkat daerah.

Sementara, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan Surya sudah membuka diskusi dengan Anies soal kansnya kembali menjajaki Pilkada DKI Jakarta 2024.

Tapi, saat itu Anies belum menjawab karena masih ingin fokus menyelesaikan proses sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).