Studi Terbaru: IKN Nusantara dan Wilayah Lain di Kalimantan Terancam Kekeringan Ekstrem pada 2050

foto

TEMPO.CO, Jakarta – Perubahan iklim dan pemanasan global diprediksi akan berdampak parah di Pulau Kalimantan. Hasil studi permodelan yang dilakukan Peneliti Klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, menyimpulkan wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat berpotensi mengalami kekeringan ekstrem hingga 2033. Erma menilai hasil kajian ini perlu mendapatkan perhatian karena Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga berada wilayah tersebut.

“Karena IKN di Kalimantan Timur akan menjadi pusat pemerintahan, risiko mengeringnya suhu dan udara di sana sangat berpengaruh dan tentunya berbahaya,” kata Erma kepada kepada Tempo, Jumat, 15 Maret 2024.

Sebelumnya, kajian Erma dipresentasikan dalam Seminar Nasional yang digelar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, pada 10 Maret lalu. Dalam paparan bertajuk “Early Detection and Prediction of Borneo Vertex and Air Pollution Over Kalimantan”, Erma menunjukkan data tahunan temperatur global yang terus berada di atas variabilitas iklim alaminya sejak 1980.

Yang terbaru, data satelit dan reanalisis mencatat bahwa temperatur global pada September 2023 telah mencapai 1,76 derajat celcius—terhitung sejak pra-Revolusi Industri. Kenaikan suhu bumi setinggi ini terjadi lebih cepat satu dekade dibandingkan proyeksi awal semua permodelan Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim PBB (IPCC) yang memperkirakan kenaikan suhu bumi 1,5 derajat celcius pada Desember 2034.

Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan. Pemanasan global dengan kenaikan temperatur 1,5 derajat celcius saja bisa menyebabkan sebanyak 14 persen populasi dunia terpapar suhu panas ekstrem setidaknya sekali dalam lima tahun. Permukaan air laut juga bakal terus naik. Pada akhirnya pemanasan global akan memicu hilangnya sejumlah spesies penting, menyusutnya lahan pertanian, serta menurunnya produktivitas kelautan dan perikanan .

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin saat ditemui seusai acara Media Lounge Discussion perihal cuaca ekstrem, Rabu 31 Januari 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi

Erma menjelaskan, perilaku manusia berperan besar terhadap meningkatnya ancaman krisis iklim ini. Kegiatan manusia yang melepaskan karbon dioksida (CO₂) ke atmosfer membuat komposisi kimia di troposfer memanas. Bumi pun menjadi lebih panas sehingga memicu beragam bencana dan permasalahan iklim di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Khusus di Kalimantan, Erma mengatakan, studi menunjukkan bahwa suhu dan udara di sebagian wilayah pulau ini semakin kering pada periode 1991-2020, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Mengeringnya suhu dan udara diprediksi akan meluas hingga ke wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur pada 2021-2050.

Hal yang mengkhawatirkan, data curah hujan harian juga menunjukkan deret hari tanpa hujan di wilayah Pulau Kalimantan juga semakin panjang dan luas pada kurun waktu 1991-2020. Sebagian wilayah di Kalimantan Timur terdeteksi mengalami hari tanpa hujan terpanjang selama 20-60 hari. Indeks bencana kekeringan (Drought Hazard Index/DHI) di sebagian besar wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur, juga berada di level moderat, tinggi, dan sangat tinggi.

Dari semua analisis data dan permodelan tersebut, dalam jangka panjang atau hingga 2050 mendatang, kekerinan ekstrem berpotensi terjadi di Kalimantan Timur. Kekeringan ekstrem juga berpotensi terjadi di wilayah ini dalam jangka pendek hingga 2033. “Ini yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan, dalam konteks perubahan iklim di Kalimantan Timur cenderung mengalami kekeringan untuk segi udara dan suhunya,” kata Erma. “Risiko kehilangan pasokan air di kawasan itu sangat berpotensi terjadi.”

Erma merekomendasikan dibuatnya kebijakan membatasi pembukaan lahan pertanian atau perkebunan secara luas, membatasi alih fungsi lahan kehutanan menjadi area peruntukan lain, serta membatasi perizinan operasional pertambangan batu bara yang dapat memicu peningkatan titik panas atau hotspot. “Untuk menjaga agar laju emisi gas karbon dioksida di atmosfer dapat dikendalikan,” tulis Erma dalam dokumen paparannya.