Lonjakan Suara PSI Dorong Hak Angket DPR,Burhanuddin Muhtadi: Tidak Mungkin PSI Dapatkan 4 Persen

TRIBUN-MEDAN.COM – Meroketnya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di real count Sirekap KPU menjadi sorotan dan dianggap tak wajar.

Berdasarkan data di Sirekap Pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU), suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) naik 102 ribu suara dalam 30 jam.

Persentase suara partai politik peserta Pemilu 2024 nomor urut 15 itu makin mendekati angka parliamentary threshold (ambang batas).

Berikut ini data tren positif persentase perolehan suara sementara PSI yang terjadi dalam sepekan, sejak Minggu (25/2/2024).

– Minggu pagi 25 Februari 2024, persentase perolehan suara PSI di angka 2,6 persen.

– Senin pagi 26 Februari 2024, naik menjadi 2,68 persen.

– Senin sore 26 Februari 2024 di angka 2,7 persen.

– Selasa pagi 27 Februari 2024 naik lagi, yakni 2,75 persen.

– Rabu pagi 28 Februari 2024, persentase perolehan suara PSI sudah di angka 2,79 persen.

– Kamis pagi 29 Februari 2024 bertambah lagi menjadi 2,85 persen.

– Jumat pagi 1 Maret 2024 persentaase suara PSI tepat di angka 3 persen.

– Sabtu pagi 2 Maret 2024, kenaikan lumayan tinggi, yakni 3,12 persen.

Dikutip dari pemilu2024.kpu.go.id, pada Sabtu pagi ini pukul 06:00:00, PSI tercatat sudah mengumpulkan 2.390.478 suara.

Data tersebut ketika progres real count perolehan suara sementara berasal dari 541.097 TPS dari total jumlah TPS di seluruh Indonesia yang mencapai 823.236 TPS, atau 65,73 persen.

Pada Jumat (1/3) pukul 06.0 WIB, perolehan suara PSI di angka 2.291.882 suara.

Jumlah itu setara 3 persen dari seluruh suara yang telah masuk.

Saat itu, jumlah suara yang masuk ke Sirekap baru 65,34 persen.

Lalu pada Sabtu (2/3) pukul 11.00 WIB, suara PSI bertambah hingga 2.395.363 suara.

Artinya, penambahan sekitar 104 ribu suara membuat persentase suara PSI meningkatkan jadi 3,12 persen.

Jika dihitung dari suara yang masuk ke Sirekap 65,74 persen, rekapitulasi suara baru PSI bertambah sekitar 2,4 persen dalam 30 jam.

Sebelumnya, Lembaga Litbang Kompas menunjukkan PSI mendapat 2,81 persen suara, PRC 2,78 persen, Poltracking 2,89 persen, dan LSI 2,90 persen.

Ini dengan catatan bahwa masing-masing lembaga survei memiliki margin of error di kisaran 1-2 persen. Margin of error bisa turun dan bisa naik.

Sebagaimana diketahui, 20 Maret 2024 merupakan batas akhir rekapitulasi tingkat nasional di KPU RI.

Rekapitulasi secara berjenjang ini dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Proses rekapitulasi secara berjenjang dilakukan secara terbuka tidak hanya disaksikan oleh saksi dan diawasi oleh Bawaslu, tetapi dipantau oleh pemantau terdaftar dan disaksikan oleh masyarakat serta diliput oleh jurnalis media,” demikian keterangan KPU RI.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi berikan tanggapan

Beberapa waktu lalu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan jika hampir tidak mungkin, PSI mendapatkan angka 4 persen pada pemilu 2024.

“Ya, sudah terjadi ‘ijma ulama’ quick count bahwa PSI tdk lolos PT 4 persen. Jika data semua lembaga penyelenggara quick count digabung, maka sampel jadi gede dan MoE jadi makin kecil. Tanpa digabung aja MoE kurang dari 1 persen, dan itupun PSI tidak sampai 4 persen.” ujar Burhanudin di akun media sosialnya, ketika itu.

Dalam komentar lanjutannya, Burhanuddin Muhtadi juga mengatakan bahwa kelolosan PSI ke parlemen bisa menimbulkan deligitimasi masyarakat terhadap pemilu

“Mending PSI menerima kenyataan dengan lapang dada. Ketimbang lolos PT tapi malah menimbulkan deligitimasi terhadap hasil pemilu 2024.”

Di hari ini, Burhanuddin juga kembali mengomentari soal lonjakan suara partai di Sirekap.

“Ternyata bukan hanya PSI, tapi juga Gelora yg mengalami penambahan suara tak wajar. Bagaimana sikap partai2 lain? Kayak adem-adem aja,” tulisnya lewat akun X.

Ia juga mempertanyakan apabila memang terjadi anomali antara hasil hitung cepat dengan real count KPU, mengapa hal itu hanya terjadi pada PSI.

“Secara statistik hasil hitung semua lembaga sudah jelas kesimpulannya. Kalau terjadi anomali antara hasil hitung cepat dengan real count KPU, kenapa hanya terjadi pada PSI? Saya ngga paham,” ujarnya.

Catatan Redaksi: Sirekap adalah sistem informasi rekapitulasi suara Pemiliu 2024 yang disediakan KPU. Sistem ini menghimpun data dari semua TPS secara langsung.

Meski begitu, Sirekap tak digunakan KPU untuk penentuan hasil Pemilu 2024.

KPU tetap menggelar rekapitulasi suara manual berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Gibran minta suara PSI Dikawal

Sebelumnya diberitakan, Gibran Rakabuming meminta kepada relawan PSI untuk mengawal adiknya Kaesang Pengarep.

Ia meminta kepada relawan untuk tak meninggalkan PSI meski perolehan suara tak mencapai 4 persen.

Putra sulung Presiden Jokowi itu berulang kali meminta dukungan kepada relawan untuk PSI.

Ia bahkan secara terang-terangan menitipkan PSI kepada relawan.

Gibran juga menuturkan kepada relawannya untuk tidak meninggalkan PSI.

Penjelasan PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buka suara mengenai perolehan suara mereka yang naik secara signifikan.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie meminta, agar semua pihak tidak menyampaikan pernyataan tendensius dalam menyikapi rekapitulasi suara KPU yang hingga saat ini masih berlangsung.

Grace mengatakan, penambahan atau pun pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal yang wajar.

“Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace, dalam keterangannya, pada Sabtu (2/3/2024).

Selain itu, Grace meyakini suara PSI masih berpotensi meningkat.

Sebab, hingga saat ini masih ada lebih dari 70 juta suara belum dihitung.

Terlebih, menurutnya, sebagian besar suara yang belum dihitung tersebut ada di basis-basis pendukung Jokowi, yang diyakininya mendukung PSI.

Koalisi Masyarakat Sipil dorong hak angket DPR RI

Sementara, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mendesak segera dilakukan hak angket oleh DPR, kenapa?

Dalam rilisnya yang diterima Tribunnews.com, Minggu (3/3/2024) Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis merasa terjadi lonjakan suara secara tidak masuk akal yang dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

PSI satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam, dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.

Suara sementara PSI di tingkat nasional melesat dalam enam hari terakhir.

Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo itu mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat itu.

Sampai saat Siaran Pers ini ditulis pada Sabtu (2 Maret 2024), jam 13.00-an WIB, total suara PSI sudah mencapai 3,13 persen, mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.

Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2023), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen itu tidak lazim dan tidak masuk akal.

“Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian SIREKAP KPU,” katanya.

Sebagaimana diketahui bersama, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa Kabupaten/Kota sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada saat yang sama, SIREKAP KPU RI dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. SIREKAP secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.

Koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan serta penghentian SIREKAP KPU harus dipersoalkan.

Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi.

Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi, yaitu 1) memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran, 2) meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Parlemen, dan 3) untuk menggerus suara PDI Perjuangan.

“Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi Pemilu. Pada saat yang sama, nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh Rezim Despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya”

“Oleh karena itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, Koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih terhormat agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu pada Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan Hak Angket” tegasnya.

Selain itu, Koalisi juga merekomendasikan kepada seluruh elemen aktivisme publik, khususnya Organisasi Masyarakat Sipil, Media, dan Perguruan Tinggi untuk melakukan konsolidasi serta terus memassifkan tekanan publik dan seruan moral untuk menghentikan despotisme dan dinasti politik rezim, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta kooptasi kekuasaan politik dan tata kelola pemerintahan negara yang anti demokrasi dan semakin menjauh dari cita-cita proklamasi Republik.

Untuk diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis terdiri dari  PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, YLBHI, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative.

Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter    

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Artikel ini diolah sebagian dari Tribunnews.com