Sri Mulyani Ungkap Fraud Rp2,5 Triliun di LPEI,Berikut 4 Daftar Perusahaan yang Diduga Terlibat

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA – 4 perusahaan yang bergerak dalam bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perkapalan (shipping), diduga terlibat fraud dan merugikan keuangan negara hingga Rp2,5 triliun.

Frau pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp2,5 triliun itu diungkap oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani pun mengungkap temuan dugaan 4 debitur bermasalah terindikasi fraud ini dan menyerahkannya tindakan selanjutnya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Temuan itu merupakan hasil dari pendalaman yang dilakukan oleh Tim terpadu kasus dugaan korupsi di LPEI tahun 2019-2023.

“Hari ini khusus kami sampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp2,5 triliun,” ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Adapun inisial dari keempat debitor yang terindikasi melakukan fraud itu ialah:

• PT RII dengan nilai outstanding kredit sebesar Rp1,8 triliun
• PT SMS sebesar Rp 216 miliar
• PT SPV sebesar Rp 144 miliar, dan
• PT PRS sebesar Rp 305 miliar.

Berdasarkan keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, keempat perusahaan itu bergerak di bidang yang berbeda-beda.

“Perusahaan yang empat ini adalah korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit, di bidang batu bara, nikel, dan shipping atau perkapalan,” tutur dia, ditemui di tempat yang sama.

Sri Mulyani bilang, tim terpadu kasus dugaan korupsi di LPEI telah menyerahkan temuan tersebut kepada Kejaksaan Agung untuk diidentifikasi lebih dalam.

“Terhadap perusahaan tersebut, akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan,” kata Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

Lebih lanjut Burhanuddin bilang, saat ini Tim terpadu yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan LPEI sedang memeriksa 6 perusahaan lain yang juga diduga melakukan fraud, dengan nilai outstanding Rp3,85 triliun.

“Kepada perusahaan-perusahaan debitur Batch 2 agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan Jamdatun, BPKP, dan Inspektorat Kementerian Keuangan, agar nantinya tidak berlanjut kepada proses pidana,” ucap dia.

Sebagai informasi, laporan kredit terindikasi fraud di LPEI itu sebenarnya terdeteksi pada tahun 2019 dan sampai saat ini para debitur perusahaan tersebut statusnya belum ditentukan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ini 4 Perusahaan Terindikasi “Fraud” Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani